PENGERTIAN NKRI

Apa pengertian, fungsi, dan tujuan NKRI?

Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia berasal dari UUD 1945 Pasal 1 (1)
yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
Kata kesatuan itu antara lain ditafsirkan sebagai lawan dari negara federal.

Juga dimaksudkan sebagai kesatuan wilayah geografis negara kita ketika Bung
Karno dan Bung Hatta membuat proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia,
yang dirumuskan dalam kalimat pendek Dari Sabang sampai Merauke dan kemudian
dijadikan judul sebuah lagu yang semula berjudul Dari Barat sampai ke Timur.
Mas Sri Edi Swasono menambahkan dengan kalimat pendek lain: Dari Miangas sampai
Rote. Miangas ialah pulau kita yang paling utara, yang terletak di Provinsi
Sulawesi Utara, tetapi lebih dekat ke Filipina. Rote adalah pulau kita paling
selatan, yang terletak di Provinsi NTT.

Kata kesatuan itu (hampir) selalu dikaitkan dengan ka persatuan menjadi
kesatuan dan persatuan, yang berbunyi: Mari kita jaga persatuan dan kesatuan
bangsa dan negara kita. Kalimat itu oleh sebagian kalangan tidak disenangi
karena terlalu berbau Orde Baru.

Persatuan bangsa secara formal dimulai dari saat dideklarasikannya Sumpah
Pemuda sebagai hasil dari Kongres Pemuda 1928, yang berbunyi: Satu Nusa, Satu
Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia. Dengan kata lain, 28 Oktober ialah proklamasi
bangsa Indonesia, sedangkan 17 Agustus 1945 ialah proklamasi negara Indonesia.

Persatuan dari sekian banyak suku dengan budaya, bahasa, dan agama yang berbeda
itu ialah buah dari kesadaran bersama bahwa untuk mencapai kemerdekaan
dibutuhkan persatuan dari sekian banyak suku itu. Kesadaran bersama itu adalah
hasil renungan dan interaksi para pemuda terdidik dari berbagai suku itu. Tanpa
persatuan suku- suku itu, yang kemudian mengambil sumpah sebagai bangsa, tidak
mungkin akan terwujud kemerdekaan.

Kemerdekaan itu diwujudkan dengan mendirikan negara Republik Indonesia.
Pembukaan UUD Alinea IV menyatakan bahwa tujuan membentuk Pemerintah Negara
Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa. Bung Karno menyatakan bahwa kemerdekaan ialah jembatan emas menuju
kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat harus dibagi secara merata, maka muncullah
semboyan adil dan makmur.

Ancam persatuan

Dalam dasawarsa 1950-an timbullah pemberontakan di beberapa daerah di luar
Jawa, seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Kecuali
Aceh, pemberontakan di atas dapat diselesaikan dengan cepat. Di era Orde Baru,
keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI tetap tersimpan (bahkan menguat) di
dalam diri sebagian warga Aceh dan juga muncul di dalam diri sebagian warga
Papua.

Faktor penyebab utama dari keinginan untuk memisahkan diri itu ialah adanya
ketidakadilan yang terjadi secara meluas di banyak tempat di seluruh Indonesia.
Ketidakadilan itu meliputi banyak aspek kehidupan, yaitu ketidakadilan hukum,
ketidakadilan ekonomi, dan ketidakadilan sosial. Kehidupan banyak warga di
berbagai tempat tidak lebih baik dibandingkan saat kita baru merdeka. Hak-hak
dasar warga tidak sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah. Persatuan bangsa yang
dihasilkan sepenuhnya oleh rakyat telah dikacaukan oleh pemerintah. Pemerintah
betul-betul telah menjadi tukang perintah rakyat, bukan pemegang amanat rakyat.

Menanggapi keinginan untuk memisahkan diri terutama di Aceh dan Papua,
pemerintah hanya melakukan pendekatan keamanan. Di Aceh timbul korban jiwa
dalam jumlah yang besar, terutama di kalangan warga sipil. Pelanggaran HAM
termasuk jenis yang berat terjadi di banyak tempat di Aceh dan Papua.
Penyiksaan dan perkosaan juga banyak terjadi di Aceh. Sayang tidak ada upaya
penegakan hukum yang memadai terhadap para pelaku. Timbul rasa dendam terhadap
TNI dan Pemerintah RI di dalam diri sebagian warga di Aceh dan Papua.

Setelah waktu berjalan puluhan tahun, keinginan untuk lepas dari kesatuan
bangsa dan negara Indonesia di Aceh dan Papua masih belum bisa dihilangkan.
Pemerintah telah berniat untuk menyelesaikan masalah Aceh dengan cara damai,
bukan dengan perang. Perundingan dengan GAM di Helsinki menghasilkan
kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.
AMM akan menjadi pihak penengah yang mengawasi sejauh mana kesepakatan itu
ditaati oleh kedua pihak.

Muncul pro-kontra terhadap kesepakatan damai itu, baik dari aspek prosesnya
yang tidak terbuka maupun aspek substansinya. Banyak yang khawatir akan
terulang apa yang terjadi di Timtim tahun 1999. Seorang kawan mengirim pesan
via SMS: NAD boleh lakukan pinjaman LN (tingkat bunga beda dengan BI),
berpotensi jadi bidikan economic hit-man lalu masuk debt-trap dan ujungnya bisa
lepas dari NKRI. Partai lokal bisa dikuasai international money-politics yang
bisa menjurus ke arah referendum dan ujungnya juga bisa lepas dari NKRI.

budaya politik yang sesuai di indonesia

Budaya politik yang paling sesuai dengan kondisi Indoneisa adalah budaya politik dimana insan-insan politiknya mampu merintis lahirnya budaya politik baru dan perilaku politik yang lebih santun dalam negara kita, yang bisa dilakukan dengan suatu landasan pendidikan yang baik.
Hal ini disebabkan,karena budaya politik dibentuk dan dikembangkan oleh pelaku politik dan apa yang akan ditentukan oleh pelaku politik sebagai ciri-ciri utama budaya politik mereka sampai batas tertentu, dipengaruhi oleh pendidikan mereka. Jadi hubungan antara budaya politik dan pendidikan bersifat tidak langsung. Ini berarti pendidikan tidak secara final membentuk pelaku politik. Pendidikan memberi dasar-dasar kepada tiap calon pelaku politik. Jika dasar-dasar ini baik dan kokoh, besar kemungkinan (probabilitasnya) akah lahir pelaku-pelaku politik yang baik. Namun, jika dasar-dasar yang diberikan oleh pendidikan jelek dan rapuh, kemungkinan besarnya ialah yang akan muncul di kemudian hari adalah pelaku-pelaku politik yang jelek dan rapuh pula.

Berdasarkan generalisasi ini dapat dipahami mengapa perilaku para pelaku politik dari masyarakat dengan sistem pendidikan yang baik berbeda dengan perilaku pelaku politik yang berasal dari masyarakat dengan sistem pendidikan yang kurang memadai. Dalam masyarakat kita, misalnya, para pelaku politik dengan latar belakang pendidikan pesantren yang baik, berbeda perilakunya dari pelaku politik yang datang dari pendidikan pesantren yang kurang terpelihara atau dari latar belakang pendidikan yang berbau aristokrasi dan meritokrasi feodal atau militer.

materi referensi:

Elaorasi mendalam dari pendapat seorang pakar pendidikan, Mochtar Buchori.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s