CONTOH SKRIPSI PERANG TELUK (LENGKAP)

SIKAP MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP

PEMBAJAKAN MAVI MARMARA

 

 

Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Hasanuddin

 

 

unhas berwarna

 

 

 

OLEH:

A. JULIASTRI

 E 131 07063

 

 

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR 2011


ABSTRAKSI

 

A.Juliastri, Nomor Pokok, E13107063 dengan judul skripsi “SIKAP MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PEMBAJAKAN MAVI MARMARA”, di bawah bimbingan

DR. Adi Suryadi Culla, MA, sebagai Konsultan I dan Pusparida Syahdan, S.sos, M.Si sebagai Konsultan II

 

 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembajakan Mavi Marmara di perairan internasional pada 31 Mei 2010 lalu. Serta bertujuan untuk melihat sikap dan reaksi dari masyarakat internasional terhadap peristiwa tersebut mengingat Mavi Marmara adalah kapal bantuan kemanusiaan yang peserta konvoinya adalah warga dunia yang membawa kedaulatan dari kewarganegaraannya.

 

Atas maksud tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan tentang peristiwa secara jelas dan mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi sebelumnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka melalui buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan internet. Kemudian, untukmemberi penjelasan dan pemahaman lebih dalam menjawab tujuan penelitian, penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang ahli dan kompeten di bidangnya, yakni Kepala Pusat Kajian Asia Pasifik Kementrian Luar Negeri, DR. Siswo Pramuno. Adapun jenis yang digunakan adalah data primer yang merupakan data dari hasil wawancara kemudian digabungkan dengan data sekunder yang dikumpulkan penulis melalui studi pustaka pada berbagai literatur. Data tersebut kemudian dielaborasi dengan teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta dan keterangan yang dihubungkan satu sama lain.

 

Hasil penelitian menggambarkan bahwa insiden Mavi Marmara terjadi akibat terdapatnya dua pihak yang saling bersikeras memenuhi kepentingan masing-masing, namun dengan tidak terdapatnya perimbangan kekuasaan, maka salah satu pihak yakni awak Mavi Marmara menjadi korban intervensi Israel. Hal tersebut pun dianggap sebagai suatu tindakan yang mengganggu konsep tatanan dunia dalam tradisi masyarakat internasional, di mana, sistem yang berupa pola interaksi yang menjamin hak dari setiap anggota masyarakat internasional telah dilanggar. Dengan begitu, negara-negara di dunia merasa perlu menyikapi insiden Mavi Marmara.

 

 

 

 


KATA PENGANTAR

          Sebelum mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa selama ini dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis terlebih dahulu mengatakan bahwa semua ini tak akan terwujud tanpa adanya kerja keras, prioritas dan cita-cita di masa depan yang merupakan motivasi utama bagi penulis untuk menyelesaikan tugas belajarnya selama empat tahun di universitas. Adapun pihak-pihak yang memiliki sumbangsih dalam mewujudkan hal itu adalah:

1.      Allah S.W.T, atas berkat dan rahmatnya yang telah membimbing penulis melalui berbagai pengalaman hidup yang dijadikan penulis sebagai pondasi dan pegangan dalam menempuh perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Puji syukur yang sebesar-besarnya diucapkan penulis kepada pencipta alam semesta yang telah membagi kebesarannya kepada penulis melalui kemudahan dan mukjizat yang tidak pernah terduga sebelumnya.

2.      Kepada orang tua penulis, Ir. A. Syafruddin, M.Si dan Noor Since, S.E atas perhatian dan pengertian terhadap penulis bukan hanya dalam proses penyelesaian skripsi tetapi juga semasa hidup penulis hingga seperti sekarang ini.

3.      Kepada keluarga besar penulis yang bersama-sama telah ikut mendukung penulis mencapai cita-cita, tante penulis, A. Rahmawati, S.E, M.Si, A. Rosdiatia, S.E, A. Suriati, S.E, M.S.i, Drs, A. Muniati, dan A. Hasmiati, Om Penulis, A. Fahruddin, S.E, Dr. Drs, Idrus Taba, M.Si, terima kasih atas perhatiannya selama ini.

4.      Saudara dan sepupu penulis, Ka Pipi, Ka Cece, Ka Lellung, Jen, Dio, Caca, Ica, Alif, Yunan, Rijal, Tari, Michael (Ian), Cili, Ola, Tami, Irsyad, dan adik terkecil penulis, Ais, terima kasih karena telah berada di sekeliling penulis selama ini.

5.      Sahabat penulis selama menjalani jenjang perkuliahan di Universitas Hasanuddin, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Shinthya Tegela, Dewi Anggriani, dan Gladys Adelia  Pontoh,  Ceceu, we’re the best partners and Junta Is the best sisterhood ever!.

6.      Teman-teman seperjuangan penulis dalam mencapai gelar sebagai sarjana politik, Bray, Icha, Jannah, Kiki, Linda, Mawardin, Dhiba, dan semua anak-anak Empire 07

7.      Teman-teman penulis di fakultas hukum yang telah berjasa membagi sumber pengetahuan mereka, Ka Cici, Deki, dan Khalid.

8.      Josh Klein, my best long distance friend, thank you for your knowledge dan your willingness to share your family experience as an american Jew.

9.      ELF, Eonni best everlasting friends, makasih yah karena kalian selalu bisa membuat eonni tersenyum disaat-saat yang tersulit. Naneun Neoreul Bogoshipoyo, SARANGHAMNIDA. J

 


DAFTAR ISI

 

HALAMAN JUDUL…………………………………………………………………………………….. i

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………………………………….. ii

ABSTRAKSI……………………………………………………………………………………………… iii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………… iv

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………………………………… vi

BAB I PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah…………………………………………………………………. 1

B.     Batasan dan Rumusan Masalah………………………………………………………… 6

C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian………………………………………………………. 7

D.    Defenisi Operasional……………………………………………………………………… 8

E.     Kerangka Konseptual……………………………………………………………………. 9

F.     Metode Penelitian………………………………………………………………………… 14

1.      Tipe Penelitian………………………………………………………………………… 14

2.      Teknik Pengumpulan Data………………………………………………………… 15

3.      Jenis Data……………………………………………………………………………… 15

4.      Teknik Analisis Data……………………………………………………………….. 16

5.      Metode Penulisan……………………………………………………………………. 16

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.     Konsep Masyarakat Internasional……………………………………………………. 17

B.     Konsep Peran Media…………………………………………………………………….. 32

C.     Konsep Perjanjian………………………………………………………………………… 40

 

BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI INSIDEN MAVI MARMARA

A.     Kronologis Terjadinya Peristiwa Pembajakan Mavi Marmara……………….. 45

A.1 Sejarah Kedua Negara…………………………………………………………….. 45

       a. Israel………………………………………………………………………………… 46

       b. Palestina……………………………………………………………………………. 59

       c. Sejarah Konflik…………………………………………………………………… 64

A.2 Terjadinya Insiden Mavi Marmara……………………………………………… 71

B.     Sikap dan Tanggapan Masyarakat Internasional di Beberapa Negara… 81

1.      Turki…………………………………………………………………………………….. 85

2.      Indonesia……………………………………………………………………………….. 88

3.      Jerman…………………………………………………………………………………… 91

4.      Mesir…………………………………………………………………………………….. 92

C.     Peran Media Dalam Meng-cover Peristiwa Mavi Marmara…………………… 93

 

BAB IV ANALISIS SIKAP MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PEMBAJAKAN MAVI MARMARA

A.    Analisis Penyebab Pembajakan Mavi Marmara………………………………….. 96

B.     Sikap Masyarakat Internasional Dalam Menanggapi Peristiwa

Pembajakan Mavi Marmara…………………………………………………………. 101

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.     Kesimpulan……………………………………………………………………………….. 108

B.     Saran……………………………………………………………………………………….. 109

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

 


BAB I

PENDAHULUAN

A.        Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 27 Mei 2010, Al Jazeera mengabadikan keberangkatan sebuah kapal bantuan kemanusiaan bernama Mavi Marmara untuk bergabung bersama delapan kapal bantuan kemanusiaan lainnya yang membentuk sebuah armada kecil yang disebut Freedom Flotilla. Melalui program berita Inside Story yang mengudara pada tanggal 30 Mei 2010, ditayangkan para relawan dari berbagai negara seperti Turki, Yunani, Inggris, Yordania, dan Irlandia, bergabung di dalam kapal berjenis ferry, dibawah bentangan rangkaian bendera Turki, Palestina, dan negara-negara asal para relawan. Kapal bantuan kemanusiaan tersebut mulai berlayar dari Pelabuhan Antalya, Turki menuju Jalur Gaza, Palestina, dan akan menempuh perjalanan lintas laut untuk diperkirakan mulai memasuki perairan Gaza sekitar pukul 14.00 waktu setempat.

Tujuan dari misi kemanusiaan tersebut tidak pernah tercapai. Sebuah insiden menimpa kapal ferry berwarna putih biru itu. Dalam perjalanannya, tepat pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 pukul empat dini hari,  kapal tersebut diserang oleh komando militer angkatan laut Israel. Peristiwa tersebut menggemparkan dunia, bukan hanya karena Israel menyerang sebuah kapal bantuan kemanusiaan tetapi karena dalam pemberitaan yang disiarkan hampir di berbagai jenis media massa, disebutkan juga bahwa tentara Zionis-Israel menyerang kapal tersebut saat masih berada di wilayah perairan internasional, sekitar 65 Km lepas pantai Gaza.[1] Sehingga secara sepintas, Israel dianggap melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum internasional berlapis.

Terdapat berbagai versi mengenai jumlah korban pasca serangan yang dilakukan Israel. Namun, yang dilaporkan kantor berita Al Jazeera, sebanyak 19 orang kehilangan nyawa dan 30 orang lainnya terluka parah. Militer Israel sendiri, korban tewas akibat peristiwa itu hanya mencapai sembilan orang sementara korban yang terluka diperkirakan antara 20 sampai 30 penumpang dan tujuh prajurit Israel, dimana dua diantaranya disebut-sebut dalam kondisi serius. Korban selamat sendiri, memiliki nasib yang tidak jauh lebih baik, bersama dengan kapal Mavi Marmara, mereka diarak ke pelabuhan Ashdod untuk kemudian disandera di penjara Ela. Beberapa relawan, menurut laporan Al Jazeera juga, dipaksa untuk menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa mereka telah melanggar hukum Israel.[2]

Peristiwa yang oleh media massa diberi judul “Israely Deathly Raid” itupun, dengan segera menarik perhatian dan memicu berbagai reaksi dari publik internasional. Sebagaimana pemberitaan peristiwa bencana gempa dan tsunami Jepang berhasil menarik perhatian, masyarakat internasional juga bereaksi secara verbal terhadap pembajakan Mavi Marmara. Publik internasional yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti warga sipil, mahasiswa, ataupun organisasi penegak HAM, secara terpisah dengan petinggi negara mereka merespon tindakan Israel. Baik itu berupa penggalangan kerjasama untuk meneruskan pelayaran bantuan kemanusiaan ke Gaza hingga kerjasama untuk memberikan sanksi maupun meminta pertanggung-jawaban dari pelakunya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini masyarakat dunia menganggap media massa sebagai suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Media massa sangat berperan untuk mengetahui berbagai kejadian penting di berbagai penjuru dunia.

Reaksi tercepat ditunjukkan oleh warga Turki. Segera setelah berita serangan terhadap konvoi tersebut tersebar, ribuan pengunjuk rasa Turki menunjukkan kegeraman mereka dengan memprotes dan bergerak menuju konsulat Israel di Istanbul.[3] Setelah Turki, reaksi berupa respon negatif juga terjadi di Indonesia. Dengan dasar solidaritas sesama muslim, tragedi Mavi Marmara turut menghasilkan gelombang demonstrasi di beberapa kota lain seperti di Bandung dan Malang. Bahkan, sebagai wakil presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Pemerintah Indonesia mendorong dilangsungkannya urgen debate agar dikeluarkan resolusi PBB atas tindakan militer Israel tersebut.[4] Perancis yang selama ini selalu menjadi sekutu Amerika Serikat, yang merupakan pelindung utama Israel, turut merespon tindakan Israel dengan mengutuk serangan yang dilakukan. Bernard Kouchner, Menteri Luar Negeri Perancis, mengatakan Saya terguncang oleh konsekuensi tragis operasi militer Israel terhadap konvoi perdamaian untuk Gaza. Tidak ada yang bisa membenarkan penggunaan kekerasan yang seperti itu, yang kami kutuk.[5]

Di lain pihak, kubu pro Israel berusaha untuk mengimbangi kecaman dengan membenarkan serangan IDF ke Mavi Marmara. Sebelum melakukan pelayaran kemanusiaannya menuju Palestina, Pemerintah Israel telah memberi peringatan kepada pemerintah Turki dan kepada nakhoda Mavi Marmara untuk tidak memasuki wilayah perairan Gaza. Dengan pemberlakuan blokade sejak 2008 silam, Pemerintah Israel menegosiasikan alternatif pengiriman bantuan dengan mengubah arah tujuan kapal Mavi Marmara ke pelabuhan Ashdod. Namun demikian, pihak Mavi Marmara yang tidak percaya terhadap Israel, menolak pertimbangan itu dan bersikeras menembus blokade militer di Gaza. Sehingga, jika melihat peristiwa penyerangan Mavi Marmara ini melalui paradigma Realis untuk kebijakan atau politik luar negeri, maka insiden yang dipicu oleh Israel itu merupakan tindakan yang legal. Hal tersebut disebabkan oleh, suatu Negara tidak memiliki kewajiban Internasional yang datang sebelum kepentingan nasional mereka;[6]  Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan mengatakan bahwa blokade ini dilakukan untuk melindungi Israel dan itu hak kami untuk membela diri.[7]

Semenjak bangsa Israel mulai kembali berimigrasi ke tanah Palestina pada tahun 1882 setelah terusir pada masa kekuasaan Romawi, etnis Yahudi tersebut kerap kali memicu terjadi pertikaian dengan bangsa Palestina. Kedatangan mereka yang secara perlahan membangun pemukiman di atas tanah perjanjian itu, lambat laun semakin menyebar dan justru menyingkirkan bangsa Palestina yang lebih dulu bermukim. Perselisihan menjadi semakin parah ketika pada tahun 1948, Israel mencaplok Yerussalem dan mendirikan Negara Yahudi Israel. Pertikaian semakin menjadi ketika Israel, di bawah perlindungan Amerika Serikat, mulai bertindak di atas hukum. Pembakaran masjid Al Aqsa, agresi ke Mesir dan perebutan hak milik terusan Seuz, serta invasinya ke Yordania, membuat Negara-negara Arab mengambil keputusan untuk bermusuhan dengan Israel.

Terlebih lagi ketika Israel mulai melakukan perluasan daerah kekuasaannya dengan mencaplok wilayah-wilayah pemukiman rakyat Palestina hingga bangsa itu tersingkir ke wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza saja, sementara yang lainnya terusir ke negara-negara tetangga seperti Libanon, Syria, dan Yordania. Perang antara kedua Negara bangsa itu menjadi semakin alot mulai dari peperangan memperebutkan wilayah Yerussalem pada tahun 1948, berlanjut hingga tahun 1949, 1956, 1967, dan 1973, membuat masyarakat internasional semakin merasa perlu menindaki tindakan Israel. Berbagai perjanjian yang dimonitori oleh negara-negara adi kuasa seperti Amerika Serikat dan Inggris telah dilaksanakan. Namun perjanjian itu hanya bertahan pada sebatas siapa kepala Negara yang sedang menjabat saja. Ketika salah satu dari sistem itu berubah, maka perang atau saling menghancurkan pangkalan militer serta aksi penembakan warga sipil oleh kedua negara tetap tidak dapat terelakkan.

Berdasarkan latar belakang masalah itulah, penulis tertarik untuk mengkaji peristiwa pembajakan Mavi Marmara ini lebih lanjut. Penulis tertarik pada alasan masyarakat internasional yang serentak mengutuk penyerangan Israel terhadap Mavi Marmara. Sementara, dengan melihat latar belakang atau sejarah konflik antara kedua negara, penulis akan berusaha memperlihatkan keabsahan dari tindakan masyarakat internasional dalam merespon insiden Mavi Marmara.

B.        Batasan dan Rumusan Masalah

Luasnya elemen kajian ataupun penelitian mengenai Mavi Marmara, membuat penulis perlu menentukan batasan dari penelitian ini. Dengan begitu, pembahasan inti kasus dapat lebih fokus dan tidak merembes ke berbagai ranah. Sebagaimana yang dikatakan dalam sistem metodologi ilmu hubungan internasional bahwa suatu peristiwa atau fenomena, akan menjadi sebuah isu atau permasalahan yang layak untuk diteliti, apabila terdapat kesenjangan antara “das sein” dan “das sollen”. Dalam kasus Mavi Marmara, harapan dari masyarakat internasional pada umumnya dan IHH atau organisasi kemanusiaan milik Turki pada khususnya adalah melakukan misi kemanusiaan ke Gaza namun pada kenyataannya, misi tersebut tidak tercapai karena Israel mengintervensi kapal yang membawa peralatan medis tersebut diluar laut teritorialnya, sehingga hal tersebut memicu perdebatan di forum internasional .

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis beranggapan bahwa peristiwa Mavi Marmara memenuhi syarat untuk menjadi sebuah bahan penelitian karena terdapat kesenjangan antara realitas peristiwa dan visi yang berusaha untuk dicapai. Menurut penulis juga, peristiwa yang tampaknya menjadi semakin parah oleh pemberitaan media, cenderung mengekspos peristiwa Mavi Marmara melalui satu sudut pandang saja. Hal itu menyebabkan Israel terlihat sebagai pelaku yang patut dicekam oleh masyarakat internasional. Negara Yahudi tersebut dianggap sebagai pelanggar hukum internasional bahkan sebelum Dewan Keamanan PBB melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai kasus Mavi Marmara. Namun demikian, dalam penelitian ini, penulis tidak menyatakan bahwa perbuatan Israel menyerang Mavi Marmara adalah benar berdasarkan asas realisme. Akan tetapi, penulis berusaha untuk memberikan gambaran umum tentang pembajakan Mavi Marmara secara netral serta berusaha untuk menunjukkan sistem ataupun hukum yang oleh masyarakat internasional dianggap telah dilanggar oleh Israel. Sehingga  memperkeruh suasana perpolitikan dunia atau interaksi internasional antar Negara-negara yang terlibat.

Dengan demikian, didapatlah suatu rumusan masalah untuk menentukan arah dan tujuan dari skripsi ini, yakni :

1.      Bagaimana serangan terhadap Mavi Marmara dapat terjadi?

2.      Bagaimana sikap masyarakat internasional dalam menanggapi peristiwa pembajakan Mavi Marmara?

C.        Tujuan dan Kegunaan Penelitian

            Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1.      Untuk menjelaskan penyebab terjadinya insiden Mavi Marmara.

2.      Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat tanggapan atau respon dari masyarakat internasional terhadap peristiwa pembajakan Mavi Marmara

 

 

Adapun Kegunaan Penelitian adalah :

1.      Kegunaan penelitian ini adalah untuk menguji pemahaman penulis dalam menganalisis suatu kasus internasional dengan menggunakan paradigma ataupun teori ilmu hubungan internasional yang telah dipelajari sejak tahun 2007.

2.      Untuk memberikan pemahaman lebih mengenai konflik berkepanjangan yang terjadi antara Palestina dan Israel sehingga berujung pada terjadinya insiden Mavi Marmara.

D.  Kerangka Konseptual

            Untuk menjelaskan bagaimana arus pemberitaan media mampu mempengaruhi pembentukan opini publik internasional, maka dibutuhkan sebuah konsep dan teori demi mendapatkan jawaban yang valid dan logis dari penelitian ini. Dalam bagian ini, telah dikonsep beberapa teori yang saling relevan.  Adapun teori yang digunakan adalah :

Perang Dunia I menyisakan banyak kerugian di belahan bumi utara. Negara-negara barat yang telah hancur dan porak-poranda, terpaksa harus kehilangan prajurit-prajurit mereka yang gugur dalam peperangan. Horor akan terjadinya perang lanjutan pun mencekam jiwa korban perang yang masih selamat. Pada masa itu, dunia seakan kembali mengalami masa kegelapan yang kedua sejak era Dark Age di abad pertengahan. Untuk membawa umat manusia keluar dari situasi mencekam tersebut, para negarawan ataupun pemerintah berikrar untuk mencegah terjadinya tragedy tersebut. Sebuah hukum atau institusi yang dapat mereduksi sifat aggressor manusia akan kekuasaan sepertinya sangat dibutuhkan. Jika tidak, maka dunia akan terus mengalami degenerasi ke arah anarkisme politik internasional.

Pemikiran-pemikiran utopis yang kemudian dikenal dengan paham Liberalis pun mulai menyeruak di dunia internasional, khususnya pada studi hubungan internasional. Dalam idealisme paham ini, penduduk dunia baik itu pemerintah, non-pemerintah, ataupun MNC, diharapkan dapat hidup secara selaras dan damai. Di bawah payung organisasi Liga Bangsa-Bangsa pada masa itu dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada masa sekarang, paham Liberalis beranggapan bahwa perdamaian dunia dapat terwujud jika aktor-aktor hubungan internasional di berbagai belahan dunia, bersedia mematuhi sebuah sistem yang mengakui supremasi hukum universal atau lebih sering disebut hukum internasional. Berasal dari sistem internasional tersebut di atas, kemudian muncul suatu pendekatan yang disebut masyarakat internasional. Meskipun terdapat perbedaan jenis aktor namun tujuan dari sistem dan masyarakat internasional adalah sama yakni mengubah anarkisme politik internasional menjadi suatu tatanan dunia yang hirau terhadap keadilan distributif atau keadilan yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat negara di dunia.

Masyarakat internasional adalah sebuah pendekatan hubungan internasional yang lebih memfokuskan kajian pada kolaborasi peran negara dan manusia yang menjalankan politik luar negeri demi menyelaraskan sistem tersebut dengan politik internasional yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat internasional kemudian sering mengacu pada komunitas negara-negara berdaulat yang hidup berdampingan dan terikat dalam suatu hukum yang disepakati demi mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan dari masyarakat internasional yaitu menciptakan suasana kondusif bagi perdamaian abadi yang tidak terbatas dan ketertiban dunia bagi seluruh negara-negara berdaulat. Meskipun begitu, tidak semua negara mesti melakukan kewajibannya untuk menanggulangi suatu konflik yang mungkin terjadi. Menurut Hedley Bull, tanggung jawab dalam mempertahankan ketertiban internasional – ketertiban antara negara-negara – dimiliki negara-negara berkekuatan besar, dan dicapai dengan “mengatur hubungan mereka satu sama lain”.[8]

Dalam bukunya The Anarchical Society, Hedley Bull juga menambahkan bahwa dalam tradisi masyarakat internasional, terdapat suatu konsep yang eksistensinya perlu diobservasi, yakni order (tatanan). Tatanan tersebut kemudian didefinisikan Bull sebagai sebuah pola aktivitas yang menyokong beberapa tujuan sosial dasar di masyarakat, seperti menjaga rasa aman para anggotanya dari kekerasan yang sewenang-wenang, dengan memastikan bahwa tujuan-tujuan itu dicapai untuk melindungi hak milik. Kemudian mengadaptasikan tujuan-tujuan tersebut kepada karakteristik khas masyarakat internasional, di mana tujuan-tujuan itu ditetapkan untuk menjaga negara-negara berdaulat yang menjadi anggotanya, dan di mana perdamaian dianggap sebagai kondisi normal bagi kehidupan bersama di antara mereka.[9]

Dalam kondisi seperti itu, jika terjadi suatu isu yang berpotensi menggangu tatanan dunia, maka masyarakat internasional akan menjalankan perannya untuk menanggulangi masalah tersebut sebagai tanggung jawab moral dan integritas akan perdamaian dunia. Hal tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan politik luar negeri, baik yang bersifat kumulatif seperti sikap atau keputusan PBB serta tindakan personal antar negara. Kecaman masyarakat internasional terhadap Israel dalam insiden Mavi Marmara, tidak lebih merupakan upaya masyarakat internasional untuk mempertahankan perimbangan kekuasaan dalam tatanan dunia agar tidak terdapat suatu negara yang lebih berkuasa dibandingkan negara lain. Terdapatnya negara adi daya pada praktek masyarakat internasional semata untuk memenuhi fungsi manajerial dalam mewujudkan berlangsungnya konsep tatanan dunia tersebut.

Kecaman internasional terhadap Israel menjadi semakin parah dengan hadirnya media yang menjadi sumber massa dalam mendapatkan berita seputar perkembangan insiden Mavi Marmara. Tak dapat dipungkiri bahwa sejak terjadinya perkembangan arus berita internasional yang ditandai dengan kerjasama regional dan internasional serta persetujuan pertukaran berita di antara kantor-kantor berita, masyarakat internasional menggunakan media sebagai salah satu sarana diplomatik. Media yang belakangan ini menjadi aktor keempat dalam demokrasi setelah Trias Politica, berperan sebagai propaganda yang berfungsi untuk memperjernih ataupun memperkeruh situasi perpolitikan dunia. Dengan adanya jangkauan pemberitaan melalui jurnalis, koresponden, ataupun kantor berita, media selalu memiliki akses menuju suatu isu secara langsung lebih dari yang dimiliki para negarawan ataupun diplomat.[10]

Hal tersebut dapat dilihat pada kasus Mavi Marmara, jika saja pelayaran kapal tersebut tidak diekspos dan tidak terdapat koresponden ataupun jurnalis yang berpotensi menyebarkan berita, maka insiden pembajakan tersebut kemungkinan besar tidak akan sampai kepada masyarakat internasional. Israel bisa saja menyembunyikan peristiwa itu dari sepengetahuan negara-negara lain, terlebih karena insiden Mavi Marmara terjadi pada dini hari di saat sebagian belahan dunia masih gelap dan di tengah lautan yang jauh dari jangkauan masyarakat. Akan tetapi, dengan hadirnya media yang dibantu dengan kecanggihan sistem komunikasi internasional dan satelit, maka insiden pembajakan Mavi Marmara bisa diberitakan saat itu juga melalui program berita terkini atau Headline News. Hadirnya konsep arus berita internasional membuat masyarakat internasional menunjukkan reaksi kontra atas tindakan Israel. Citra Israel yang selama ini dianggap sering bertindak di atas hukum, menjadi semakin buruk. Negara-negara di dunia pun merasa perlu untuk menindak lanjuti kasus Mavi Marmara.

Berangkat dari tindakan masyarakat internasional yang menganggap Israel melakukan pelanggaran hukum internasional, maka konsep perjanjian internasional yang di dalamnya merangkum tentang Hukum Laut Internasional PBB atau Unclose1982 dan Hukum Humaniter, menjadi bahan pertimbangan untuk melihat dari segi mana Israel melanggar. Terdapatnya aturan pada hukum laut tentang High Seas melarang masyarakat internasional untuk mengintervensi sebuah kapal asing diluar hak teritorialnya sejauh 12 mil laut dan keharusan sebuah negara untuk memberi akses kepada kapal kemanusiaan turut dijadikan tolak ukur untuk mencari pengabsahan kecaman dunia terhadap Israel, sehingga pengecaman itu tidak bersifat sepihak.

F.   METODE PENELITIAN

1.      Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan tujuan penelitian adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang akan menggambarkan secara jelas tentang kronologis peristiwa pembajakan Mavi Marmara dan bagaimana sikap-sikap dari masyarakat internasional yang dalam hal ini adalah Negara secara keseluruhan, bereaksi terhadap isu tersebut.

2.      Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana penelitian deskriptif kualitatif pada umumnya yang membutuhkan beberapa sumber, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua jenis, yakni :

a.      Studi Pustaka, dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan mengenai kasus Mavi Marmara melalui buku, artikel, surat kabar, maupun internet. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang mengetahui insiden Mavi Marmara serta memahami aturan dan hukum internasional yang berlaku.

3.      Jenis Data

Sesuai dengan aturan teknik pengumpulan data untuk penelitian deskriptif kualitatif, jenis data yang akan digunakan terbagi menjadi dua jenis, yakni:

a.       Data Primer adalah data yang berasal hasil wawancara dengan Kepala Pusat Kajian Asia Pasifik Kementrian Luar Negeri : DR. Siswo Pramuno.

b.      Data Sekunder adalah data yang berasal dari buku-buku, artikel, surat kabar, internet, maupun skripsi yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Di mana data tersebut diperoleh di perpustakaan umum Unhas, perpustakaan nasional RI, perpustakaan Ali Alatas BPPK Kementerian Luar Negeri, Ruang Baca FISIP Unhas, dan internet.

4.      Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah dengan teknik analisis kualitatif. Teknik ini didukung oleh keberadaan data-data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan yang dilakukan. Kemudian, data primer ini dideskriptifkan dan dikombinasikan dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, sehingga hasil analisa dari elaborasi data tersebut diharapkan dapat menjawab tujuan dari penelitian ini.

5.      Defenisi Operasional

Sebelum melangkah ke sub bab kerangka konseptual, maka penulis akan memperjelas lebih dahulu defenisi dari masyarakat internasional yang dibicarakan pada latar belakang maupun pada pembahasan ke depan. Definisi operasional yang dimaksud pada bagian ini adalah menonjolkan peran negara. Meskipun pada perkembangan tradisi masyarakat internasional yang lebih jauh, peran masyarakat individu juga diperhitungkan, namun pada penelitian ini, penulis hanya akan fokus pada peran masyarakat negara yang aktor utamanya adalah negarawan yang ahli dalam praktek ketatanegaraan.[11]  Peran masyarakat individu hanya akan dilihat pada bagaimana opini global dapat terbentuk akibat media. Tradisi masyarakat internasional memang memandang ketatanegaraan sebagai aktivitas manusia yang sangat penting yang mencakup kebijakan luar negeri, kebijakan militer, kebijakan perdagangan, pengakuan politik, komunikasi diplomatik, pengumpulan data intelejen dan mata-mata, membentuk aliansi militer, mengancam atau terlibat dalam penggunaan kekuatan bersenjata, bernegosiasi dan menandatangi perjanjian perdamaian, memasuki perjanjian perdagangan, bergabung dan berpartisipasi dalam organisasi internasional, dan terlibat dalam kontak, interaksi, transaksi dan pertukaran internasional yang tak terhitung.[12]

Negara sebagaimana yang diterima secara umum, merujuk kepada organisasi territorial sesuatu bangsa.[13] Negara lazim diidentifikasikan dengan pemerintah terutama jika dipergunakan dalam pengertian kekuasaan negara atau kepentingan nasional suatu negara ataupun kebijakan politik luar negerinya. Sementara dalam konsep hukum internasional, negara adalah salah satu subjek hukum internasional karena pembuat atau penyusun serta instrument yang menjalankan sistem itu adalah negara sendiri. Namun terlepas dari itu, dalam tradisi masyarakat internasional, hubungan internasional dijalankan oleh masyarakat negara di mana aktor utamanya adalah negarawan yang ahli dalam ketatanegaraan.[14]

6.      Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode deduktif, yaitu metode yang memungkinkan penulis untuk terlebih dahulu menggambarkan secara umum kasus penelitian lalu kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam menganalisis data.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A.     Konsep Masyarakat Internasional

The world is a struggle for power adalah salah satu kutipan termahsyur dari J. Hans Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nation yang menggambarkan situasi politik internasional. Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa sejak eksistensi manusia di dunia, pertikaian atau perselisihan tidak dapat dihindarkan. Adanya sifat alamiah manusia yang senantiasa berada dalam keadaan bermusuhan, menurut Hobbes, merupakan dasar dari timbulnya anarkisme dunia. Meskipun manusia memiliki sifat baik dan kesadaran untuk terlepas dari keadaan alamiah tersebut, namun tuntutan kepentingan individu membuat cita-cita utopis akan terdapatnya suatu keadaan kondusif, di mana umat manusia dapat hidup berdampingan dan hidup secara rukun, bagaikan sebuah fantasi yang sulit untuk menjadi kenyataan. Terciptanya komunitas antar sesama manusia pun terjadi atas dasar perjanjian untuk saling mengamankan hak dan kepentingan masing-masing individu.

Sejak komunitas tersebut beranjak menjadi sebuah organisasi dengan batas wilayah, maka fantasi itu akan menjadi lebih utopia. Kepentingan yang bermain disinibukan lagi milik satu atau dua individu tetapi milik dari suatu Negara yang dalam artian materil Negara adalah masyarakat (staat-overheid) atau persekutuan hidup,[15] dimana kepentingan yang ada akan semakin kompleks. Dengan begitu, perdamaian dunia di atas kepentingan nasional akan sulit tercapai. Tidak ada kedaulatan lain di atas kedaulatan suatu negara bangsa sehingga perang maupun invasi untuk mendapatkan kepentingan merupakan jawaban dari segala kebijakan politik luar negeri. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu tatanan yang mampu mengakomodir aktivitas maupun interaksi antar negara atau bangsa sehingga dunia tidak terjebak dalam suatu degenerasi hubungan internasional. Dunia membutuhkan suatu reformasi sistem yang berlaku bagi semua negara yang menjadi anggotanya.

Setelah sekian lamanya manusia dan negaranya berinteraksi di tengah situasi “Realpolitik” atau lazimnya disebut dengan keadaan alamiah manusia, Di mana Woodrow Wilson mengibaratkan negara adalah makhluk-makhluk berbahaya yang dapat saling menyerang dan aturan licik diberlakukan, aktor-aktor hubungan internasional kemudian menyadari untuk beranjak dari keadaan alamiah tersebut, terlebih setelah Perang Dunia I terjadi di dataran Eropa dan Inggris Raya. Negara-negara yang berhasil selamat dari keganasan senjata artileri dan granat, bersepakat membuat suatu lembaga yang menjamin kemerdekaan politik dan integrasi wilayah bangsa baik besar maupun kecil. Liga Bangsa-Bangsa kemudian didirikan melalui Konferensi Perdamaian Paris 1919.[16] Hubungan jangka panjang tersebut pun perlu ditertibkan dan diatur dengan membuat suatu perjanjian atau hukum yang bersifat universal dan dipatuhi oleh semua negara anggotanya.

Di bawah bendera PBB itu, ditentukan lima anggota tetap (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan RRC) yang berfungsi sebagai dewan keamanan yang khusus menangani kekisruhan hubungan internasional. Berlandaskan pada piagam PBB yang merupakan interpretasi dari kesadaran negara-negara besar, yang memiliki kepentingan, untuk menjaga perdamaian antar sesama warga dunia, sistem atau hukum internasional baru dijalankan. Melalui kesadaran itu pula, terwujudlah suatu konsep masyarakat internasional yang dewasa ini saling terikat oleh tanggung jawab moral untuk menertibkan negara-negara yang cenderung tidak mematuhi aturan atau menjalankan kebijakan politik luar negerinya di luar sistem yang telah disepakati fungsi dan keberlakuannya. Salah satu bentuk perjanjian dari Piagam PBB (1945) itu adalah:

…Dewan keamanan akan menentukan keberadaan setiap ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi dan akan membuat rekomendasi, atau memutuskan langkah-langkah apa yang diambil (ayat 39)…

…Akan mengambil tindakan melalui kekuatan udara, laut, atau darat sebagaimana yang diperlukan untuk memelihara atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional (ayat42)…

 

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, cikal bakal dari masyarakat internasional beserta hukumnya, bermula dari awal masa negara modern pada abad ke XVII, yakni pada masa suatu kerajaan besar terpecah-belah menjadi beberapa negara kecil seperti Belanda, Luxamberg, dan Belgia atau ketika sekumpulan negara kecil bersatu dan membentuk suatu negara besar seperti Italia, yang kemudian berperang secara berlarut-larut selama tiga puluh tahun hingga Perjanjian West Phalia ditandatangani.[17] Fenomena masyarakat negara pada akhirnya menjadi suatu pendekatan ketika beberapa ahli atau pemikir hadir untuk memberikan teori mereka tentang eksistensi masyarakat internasional di tengah aktivitas hubungan internasional, khususnya pada tatanan politik internasional. Konsep atau teori tradisi masyarakat internasional adalah sebuah paham atau pemikiran yang berasal dari Inggris pada periode Perang Dingin[18]. Pemikiran ini sering juga disebut sebagai mazhab Inggris atau paham Grotian. Hal tersebut disebabkan oleh para pemikir yang mempublikasikan teori ini adalah sarjanawan yang berkiprah dan terlibat dalam perdebatan perkembangan ilmu hubungan internasional di negara kerajaan tersebut, meskipun tidak semuanya merupakan penduduk asli Inggris Raya. Aliran Grotian disebut hadir untuk mengimbangi dominasi aliran hubungan internasional Amerika Serikat pada era 1970-1980 yang cenderung berfokus pada perdebatan neoliberalisme dan neorealisme.

Terdapat beberapa tokoh atau filosof yang berjasa dalam perkembangan teori masyarakat internasional, yakni Hedley Bull, Terry Nardin, John Vincent, Michael Walzer, dan Martin Wright. Namun, di antara ke lima sarjanawan tersebut, terdapat dua tokoh yang paling berpengaruh di bidangnya. Mereka adalah Martin Wright dan Hedley Bull. Meskipun ke lima filosof tersebut memiliki pemikiran dan orisinalitas masing-masing, namun hanya pemikiran kedua ahli tersebut yang banyak dijadikan landasan ataupun pedoman dalam studi ilmu hubungan internasional. Hal tersebut disebabkan oleh Martin Wright dan Hedley Bull adalah penggagas tradisi masyarakat internasional, sementara ketiga rekan sesama pemerhati teori masyarakat internasional itu, memaparkan pemikirannya berdasarkan inspirasi dari kedua tokoh di atas.

Martin Wright yang pada dasarnya adalah seorang sejarahwan diplomatik yang kemudian menjadi seorang pengajar dan teoritikus terkemuka Mazhab Inggris, mengemukakan pemikirannya tentang masyarakat internasional pada karya-karya seperti System Of States (1977), Power Politics (1978), dan International Theory: The Three Traditions (1991). Dalam tiga karyanya tersebut, Terutama pada salah satu artikelnya “Why Is There No International Theory?” yang kemudian terangkum dalam buku terakhirnya International Theory: The Three Traditions, Wright mulai mempertanyakan tentang eksistensi masyarakat internasional di tengah anarkisme politik internasional sebagaimana teori politik mempertanyakan eksistensi negara. Wright berpendapat bahwa teori internasional adalah sebuah tradisi spekulatif mengenai masyarakat bangsa-bangsa, atau keluarga bangsa-bangsa, atau komunitas internasional.[19]

Kemudian dalam bukunya tersebut, Wright juga menggambarkan bahwa dalam melihat situasi hubungan internasional maka politik internasional senantiasa dikuasai oleh tiga tradisi pola pemikiran teori yakni Realisme, Revolusionisme, dan Rasionalisme. Pada setiap sudut pandang tersebut, Wright menggambarkan bagaimana keadaan masyarakat internasional berlangsung. Pada sudut pandang pertama yaitu Realis, Wright melihat masyarakat internasional sebagai sebuah kontradiksi dalam istilah-istilah. Ketika kontrak antar Negara tidak ada, maka masyarakat internasional berada dalam kondisi pra-masyarakat. Seperti halnya individu, masyarakat internasional berada dalam keadaan perang. Jika dikaitkan dengan asumsi Hobbesian, tradisi ini melihat politik internasional sebagai sebuah perjuangan zero-sum untuk mendapatkan kekuasaan; dan melihat perdamaian sebagai hasil yang ringkih dari rasa ketidakamanan dan gangguan ekstensial.[20]

Sementara itu, pada sudut pandang yang kedua atau Revolusionisme, Wright melihat bahwa dunia hanya terdiri dari masyarakat manusia internasional. Revolusionisme menawarkan tatanan sebuah kosmopolitanisme di mana negara berdaulat tidak ada dan yang ada hanyalah seperangkat keterikatan moral untuk civitas maximum. Teori internasional aliran ini memiliki karakter yang progresif dan bahkan karakter penganut dalam hal bertujuan mengubah dunia menjadi lebih baik. Dalam tahap esktrim pemikiran ini, satu-satunya masyarakat internasional yang nyata adalah masyarakat dunia yang terdiri dari manusia, yaitu peradaban manusia.[21] Manusia adalah pembentuk komunitas dunia primordial atau komunitas manusia yang lebih fundamental daripada negara.

Tradisi pemikiran yang ketiga adalah Rasionalisme dimana Wright mengatakan :

Rasionalis adalah mereka para teoritisi yang yakin bahwa manusia selalu memakai akal pikiran, dapat mengenali hal yang benar untuk dilakukan. Dan dapat belajar dari kesalahan dan dari yang lainnya.

            Dalam bukunya, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Robert Jackson dan Georg Sorensen mengatakan bahwa tradisi ketiga daripemikiran Hedley Bull ini, sering disebut sebagai jalan tengah bagi kedua tradisi sebelumnya dan sering diidentikkan sebagai bentuk teori masyarakat internasional yang hadir untuk menjembatani perbedaan dari dua fokus perdebatan dunia, yakni Realisme dan Liberalisme. Hal tersebut disebabkan oleh, teori ini berusaha berpikir rasional dan tidak terjebak pada satu radikalisme pemikiran. Rasionalisme menunjukkan jalan tengah dari Realisme dan Liberalisme karena pengikut tradisi ini berupaya untuk menghindari pandangan pesimis kaum realis yang luar biasa tentang negara sebagai organisasi politik yang berdiri sendiri serta bangga pada diri sendiri yang berhubungan dan berhadapan satu sama lain atas dasar instrumental dari kepentingan diri yang sempit. Sementara di sisi lain, juga berusaha untuk menolak pandangan kaum liberalis yang dalam bahasa Wright adalah kaum Revolusionis yang menganggap hubungan internasional sebagai komunitas dunia yang berkembang yang kondusif bagi kemajuan manusia dan perdamaian abadi yang tidak terbatas.[22]

            Berkaitan dengan pemikiran Wright tentang masyarakat internasional, Hedley Bull dalam pemikirannya berfokus pada istilah tatanan (Order) dunia dan mengkalim bahwa ‘lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat negara (perang, negara adi daya, hukum internasional, diplomasi, dan perimbangan kekuasaan) sangat krusial dalam memelihara tatanan internasional tersebut.[23] Dalam bukunya The Anarchical Society (1977) yang masih terinspirasi dari kuliah-kuliah Martin Wright sewaktu menjadi muridnya, Bull menunjukkan bahwa dalam interaksi masyarakat, diperlukan adanya suatu sistem yang mengatur anarkisme politik internasional. Sistem itu dapat berupa perjanjian masyarakat yang bertujuan untuk menjaga rasa aman serta menjaga hak kodrati setiap anggotanya dari keadaan real-politik atau keadaan alami manusia. Kemudian Bull mengadaptasikan aturan itu pada level negara di mana suatu sistem atau tatanan dunia sengaja dibentuk untuk menjamin hak dan kedaulatan sebuah negara merdeka.

Lebih lanjut Bull membedakan antara sistem internasional dan masyarakat internasional. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami interaksi politik internasional ataupun hubungan internasional. Dalam pandangan Bull, sistem internasional adalah bentuk fisik dari sebuah perjanjian yang dibuat antara satu atau lebih negara berdaulat, sementara masyarakat internasional adalah sebuah pola interaksi antar negara berdaulat yang dijalankan atas kesadaran untuk hidup selaras demi tercapainya perdamaian dunia. Filosof asal Australia itu juga berasumsi bahwa meskipun anggota dari masyarakat internasional itu adalah negara, namun yang aktif berperan dalam perpolitikan internasional adalah wakil dari suatu Negara yang dapat berupa negarawan, presiden, menteri luar negeri, atau pada kasus tertentu adalah menteri pertahanan. Itu juga sebabnya mengapa dalam aplikasinya, sering terdapat hal yang disebut moralitas dan tanggung jawab seorang negarawan dalam mengambil sikap maupun keputusan menyangkut suatu isu internasional sebagai akibat dari keterlibatannya sebagai anggota masyarakat internasional maupun sebagai wakil dari negara.

Hedley Bull beranggapan bahwa dalam teori masyarakat internasional hanyalah negara-negara besar beserta negarawannya yang bertanggung jawab untuk menjadi ‘polisi dunia’.[24] Bull menyebutkan hal tersebut secara eksplisit bahwa negara adidaya yang merupakan bagian dari lembaga internasional, memiliki funsi manajerial dan tanggung jawab moral untuk berupaya mendistribusikan keadilan dan ketertiban dunia.

Adapun tingkat ketertiban yang hendak dicapai dalam bentuk ideal Masyarakat Internasional adalah:

1.      Ketertiban dalam kehidupan sosial adalah pondasi dari ketertiban masyarakat internasional.

2.      Ketertiban Internasional yang dimaksud oleh Bull adalah suatu bentuk ketertiban individu-individu yang telah menjadi warga atau masyarakat suatu Negara. Untuk melanjutkan eksistensi manusia, negara juga mutlak melakukan hubungan internasional dalam keadaan yang kondusif.

3.      Ketertiban Dunia adalah bentuk tertinggi dari ketertiban masyarakat internasional yang merupakan tanggung jawab semua individu atau anggota warga dunia. Negara hanyalah sebuah wadah atau simbol akan tetapi, aktor yang betul berperan dan berusaha menjalankan ketertiban itu adalah individu atau manusia itu sendiri.

Seperti yang disebutkan oleh Bull bahwa tatanan dunia akan selalu berubah, memasuki akhir tahun 40-an, situasi perpolitikan dunia mengalami perubahan yang ditandai dengan berlangsungnya Perang Dingin. Ketika itu, pemikiran John Vincent (1943), yang juga merupakan murid dari Hedley Bull, mulai menyertakan variable intervensi dan HAM dalam Mazhab Inggris ini. Pemikiran Vincent didasarkan pada perdebatan panjang antara sesama pemikir aliran Grotian mengenai progress masyarakat internasional atau yang dalam istilah Bull disebut masyarakat negara. John Vincent juga mempertanyakan tentang aktor-aktor dari masyarakat internasional bukan saja hanya negara tetapi juga individu-individu suatu negara? Apakah perjanjian yang dibuat oleh para negarawan saja adalah legal dan betul-betul mewakili kepentingan rakyat yang merupakan kunci atau dasar fundamental dari terbentuknya suatu masyarakat internasional? Apakah teori masyarakat internasional betul-betul merupakan alternatif atau jalan tengah dari perdebatan teori klasik Realis dan Liberalis? Apakah lembaga-lembaga yang sengaja dibuat dan dibutuhkan untuk mengisi eksistensi masyarakat internasional dapat sejalan dengan perkembangan budaya suatu negara anggota, serta apakah terdapat keseimbangan pluralisme dan solidarisme dalam masyarakat internasional?

Lebih jauh lagi, Vincent menjelaskan kemungkinan adanya intervensi sebuah negara terhadap negara lain yang berdaulat jika intervensi itu menyangkut hak asasi manusia. PBB sebagai organisasi internasional bisa memiliki hak intervensi itu, namun, negara lain, meskipun negara adidaya sekalipun, menurut Vincent tidak diabsahkan melakukan intervensi sebagaimana yang sangat banyak terlihat dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa perang dingin pada negara-negara sekutunya. Selama kedaulatan adalah hal yang penting bagi semua negara, maka tidak ada alternatif intervensi atas dasar sesama anggota masyarakat internasional. Hukum internasional pun semata dibentuk berdasarkan kesetaraan formal dengan mengabaikan ketidaksetaraan substansial dalam distribusi kekuasaan militer dan ekonomi. Dengan begitu, keadilan distributif dan komutatif yang dinyatakan Bull dalam tradisi rasionalisnya adalah absurd.[25]

Seperti yang telah disebutkan oleh penulis pada paragraf awal tentang pengaruh Hedley Bull dalam pemikiran filosofer lain mengenai masyarakat internasional, Michael Walzer (1935) juga melihat eksistensi masyarakat internasional memiliki hukum tersendiri dalam menetapkan nasib dan hak negara anggotanya. Sebuah agresi ataupun perang merupakan sebuah lembaga yang tidak perlu direduksi selama hal tersebut dilakukan secara adil. Sebuah agresi yang mengarah pada bentuk intervensi negara berdaulat, terutama untuk mendukung gerakan pembebasan nasional, pengimbangan intervensi negara lain, atau untuk menyelamatkan penduduk yang terancam perbudakan, adalah sebuah hal yang sah dalam interaksi masyarakat internasional.

Pada intinya, teori masyarakat internasional adalah sebuah paham atau teori yang menyatakan perlunya sebuah sistem yang mengatur interaksi antar negara agar hubungan internasional tidak terjerumus pada anarkisme politik internasional. Sistem itu dibentuk melalui kesadaran dan beban moral dari anggota masyarakat internasional seperti negara, organisasi internasional, dan individu bernegara berdasarkan pendekatan sejarah, seperti mitos perjanjian atau batasan-batasan fundamental agama. Sebuah traktat yang bersifat Law Making adalah sebuah keharusan bagi terciptanya keadilan kosmopolitan.

Implementasi dari teori masyarakat internasional telah banyak diuji selama perkembangan hubungan internasional. Tercermin dari banyaknya kasus peperangan yang melanda dunia, tradisi masyarakat internasional semakin dapat digunakan sebagai paradigma untuk menganalisis sikap dari masyarakat internasional. Salah satu contoh pentingnya pemeliharaan konsep tatanan dunia dapat dilihat pada Perang Dunia II ketika sebagian negara ikut terlibat dalam perang pemusnah massal tersebut demi menjaga perimbangan kekuasaan di dunia. Peran masyarakat internasional dalam berusaha mewujudkan konsep tatanan dunia yang ideal, dapat dilihat pada kasus perang antara Serbia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina di bekas Negara Yugoslavia pada dekade 90-an. Untuk itu, berikut adalah kilas balik tentang bagaimana perang tersebut dapat terjadi.

Secara historis, Serbia, Kroasia dan Bosnia-Herzegovina adalah Negara-negara yang bersatu atas dasar-dasar primordial seperti kesamaan etnis dan bahasa. Negara-negara ini hanya sempat terpisah sewaktu beberapa peradaban besar seperti Bizantium, Romawi, dan Islam menduduki mereka dan mendistigasi bangsa Slavia menjadi beberapa kelompok pada abad pertengahan. Negara-negara itu kembali bersatu ketika berada di bawah Kerajaan Ottoman Turki sejak abad ke 15. Namun, pada tahun 1878, Serbia berhasil mendapatkan kemerdekaan dari Kerajaan Ottoman sementara Bosnia-Herzegovina kembali diduduki oleh Kerajaan Austria. Baru setelah Perang Dunia I akan berakhir dan Kerjaan Austro-Hongarian runtuh, kedua Negara itu, bersama dengan negara-negara Balkan lainnya seperti Montenegro, Kroasia, Slovenia, dan Macedonia bersama-sama mendirikan suatu negara baru yang disebut Yugoslavia. Pada awal berdiri, sebagaimana negara multikultur pada umumnya, perbedaan pendapat dan ketegangan situasi politik tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi, dengan munculnya seorang tokoh yang mampu mempersatukan pluralisme, Yosef Brostito berhasil meredam perbedaan atau sentiment primordial yang muncul antar negara bagian.

Perang saudara kemudian pecah setelah Yosef Brostito pergi. Dengan tidak adanya lagi simbol yang dapat menyatukan perbedaan, situasi politik Negara Yugoslavia kembali kisruh. Kecemburuan politik terhadap etnis Serbia yang mendominasi pemerintahan, membuat etnis lainnya terutama Kroasia merasa termarginalkan. Perang pun meletus ketika Serbia menyerang Kosovo dan Kroasia pada akhirnya menyatakan kemerdekaannya. Dengan ketidakstabilan situasi politik, maka Bosnia-Herzegovina ikut memutuskan untuk ikut memerdekakan diri dari Yugoslavia pada tahun 1992. Namun nasib naas menimpa Bosnia, dengan adanya perimbangan etnis antara Muslim Bosnia-Herzegovina 43 %, Kristen Serbia 31.4%, Kroasia 17.3%, dan 6% etnis lainnya[26],  peperangan yang awalnya adalah pertempuran politik antara Serbia dan Kroasia, bertransformasi menjadi perang etnis antara Serbia dan Aliansi Kroasia Bosnia-Herzegovina. Pada perkembangannya, Bosnia menjadi negara bagian yang mengalami pembantaian paling besar. Hujan tembakan dan granat, menewaskan 10.000 warga di ibu kota Sarajevo dan sebanyak 7000 umat muslim dibunuh pada tahun 1995 di kota Srebrenica.[27]

Sebenarnya sangat banyak perang yang terjadi di dunia pasca Perang Dunia II, seperti perang kemerdekaan Vietnam, Perang Korea, Perang Persia, Perang Teluk I dan II, namun mengapa Perang Bosnia dipilih penulis untuk menggambarkan sikap masyarakat internasional dalam menjalankan fungsinya, itu karena Perang Bosnia tidak hanya sekedar bernuansa politik ataupun ekonomi saja, tetapi unsur primordial seperti etnis, budaya, dan agama, juga turut menjadi faktor yang memicu perang ini. Terlebih dengan adanya anggapan dunia yang menjustifikasi serangan Serbia ke Bosnia adalah sebuah agresi yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Hampir semua unsur yang berada dalam perang ini menyinggung hal-hal yang sangat diperhatikan oleh pemikir masyarakat internasional.

Terdapat kesamaan unsur yang terjadi antara Perang Bosnia dengan Pembajakan Kapal Mavi Marmara yang dilakukan oleh Israel, Sehingga penulis memilih perang ini sebagai perbandingan kasus dengan menggunakan paradigma masyarakat internasional. Hal yang pertama yang diperbandingkan adalah pihak yang menyerang sama-sama dianggap melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum internasional karena melakukan agresi terhadap negara berdaulat dan kejahatan hak asasi manusia. Hal kedua adalah tentang bagaimana PBB dan negara-negara adidaya ataupun negara besar yang merupakan anggota masyarakat internasional, bekerjasama untuk memberi sanksi kepada pihak tertuduh atas pertimbangan tanggung jawab moral dan penegakan ketertiban serta keadilan dunia.

Salah satu bentuk kongkrit yang dapat dilihat adalah setelah Serbia menyerang Bosnia-Herzegovina dan melakukan pembantaian besar-besaran, masyarakat internasional merasa perlu melakukan intervensi untuk menghentikan tindakan Serbia, baik itu melalui jalur diplomasi maupun militer. PBB yang bertugas sebagai dewan keamanan dunia pun mengeluarkan resolusi untuk menanggulangi masalah tersebut. Sementara masyarakat internasional ikut menyelesaikan masalah tersebut dengan mengirimkan pasukan militer mereka ke Bosnia demi melindungi bangsa slavia dari serbuan pasukan Serbia. Setelah mengeluarkan resolusi terhadap konflik Bosnia, PBB mengirim utusannya yakni Yasuki Akasi untuk memediasi kepentingan dari setiap pihak yang berselisih. Amerika yang pada masa itu merupakan negara adi daya ikut mengambil bagian dengan menempatkan mediasi itu di Dayton, Amerika Serikat pada 1 November 1995. Pada saat itu, negara bertikai yang masing-masing diwakili oleh kepala negaranya, berhasil mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 14 Desember 1995 di Perancis, Presiden Bosnia Alijah Izetbegovic, Presiden Serbia Slobodan Milozevic, dan Presiden Kroasia Franjo Tujman, menandatangani perjanjian Daytona. Amerika Serikat yang diwakili oleh Bill Clinton dan Perancis yang diwakili oleh Presiden Jaques Chirac, dan Kanselir Jerman Victor Chernomyrdin, selaku mediator, juga ikut menandatangani perjanjian tersebut.[28] Meskipun perjanjian gencatan telah selesai, namun sanksi yang diberikan dunia kepada Serbia tidak berhenti disitu saja. Mengingat banyaknya individu yang telah dimusnahkan dan pelanggaran hak asasi manusia dengan menyebabkan puluhan juta warga terusir dari negara mereka, serta pelanggaran tatanan dunia, maka masyarakat internasional sepakat membawa Serbia khususnya tokoh utama atau mainbrain dari agresi mematikan Serbia, Karadziq dan Presiden Serbia sendiri, ke Mahkamah Internasional pada tahun 2008 lalu untuk dimintai pertanggungjawaban.

Kurang lebih, hal seperti itulah yang akan dilihat pada kasus pembajakan Mavi Marmara dengan menggunakan paradigma masyarakat internasional. Tentang bagaimana dunia bereaksi terhadap serangan Israel kepada kapal bantuan kemanusiaan berbendera Turki menuju Palestina. Israel dianggap melanggar hukum internasional yang bukan saja hanya terhadap para relawan di atas kapal tersebut tetapi juga pada warga Palestina yang telah menanti bantuan kemanusiaan tersebut. Serta apakah sanksi yang diberikan oleh masyarakat internasional adalah sah atau hanya sekedar tuduhan belaka?

B.     Konsep Peran Media Massa

Interaksi adalah sebuah konsekuensi dari sifat sosial manusia. Tanpa adanya interaksi maka manusia tidak akan mampu bertahan dan melewati seleksi alam. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia tidak bisa stagnan pada keadaan alamiahnya dan perlu bergerak kepada arah yang lebih beradab. Individu yang serba terbatas perlu melakukan hubungan antar manusia misalnya dengan membuat sebuah komunitas. Kemudian di dalam proses itu, manusia memerlukan sarana demi menyatukan maksud dan tujuan mereka seperti komunikasi. Dalam bukunya, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Prof Widjaja bahkan mengatakan bahwa komunikasi adalah inti dari semua hubungan sosial, apabila orang telah melakukan hubungan tetap, maka sistem komunikasi yang mereka lakukan akan menentukan apakah sistem tersebut dapat mempererat atau mempersatukan mereka, mengurangi ketegangan atau melenyapkan persengketaan apabila muncul.

Pada mulanya, komunikasi hanya terdapat pada masyarakat kecil. Namun dengan adanya evolusi sosial dan sifat manusia yang selalu ingin tahu, ingin maju dan berkembang, maka proses komunikasi mulai merambah kepada khalayak yang lebih luas. Sejak saat itu, komunikasi tidak saja disampaikan secara lisan tetapi melalui perantara yang disebut media. Secara harafiah, media berasal dari bahasa Latin ‘medium’ atau dalam bentuk jamaknya ‘media’ yang berarti ‘perantara’. Hal itu kemudian dimodernisasi oleh oleh Heinich (1993) yang menurutnya, media adalah alat saluran komunikasi. Sementara menurut Prof Arifin, “Medium (tunggal) atau media (jamak) diartikan sebagai alat menyalurkan gagasan isi jiwa dan kesadaran manusia”.[29]

Media primitif yang pertama digunakan adalah pamflet ataupun selebaran, akan tetapi, ketika Johannes Guttenberg menemukan mesin cetak pada awal abad ke-15, surat kabar yang merupakan media massa pertama mulai menjadi sarana bertukar informasi tentang apa yang terjadi di lingkungannya.[30]

Pada perkembangannya, media massa terbagi menjadi beberapa jenis, yakni:

1.      Pers (surat kabar),

2.      Radio,

3.      Televisi, dan

4.      Film.

Kemudian setelah ditemukannya satelit dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi menjadi semakin canggih, muncul pula media baru yakni media interaktif atau lebih dikenal dengan internet. Media yang merupakan penggabungan dari telepon, televisi, dan komputer. Media yang sering juga dikatakan sebagai terobosan yang mampu melintasi batas-batas negara ataupun budaya.

Sebagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, komunikasi dan peran media juga mengalami pertumbuhan pesat. Seperti kata Prof Widjaja bahwa komunikasi adalah inti dari semua hubungan sosial, peran media juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Pada awal rintisannya, media massa (pers) digunakan sebagai pelengkap kepentingan informasi dari pengusaha, pemiliki modal, dan diplomat yang melakukan hubungan luar negeri.[31] Selanjutnya, pada abad ke 19, Negara-negara barat, yang dipicu oleh semakin intensnya hubungan internasional, mulai mendirikan kantor berita dan mulai saling menukar informasi sehingga sistem komunikasi internasional mulai berjalan. Sejak saat itu, media mulai berperan sebagai sumber dalam mendapatkan berita baik itu dari dalam negeri sendiri maupun dari dunia internasional.

Sebagaimana kata Walter Lippmann (1946):

“In today’s mass society people are even more dependent on the news because the have “nowhere else to turn for information about public affairs and for cues on how to frame and interpret that information”.

 

A.S Ahmad (1992) pun memberikan rinci dari peran media massa:

1.    Media massa yang memberitahukan dan membantu kita untuk mengalami dunia, dalam hal ini, media massa melakukan fungsi pengawasan.

2.    Media massa mengatur agenda kita dan membantu menyusun kehidupan kita.

3.    Media massa membantu kita untuk berhubungan dengan bermacam-macam kelompok atau golongan dalam masyarakat.

4.    Media massa membantu kita mensosialisasikan diri, melalui media massa manusia menambah apa yang sudah dipelajari mengenai perilaku dan nilai-nilai di dalam berhubungan dengan masyarakat.

5.    Media massa digunakan untuk mengajak dan memanfaatkan sumber-sumber pesan.

Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa kehadiran media tidak dapat dilepaskan oleh sifat manusia itu sendiri. Dilandasi oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk berkembang, media selalu berusaha untuk menempatkan dirinya sebabai lembaga yang berfungsi untuk menyediakan berbagai berita yang dibutuhkan oleh khalayak. Tidak dapat dipungkiri bahwa, meskipun manusia memiliki kegiatan sendiri dalam kehidupannya, tetapi apa yang terjadi seputar lingkungan mereka merupakan suatu ‘concern’ yang mutlak dipenuhi. Manusia selalu merasa penting untuk menjadi well-informed tentang berbagai peristiwa baik dalam maupun luar negeri dan media hadir untuk memberikan kebutuhan itu. Seorang diplomat bahkan menjadikan media sebagai bahan mentah untuk menentukan strategi perundingan.[32] Lebih jauh lagi, jika hubungan antar media massa dengan pemerintah dan masyarakat dikaji berdasarkan ‘teori sistem’ atau ‘teori fungsionalisme strukutral’ yang dikembangkan oleh Talcott Parson (1951: 29-57) dan pengikutnya, maka meskipun media massa itu bersifat otonom sebagai sebuah lembaga (dalam tambahan penulis: bahwa media massa dalam penyajiaan berita selalu terpengaruh oleh yakni, tipe kepemilikan, tipe pengawasan, sumber operasi, pengatur modal dan pendapatan, kompleksitas birokrasi media, tujuan yang diterima, pesan-pesan, dan tipe isi), namun selalu berada dalam keadaan saling ketergantungan dengan masyarakat dan negara (pemerintah) di mana media massa itu bekerja. Hal ini berarti bahwa dalam keseluruhan sistem sosial dari masyarakat, media massa adalah subkulturnya.[33]

Peran media massa tidak berhenti di situ saja, sistem perpolitikan baik nasional maupun internasional yang semakin kompleks juga menggunakan media sebagai sarana atau alat perjuangan politik. Tidak perlu diragukan lagi peran media massa dalam sistem demokrasi, sejak munculnya istilah kebebasan pers dan amandemen undang-undang Amerika Serikat menjamin hal itu, media massa bahkan menjadi ‘power’ ke empat setelah Trias Politica. Sistem demokrasi adalah ‘pemerintahan opini publik’ merupakan kelakar politik yang dikeluarkan oleh H.L Mencken atas subjektivitasnya melihat peran media dalam suatu negara.[34]

Wright (1985: 7-8) yang mengutip Laswell mengatakan bahwa fungsi pokok media massa dalam bidang politik sebagai berikut:

1.      Fungsi pengawasan lingkungan (Surveillance)

2.      Fungsi hubungan (Correlation)

3.      Fungsi transmisi warisan sosial (Sosial Heritage)

4.      Fungsi pemberi status (Status Conferral)

Lebih jauh lagi, jika telah berbicara pada ranah komunikasi internasional, peran media dapat dilihat melalui tiga perspektif. Pertama adalah media sebagai sarana diplomatik, kedua media sebagai sarana jurnalistik, dan ketiga sebagai sarana propaganda. Peran media sebagai sarana jurnalistik sepertinya sudah sangat jelas dari bagaimana tujuan dari komunikasi itu sendiri. Namun peran media sebagai sarana diplomatik dan propaganda, disebabkan oleh terdapatnya teknik agenda setting dalam sistem penyampaian berita oleh media massa. Hal tersebut membuat media massa memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik. Ketidakhadiran khalayak (audience) dalam suatu peristiwa atau isu, memberikan media hak istimewa untuk mengatur berita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh media itu untuk ditampilkan. Entah itu sesuai dengan kepentingan dari pemilik saham atau media tersebut, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, atau berdasarkan pada bagaimana masyarakat ingin menerima berita itu. Dr. Siswo Pramuno mengatakan bahwa, dalam masyarakat cenderung terdapat pilar yang menyekat khalayak untuk menerima berita sesuai dengan yang mereka inginkan atau mereka harapkan dari suatu kasus ataupun isu yang sedang terjadi. Hal itu juga diperkuat oleh pendapat Prof. Arifin dalam bukunya yang bertajuk Opini Publik, Beliau mengkutip Pawito bahwa, Khalayak akan memilih media massa yang sesuai dengan citra dirinya, visi, dan misinya dalam menjalankan aktivitas sebagai warga masyarakat, sekali lagi memberikan peluang bagi media untuk menjalankan perannya sebagai lembaga sosial yang mampu:

(1)   mengkonstruksi dan mendekonstruksi realitas sehingga tercipta dan persepsi-persepsi tertentu pada khalayak,

(2)   mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan atau tuntutan-tuntutan, dan

(3)   memproduksi dan mereproduksi identitas budaya.

Dengan begitu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa media memiliki peran besar dalam struktur sosial masyarakat. Media dapat membentuk pikiran masyarakat melalui penyampaian pesan yang bersifat informatif, persuasif, koersif, sehingga persepsi masyarakat yang pada awalnya positif sapat menjadi lebih ekstrim, dari positif dapat berubah negatif, ataupun sebaliknya. Peran media sebagai alat propaganda terlihat dari banyaknya kasus yang telah terjadi seputar sejarah hubungan internasional yang melibatkan eksistensi media. Pada awal dekade 90-an ketika Perang Teluk I terjadi, keberhasilan CNN internasional dalam membingkai peristiwa tersebut membuat dunia terjangkit CNN effect khususnya dalam pembentukan image Irak dan pemimpinnya Saddam Husein. Menjelang Perang Irak pada tahun 2003, CNN menjadi saluran utama bagi Presiden George W. Bush untuk menyatakan tudingan senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak secara langsung dari kapal induk Amerika Serikat Abraham Lincoln. Kemudian, secara berkala, Presiden Amerika tersebut hadir memberikan pidato atau kebijakan terbarunya seputar perkembangan perang di stasiun tersebut. Bersama dengan media CNN, Bush berusaha meyakinkan khalayak Amerika dan masyarakat internasional bahwa Amerika dan sekutunya sudah sepatutnya menyerang Irak demi mencegah terjadinya perang nuklir dan atas nama perdamaian dunia.

Efektivitas peran CNN dalam mempengaruhi masyarakat internasional sekali lagi dapat dilihat ketika peristiwa runtuhnya gedung kembar World Trade Center atau yang lebih dikenal dengan Tragedi 9 September terjadi pada tahun 2001 lalu. Pada peristiwa itu, melalui pemberitaan CNN yang sangat cepat dan aktual, Masyarakat dunia dapat dengan segera mengetahui siapa dalang dari peristiwa itu. Dengan program berita utamanya, CNN dengan hebatnya memperlihatkan bagaimana pesawat angkut milik Negara asing menabrak gedung kembar tersebut secara beruntun hingga gedung itu rubuh dan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, program berita itu juga menampilkan gambar beberapa protester Anti-Amerika sedang merayakan peristiwa tersebut di beberapa Negara-negara Timur-Tengah.

Pasca pemberitaan runtuhnya WTC, Umat muslim yang dijadikan aktor antagonis dalam peristiwa itu menerima hujatan dari masyarakat luas. Banyaknya korban jiwa yang dihasilkan, membuat umat islam yang lain yang tidak bersalah terkena imbas. Mereka dikucilkan, dijarah, dan perlakukan tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan. New York Post menyajikan berita-berita anti-Islam yang sangat pro-Israel dan menstereotipe laki-laki muslim sebagai pelaku kekerasan dan perempuan muslim sebagai makhluk yang selalu patuh pada perintah.[35] Islamophobia berkembang dan meluas di Eropa sehingga, pemberitaan superior CNN mampu memperparah teror lama yang telah hadir antar kedua umat yang terjadi sejak zaman perang salib.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setelah berakhirnya perang dingin dan Amerika Serikat keluar sebagai pemenang, sistem berita internasional juga mengalami unilateralisasi, dimana CNN effect mendominasi hampir seluruh jangkauan pemberitaan internasional. BBC yang merupakan stasiun berita internasional tidak memberikan jangkauan berita sehebat yang diberikan oleh CNN. Peran CNN baru kemudian melemah setelah Al Jazeera muncul untuk memberikan pemberitaan yang berimbang pada perang Afghanistan setelah peristiwa 9/11. Dengan begitu, masyarakat internasional tidak lagi terjebak dalam satu kiblat berita dan mereka memiliki akses alternatif sebelum menentukan persepsi mereka. Dengan kehadiran Al Jazeera, pemerintah dunia secara otomatis diberi alternatif untuk memilih media mana yang menghadirkan berita sesuai dengan citra mereka sebagai masyarakat.

            Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kehadiran media dalam berbagai interaksi internasional dewasa ini, semakin menunjukkan superioritasnya. Merupakan tindakan media-lah yang mengekspos berbagai isu yang terjadi seputar hubungan internasional sehingga bukan masyarakat internasional yang merupakan negara saja yang ikut terlibat dalam berbagai aktivitas hubungan internasional, namun juga individu yang memiliki negara atau berbagai lembaga baik itu lembaga internasional maupun lembaga internasional. Tanpa adanya media, maka tidak mungkin suatu isu yang terjadi di belahan bumi lain dapat diketahui oleh masyarakat luas. Dengan tidak membatasi oleh media mana yang berperan besar maupun kecil namun, dalam insiden Mavi Marmara, dapat dilihat bagaimana peran media dalam mengekspos isu tersebut menjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia melalui arus berita internasional. Adanya sikap dari pihak Mavi Marmara yang mengundang pers untuk meliput serta menggunakan hal tersebut sebagai sarana propaganda untuk meminta dukungan dari masyarakat internasional, membuat peran media sekali lagi tidak bisa disepelekan.

 

C.       Konsep Perjanjian Internasional

Dengan demografi dunia yang sebagian besarnya (2/3 luas bumi) didominasi oleh lautan, membuat aktivitas manusia khususnya hubungan internasional juga tidak terlepas dari wilayah samudera. Meskipun lautan dikatakan sebagai pemisah benua ataupun negara, namun untuk kasus tertentu, lautan juga menjadi pemersatu wilayah khususnya bagi negara kepulauan. Intensnya aktivitas manusia di wilayah perairan dirintis sejak manusia mengenal sistem perdagangan lintas negara pada abad-abad pertengahan. Hal tersebut semakin gencar dilakukan ketika bangsa Eropa mulai berlayar dan mengeksplorasi bumi guna mencari dunia atau benua baru bagi kepentingan umat manusia ataupun kepentingan kolonialisme. Perdebatan sengit dilakukan oleh negara-negara maritim Eropa seperti Spanyol dan Portugis. Perjanjian Tordesillas yang dibuat oleh kedua Negara akhirnya ditolak oleh Inggris setelah Elizabeth I berkuasa. Tidak berhenti di perebutan wilayah kekuasaan laut saja, komersialisasi hasil laut mulai dilakukan ketika pertambangan mulai ditemukan dilautan. Kapal-kapal dagang yang telah bertransformasi menjadi kapal besi dan berbahan bakar batu bara, mulai marak melintasi lautan.

Semakin kompleksnya aktivitas di atas lautan, mendesak manusia untuk membuat hukum lautan yang berfungsi untuk menjaga ketertiban antar sesama warga dunia. Hukum lautan pertama yang pernah dibuat oleh manusia adalah Pasal 7 Konvensi Den Haag XII Internasional Perampasan Kapal di Laut. Kemudian pada tahun 1930 pada Konferensi Kodifikasi Den Haag di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa. Namun, hukum laut baru secara komperhensif mulai dilakukan oleh empat konvensi Jenewa tahun 1958.[36] Di dalam konvensi itu, mengatur tentang laut territorial dan zona tambahan, perikanan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas, landas kontinen, dan laut lepas itu sendiri. Hukum laut ini bertahan cukup lama sampai aktivitas manusia di lautan semakin marak. Adanya kemajuan teknologi membuat lautan menjadi lahan bisnis baik bagi perikanan maupun tambang. Selain itu, kemajuan pesat dalam bidang teknologi militer membuat lautan menjadi sasaran latihan militer atau bahkan peperangan itu sendiri. Baik disadari ataupun tidak, hal tersebut mempengaruhi penurunan sumber daya kelautan sehingga kebutuhan manusia akan hasil laut menjadi terbatas. Dengan banyaknya negara yang membutuhkan sumber daya laut, maka mahkamah internasional yang memang bertanggung jawab sejak dibentuknya hukum internasional pertama, kembali melakukan amandemen dan membuat hukum laut yang mampu merangkul semua kepentingan Negara-negara anggota masyarakat internasional.

Dalam Konferensi Hukum Laut PBB yang pertama itu, Negara-negara yang meratifikasi perjanjian, menyepakati hukum laut sebagai berikut:

1.      Konvensi Tentang laut territorial dan jalur tambahan (convention on the territorial sea and contiguous zone)

2.      Konvensi tentang laut lepas (convention on the high seas) yaitu: Kebebasan pelayaran, kebebasan menangkap ikan, kebebasan meletakkan kabel dibawah laut, dan pipa-pipa, serta kebebasan terbang di atas laut.

3.      Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas (convention on fishing and conversation of the living resources of the high seas).

4.      Konvensi tentang landas kontinen (convention of the continental shelf).[37]

Konferensi Hukum Laut PBB yang pertama hanya mampu bertahan selama dua tahun. Pada tahun 1960, Unclose II dilaksanakan dan setelah melalui beberapa pertimbangan, peserta Negara peratifikasi konvensi Jenewa 1958 dan 1960 tersebut, pada akhirnya menyepakati konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nation Convention on the Law of the Sea) PBB ke III, tahun 1982. Konvensi yang terdiri dari 320 pasal dan 9 Annex ini mengatur tentang segala aspek kegiatan laut, seperti misalnya delimitasi, hak lintas, pencemaran terhadap lingkungan laut, riset ilmiah kelautan, kegiatan ekonomi dan perdagangan, alih teknologi, dan penyelesaian sengketa tentang masalah-masalah kelautan.[38] Dalam Unclose 1982 juga dijelaskan bahwa negara-negara yang pada awalnya memiliki ZEE seluas 3 mil dari garis pantai setiap pulau, kemudian berubah menjadi 12 mil dari garis pantai rangkaian pulau terluar. Namun untuk beberapa kasus perairan yang memiliki posisi strategis seperti Selat Malaka ataupun Selat Sunda di Indonesia tetap menjadi bagian dari perairan internasional. Dengan begitu, segala sesuatu yang dilakukan di perairan internasional, meskipun itu berada di sekitar wilayah territorial suatu negara, kedaulatan dari negara tersebut tidak berlaku. Di atas perairan nasional, hukum yang berlaku adalah hukum bendera kapal sehingga tidak ada suatu Negara pun yang berhak melakukan intervensi pelayaran apalagi agresi.

Pada tragedi Mavi Marmara, sebagaimana masyarakat internasional menuding Israel melakukan kejahatan terhadap traktat Unclose 1982 yang menjadi landasan hukum atas tuduhan penyerangan di atas perairan nasional, perlu dilihat lebih jauh apakah Israel yang sejak kedaulatannya diakui secara otomatis menjadi bagian dari masyarakat internasional, telah meratifikasi perjanjian tersebut. Akan terdapat ketimpangan ketika warga dunia meminta pertanggung jawaban dari salah satu pihak yang tidak mengesahkan hukum internasional. Ini seperti yang terjadi pada kasus Irak 2003 silam ketika masyarakat internasional menganggap Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional terutama Konvensi Jenewa mengenai hukum perang.  Hal itu disebabkan oleh Amerika Serikat tidak meratifikasi perjanjian tersebut sehingga akan tidak logis untuk memaksakan hukum kepada seseorang yang tidak mengakui hukum tersebut.

 

 

BAB III

Gambaran Umum Mengenai Insiden Mavi Marmara

A.     Kronologis Terjadinya Peristiwa Mavi Marmara

Insiden Mavi Marmara adalah sebuah peristiwa pembajakan yang dilakukan oleh Israel kepada sebuah kapal berjenis ferry bernama Mavi Marmara yang berlayar menuju perairan Gaza demi melakukan misi kemanusiaan bagi bangsa Palestina. Jika orang awam bertanya, mengapa Israel sampai menyerang kapal bantuan kemanusiaan?, maka rentetan peristiwa sejarah yang melibatkan kedua negara adalah sebuah jawaban yang paling tepat untuk menjelaskan perselisihan berkepanjangan itu. Beberapa orang yang telah hirau terhadap masalah Israel dan Palestina bahkan pesimis terhadap masa depan cerah hubungan antar negara Israel dan Palestina.

Terdapatnya sengketa wilayah yang oleh kedua pihak, menjadi dasar dari permasalahan, yang kemudian merembes kepada persoalan-persoalan primordial seperti agama maupun etnis. Di saat negara-negara di belahan dunia lain sedang dalam progres hubungan masyarakat regional, kawasan Timur-Tengah masih dicekam oleh terror perang antar negara tetangga yang tidak berkesudahan. Namun, sebelum beranjak lebih jauh kearah perkembangan konflik dan isu utama yang menjadi studi kasus dari penelitian ini, maka penulis akan lebih dulu memberikan asal-usul dari dari kedua negara yang sedang berselisih tersebut, benarkah konflik berkepanjangan yang hingga saat ini telah melanggar banyak hukum internasional maupun hukum humaniter adalah beralasan atau konflik yang sedang terjadi sekarang adalah kesalah-pahaman besar yang membawa unsur-unsur teologis untuk mengesahkan aneksasi maupun invasi antar sesama manusia.

a.      Israel

Israel adalah sebuah negara, bangsa bagi orang-orang keturunan Yahudi. Israel yang dalam bahasa Ibrani disebut Medinat Yisra‘el dan dalam bahasa Arab disebut Dawlat Isrā’īl adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah,  Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir[39]. Israel berdiri pada 14 Mei 1948 setelah PBB mengesahkan pembagian tanah Palestina, dengan ibu kota Yerussalem yang sampai saat ini belum diakui secara internasional. Israel adalah sebuah negara demokrasi yang menurut sensus penduduk tahun 2010, berjumlah 7.587.0002 jiwa, dengan komposisi etnis Yahudi, Arab, Kristen, Druze, dan Samaria.[40] Meskipun telah menjadi sebuah negara berdaulat namun oleh beberapa negara, kedaulatan Israel belum diakui. Hal itu disebabkan oleh asal-usul dari pembentukan negara tersebut masih dianggap kontroversial. Beberapa golongan ekstrim bahkan menganggap bahwa negara Israel didirikan dari tanah rampasan bangsa Palestina. Alasan yang menjadi sumber konflik hingga saat ini. Namun, sebelum lebih jauh berbicara tentang konflik Israel-Palestina, maka penulis menyertakan rentetan peristiwa sejarah eksistensi bangsa Yahudi di dunia.

Keberadaan Israel di dunia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan agama samawi yang turun ke bumi. Asal-usul terbentuknya etnis ini, tidak terlepas dari sosok Ibrahim yang dalam sejarah keagamaan, merupakan tokoh yang disucikan atau disebut nabi. Peran Ibrahim dalam sejarah dimulai sejak 3.700 tahun yang lalu.[41] Dalam kitab-kitab suci agama samawi, dikatakan bahwa Ibrahim diberi mukjizat oleh Tuhan untuk melepaskan manusia dari kebodohan dan kesesatan dalam menyembah berhala. Bersama pengikutnya yang disebut Kaum Ibrani, Ibrahim kemudian hijrah dari tanah kelahirannya, kota Azar di Babylonia, ke daerah Kanaan, sebuah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi pengikut Ibrahim yang setia pada ajaran tauhid. Pada masa kedatangan Ibrahim, wilayah tersebut telah dihuni oleh suku atau bangsa-bangsa anti-semit seperti Kanaan, Amori, Het, Gergasi, Feris, Hewi, dan Jebus yang merupakan bangsa keturunan Ham yang berasal dari Mesir. Bangsa-bangsa itu telah membangun peradaban yang cukup maju di kota-kota seperti Megiddo, Hazor, dan Sikhem. Sementara kota Yerussalem didirikan oleh suku-suku Jebus, yaitu cabang dari bangsa Kanaan yang hidup sekitar 5000 tahun lalu.[42]  Pada masa awal kedatangannya, Ibrahim dan pengikutnya berasimilasi dan hidup dengan penduduk asli Kanaan di dataran tinggi Yudea. Pengikut Ibrahim menjadi semakin besar ketika sejumlah orang-orang semit turut datang dan mendiami kawasan perbukitan di Kanaan Tengah dan Selatan.

Ibrahim dianggap sebagai asal-usul dari bangsa Israel (Yahudi) karena dari hasil perkawinan Ibrahim dan Sarah, lahirlah Ishaq (1897-1717 SM), ayah dari Yaqub (1837-1690 SM) dan Yaqub sendiri adalah nenek moyang dari Bangsa Yahudi karena bergelar Israel yang dalam bahasa Ibrani berarti “Hamba Allah”. Dari Yaqub, yang oleh agama-agama samawi juga dianggap sebagai orang yang disucikan atau nabi, hadirlah dua belas keturunan yakni Rubin, Simon, Lewi, Yahuda, Zebulon, Isakhar, Dan, Gad, Asyar, Naftali, Yusuf, dan Benyamin.[43] Keturunan dari dua belas nama inilah yang nantinya membentuk bangsa Bani Israil menjadi dua belas suku yang dikenal dalam etnis Yahudi. Untuk beberapa waktu, cikal-bakal bangsa Israel tersebut tinggal di tanah Kanaan sebelah wilayah Filistia, sebelum daerah itu terkena wabah panceklik dan mengharuskan suku tersebut hijrah ke Mesir. Di Mesir, Bani Israil mendapatkan peran sosial yang lebih baik sampaiterjadi perubahan situasi politik dan Firaun anti-semit yang baru berkuasa, akhirnya berseteru dengan Bani Israil sehingga mendekandensi status sosial mereka menjadi budak.

Bertahun-tahun, umat pengikut Ibrahim hidup dalam kesengsaraan sebagai budak di Mesir. Sampai akhirnya, Musa (1200 SM – 1100 SM), yang juga dianggap sebagai nabi dalam ketiga agama samawi, hadir sebagai penyelamat bagi kaum Bani Israil. Menurut sejarah teologis, khususnya Judaisme, setelah memperbaharui perjanjian tauhid dengan Tuhan, Musa bersama Bani Israil menyeberangi Laut Merah dan tiba di pesisir pantai Filistia. Pada masa itu, Filistia telah dihuni oleh orang-orang Filistin keturunan bangsa Pheonican. Sementara tanah Kanaan yang merupakan tanah awal kedatangan Ibrahim bersama pengikutnya, terbentang dibalik wilayah Filistia, sepanjang pesisir Pantai Kanaan yang menghadap ke Laut Mediteranian hingga ke Sungai Yordan, dan dari Dataran Tinggi Golan di Utara hingga Gurun Sinai di Selatan.

Musa bersama kaum Bani Israel, berusaha kembali ke Tanah Kanaan namun hingga Musa wafat, kaum Bani Israel tidak pernah sampai ke Tanah Perjanjian dan hidup terlunta-lunta selama empat puluh tahun di Gurun Sinai. Dengan hilangnya pemimpin mereka, kaum Bani Israil kembali mengalami dekandensi moral dan kepercayaan dari ajaran Musa, yakni Tauhid. Mereka mulai kembali menjadi umat anti-semit yang menyembah sapi emas yang dikenal dengan Baals.

       Gambar 1: Alokasi Wilayah Suku Asli Kanaan Pra Pendudukan Israel

                

 

         Sumber:   http://en.wikipedia.org/wiki/File:12_Tribes_of_Israel_Map.svg

 

Bani Israil baru memasuki wilayah Kanaan pada abad ke XI di bawah pimpinan Joshua. Melalui peperangan selama enam tahun dengan penduduk tanah tersebut, mereka kemudian merebut seluruh wilayah penduduk asli daerah itu, mulai dari pesisir pantai Kanaan, melewati Sungai Yordan, dari kota pertama yang ditaklukkan yakni Arahi hingga tumbangnya tembok benteng kota Jericho. Joshua, pemimpin mereka lalu membagi negeri itu menjadi dua belas wilayah bagi kedua belas suku-suku Bani Israil. Meskipun bangsa Israel telah menguasai sebagian besar tanah Kanaan sebagaimana petunjuk “Tanah Perjanjian”, namun terdapat suatu wilayah yang belum bisa dikuasai oleh Bani Israel yakni wilayah Filistin.

 

           Gambar 2: Peta Wilayah Kanaan Pasca Pendudukan Bangsa Israel

 

                         

 

    Sumber:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kingdom_of_Israel_1020_map.svg

 

Filistin yang terletak di sepanjang pantai timur Laut Tengah, memang telah dihuni oleh orang-orang Filistia atau bangsa pra-Yunani yang berasal dari Kaftor atau saat ini disamakan dengan Siprus dan pulau Kreta. Di sana, mereka bermukim di beberapa kota seperti Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat, dan Gerar. Bangsa ini menjadi musuh atau rival yang sering terlibat peperangan dengan bangsa Israel. Setelah wafatnya Yoshua, Bangsa Israel kembali kehilangan sosok pemersatu dan malah dipimpin oleh Samuel. Seorang Raja yang membawa bangsa itu kembali pada kemerosotan dengan menyembah berhala seperti Baals dan Astertes. Lemahnya supermasi yang melindungi wilayah kekuasaan suku-suku Israel, membuat orang-orang Filistia memasuki dan menghancurkan kota-kota Bani Israel serta menduduki kota Ark. Israel sempat tercerai-berai sebelum territorial bangsa Israel berlindung di dalam kedaulatan Kerajaan Israel Raya dibawah pimpinan Raja Saul 1020 SM.

Kerajaan Israel mendapatkan kejayaannya kembali, ketika berada di bawah pemerintahan Raja David (1000 SM – 922 SM). Raja David akhirnya berhasil mengalahkan Raja Goliath, raja dari orang-orang Fillistin dan menguasai Filistia (Philistines seperti yang tertera pada peta) sehingga Kerajaan Israel Raya membentang dari tepi sungai Nil hingga ke Lembah sungai Eufrat (sekarang berada di dalam wilayah territorial Irak). Kegemilangan Israel semakin meningkat ketika Raja Solomon (922 SM – 800 SM), putra Raja David, memegang tongkat kekuasaan. Yerussalem dibangun  di atas bukit Zion yang menjadi pusat kota pada masa itu. Didirikan pula tempat ibadah yang megah yang dikenal dengan Kuil Solomon. Kemajuan material dan kultural menandai pemerintahan Raja Solomon yang damai bagi Kerajaan Israel. Armada niaga Solomon mengarungi samudera sampai ke negeri-negeri yang jauh dan kembali ke Israel dengan membawa kekayaan dari berbagai bangsa. Namun, selepas kepergian Raja Solomon, Kerajaan Israel mengalami perpecahan.

Kerajaan Israel pecah menjadi dua bagian yakni sepuluh suku-bangsa yang membentuk Kerajaan Israil dengan ibukota Samaria, sementara dua suku-bangsa, Yudah dan Benjamin, membentuk Kerajaan Yudea dengan Yerussalem sebagai ibukota.[44] Akibat kemurtadan mereka dari ajaran tauhid serta pengingkaran mereka terhadap nabi-nabi yang diutus. Tuhan menurunkan azab dan menghancurkan Kerajaan Israil melalui serangan Kerajaan Assyria pada 738 SM. Seluruh tentara Raja Assyria, Tiglath Pilesar III, menghancurkan kerajaan Bani Israil dan menjadikannya sebagai jajahan. Pada 721 SM, Sargon II melihat adanya tanda-tanda pembangkangan dan pemberontakan di kalangan Bani Israil yang menjadi jajahannya, sehingga raja tersebut menghukum mereka dengan memindahkan hampir seluruh penduduk ke bagian-bagian yang terjauh dari kekuasaannya yang luas. Kerajaan Bani Israil pun hilang dari sejarah.[45]

Sementara Kerjaan Yudea masih bertahan meskipun serangan dari negara-negara lain juga tidak berhenti mengancam ketentraman Yerussalem. Namun, ketika kerajaan Assyria runtuh, Babylonia muncul sebagai kerajaan baru dengan imperium yang luas. Kerusakan agama dan dekandensi moral yang melanda kerajaan Yudea, membuat Tuhan menarik malaikatnya dan membiarkan kerajaan itu diserang dan dihancurkan oleh kerajaan Babylonia pada 586 SM, dibawah pimpinan Nebuchadnezzar. Bangsa Israel yang pernah mengalami penderitaan sebagai budak Mesir, kembali menjadi budak dan tawanan Imperium Babylonia. Tawanan dari negeri Yudea yang masih tersisa di Babylonia itu, kemudian disebut sebagai Yahudi. Setelah lima puluh tahun menjadi tawanan dan budak, Raja Cyrus dari Persia menghancurkan Babylonia dan Bangsa Yahudi diperbolehkan kembali ke negeri mereka. Bangsa Yahudi pun membangun lagi sisa-sisa kerajaan yang telah runtuh serta kembali beriman pada ajaran tauhid. Namun, kemalangan akhirnya terjadi lagi, dengan berkembanganya peradaban dan imperium Yunani, Alexander Agung berkuasa dan menyebrangi Laut Mediteranian hingga masuk ke Asia Minor pada 334 SM. Setelah menguasai Persia, Alexander Agung juga menjadikan Yudea sebagai daerah jajahannya. Kebudayaan Hellenisme pun disebarkan dalam kehidupan umat Yahudi, kitab suci mereka bahkan diwajibkan untuk ditulis dalam bahasa Yunani.

Pada masa pemerintahan Raja Seleucid, penerus Alexander Agung, bekas wilayah kerajaan Yudea diganti menjadi Palestina. Sebuah katayang berasal dari orang-orang Filistin, salah satu bangsa keturunan Yunani yang menjadi musuh bangsa Yahudi sejak pendudukannya di daerah Kanaan. Nama Palestina menjadi semakin melekat ketika kekuasaan Yunani dikalahkan oleh imperium Romawi dan Palestina dijadikan sebagai salah satu provinsi imperium tersebut. Menggunakan nama Palestina di atas bekas wilayah kerajaan Israel adalah penghinaan bagi bangsa Yahudi, namun sebagai kolonial, bangsa tersebut tidak dapat berbuat banyak selain menunggu datangnya seorang Messiah, keturunan Raja David yang mereka harapkan dapat membebaskan mereka dari belenggu Romawi sebagaimana Musa melepaskan mereka dari tirani Mesir. Akan tetapi, ketika sang Messiah (1 Masehi) datang dan mengaku sebagai Almasih, utusan Tuhan, Bangsa Yahudi menyerahkan Isa pada pemerintah Romawi sehingga memicu kemarahan Tuhan. Azab kembali menimpa bangsa Yahudi, dengan dalih pemberontakan terhadap supermasi Romawi, umat Yahudi dibinasakan ketika Kaisar Titus dari Romawi memimpin penghancuran Yerusalem pada tahun 70 SM, serta mengusir semua bangsa Yahudi ke luar Palestina, yang pada masa itu tidak lebih dari satu juta jiwa. Bangsa tercerai berai itupun kemudian mengungsi ke berbagai belahan dunia, terutama negara-negara Eropa Timur dan Rusia.[46]

Pada masa pelariannya, bangsa Yahudi berusaha berasimilasi dengan penduduk asli, meskipun begitu, mereka tetap menjadi masyarakat kelas dua yang harus hidup dipemukiman khusus Yahudi yang disebut sebagai Ghetto. Pada tahun 1290, Raja Edward I bahkan mengusir kaum Yahudi dari Inggris secara besar-besaran. Untuk menghindari pengusiran tersebut, sebagian warga Yahudi memilih agama Nasrani sebagai pelindung. Dalam buku “Sejarah Inggris” disebutkan bahwa keluarga Cromwell adalah satu dari sekian banyak keluarga yang mengumumkan kenasraniannya. Sebuah keluarga yang merupakan leluhur dari Oliver Cromwell yang nantinya akan memimpin revolusi menentang Raja Charles I dan menciptakan undang-undang pencabutan larangan masuknya warga Yahudi ke Inggris serta mengizinkan keluarga Yahudi yang terusir untuk kembali ke Inggris.

Hal serupa juga terjadi di Spanyol, ketika terjadi perang agama antara Katholik dan Protestan sekitar tahun 1492, bangsa Yahudi kembali terkena imbasnya. Pada kala itu, bangsa Yahudi dihadapkan pada pilihan yang rumit, jika tidak berkonversi menjadi Khatolik maka mereka harus dibunuh. Beberapa Yahudi yang berhasil keluar dari negeri tersebut pun memohon suaka politik di negara-negara kekuasaan Khilafah Utsmaniyah, seperti Bosnia, Maroko, Aljazair, Mesir, dan Libya. Hingga saat ini, Maroko menjadi Negara Islam di Afrika yang memiliki etnis Yahudi terbanyak yang hidup berdampingan dan tentram dengan umat Muslim Maroko. Akhirnya, kisah pengusiran bangsa Yahudi meredamuntuk beberapa saat. Etnis tersebut pun mulai tinggal dengan damai di negara-negara migran mereka.

Perjalanan panjang bangsa Yahudi kembali terdengar ketika terjadi revolusi di Eropa, antara tahun 1815 sekelompok Yahudi mulai datang ke Palestina dan membeli tanah dari penduduknya kemudian membangun pemukiman sendiri. Pada tahun 1881, di Rusia, terjadi diskriminasi rasial yang berujung pada pembantaian orang-orang Yahudi secara besar-besaran akibat kematian Tsar Alexander II dikait-kaitkan dengan orang Yahudi. Sehingga yang berhasil selamat melarikan diri ke Eropa Utara dan sebagian berpulang ke Palestina. Memasuki 1884, ribuan etnis Yahudi berimigrasi sendiri yang berimigrasi ke benua baru, yang oleh beberapa kaum Yahudi dianggap sebagai “Tanah Perjanjian” yang sebenarnya.[47] Setelah melewati perjalanan trans-Atlantik, orang-orang Yahudi tiba di sebuah kawasan di Amerika Utara yang disebut Nieuw Amsterdam, namun ketika Amerika dikolonisasi oleh Inggris, kota itu berganti nama menjadi New York. Di kota tersebut, orang-orang Yahudi memanfaatkan segala jenis cara dalam berinovasi. Dengan keterampilan mereka, orang-orang Yahudi yang merupakan pendatang,lebih menguasai perdagangan dan perekonomian dibandingkan kaum Puritan yang lebih dulu berimigrasi dari Inggris pada tahun 1642. Meskipun Benjamin Franklin sendiri tidak menyukai orang-orang Yahudi, namun pada akhirnya, Gubernur Stuyvesant membuka New York sebagai Bandar perdagangan bagi orang-orang Yahudi. Hingga kini, New York menjadi salah satu basis kota dengan penduduk Yahudi terbesar di Amerika dengan populasi yang mencapai 3 juta jiwa.[48]

Berbanding lurus dengan kesuksesan tersebut, kerabat Yahudi di Negara-negara Eropa Tengah dan Timur mulai menyusun ikatan persaudaraan dan propaganda-propoganda yang memicu semangat nasionalisme Israel.Theodore Herzl,seorang jurnalis Yahudi Austria,menerbitkan tulisannya tentang pendirian negara Israel dalam buku yang berjudul Der Judenstaat (Negeri Kaum Yahudi) pada 1896 di Wina. Namun ide tentang “Tanah Air” bagi kaum Yahudi menggelinding pertama kali dari tangan Leon Pinsker pada 1882, lewat buku Auto-Emancipation. Sementara Istilah Zionis petama kali digunakan Nathan Birnbaum dalam artikel pada 1886 yang maknanya kurang lebih dipahami sebagai “Pendirian Kembali” tanah air Yahudi di Palestina.[49] Dengan maraknya propaganda tentang tanah air bagi orang Yahudi, pada 1897 kaum diasporis menggelar sebuah kongres persaudaraan bangsa Yahudi di seluruh dunia, yang dikenal dengan nama Zionis di Basel Swiss. Peserta dari kongres pertama Zionis itu pun mengeluarkan resolusi, bahwa umat Yahudi tidaklah sekedar umat beragama, namun adalah bangsa dengan tekad bulat untuk hidup secara berbangsa dan bernegara. Dalam resolusi itu, kaum zionis menuntut tanah air bagi umat Yahudi, Herzl bahkan menyebut, Zionisme sebagai jalan keluar dari “diskriminasi dan penindasan” atas umat Yahudi yang telah berlangsung ratusan tahun. Di depan kongres, Herzl berkata, “Dalam 50 tahun akan ada negara Yahudi!” Rencana dari pertemuan itupun terwujud pada tahun 1948.[50]

Terjadi pro dan kontra seputar berdirinya Negara Israel diantara orang-orang Yahudi tersebut. Penganut agama Yahudi yang berpegang teguh pada Judaisme dan ajaran Taurat, menolak berdirinya Negara Israel di atas tanah Palestina. Terlebih dengan cara melakukan pengusiran, pencaplokan, dan pembunuhan seperti yang dilakukan saudara se-etnis mereka pada penduduk Palestina. Moshe Manuhin, seorang kritikus beragama Yahudi yang anti Zionisme bahkan menyalakan Inggris dan Negara-negara Eropa yang menggunakan bangsa Yahudi sebagai boneka untuk mengamankan “power” dan kepentingan politikmereka di Timur Tengah. Tak dapat dipungkiri bahwa sejak dahulu hingga saat ini, kawasan Timur-Tengah, khususnya wilayah-wilayah strategis seperti Palestina, merupakan daerah perhubungan antara Mediteranian dan terusan Suez. Wilayah itu merupakan jalur alternatif bagi kapal-kapal dagang Eropa yang hendak berlayar ke Asia ataupun sebaliknya. Adanya kepentingan atas minyak dunia Arab juga membuat Inggris berpikir mengenai kehadiran Zionisme di Palestina.[51] Terdapatnya perjanjian Sykes-Picot 1916 antara Inggris dan Prancis, yang salah satu butir perjanjiannya adalah penetapan Palestina sebagai wilayah internasional, juga ditengarai sebagai pemicu Pemerintah Inggris yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Arthur James Balfour pada tahun 1917, menyatakan pengesahan dan pengakuan pengakuan Inggris akan hak-hak Yahudi yang bersejarah di Palestina.

Di sisi lain, terdapat beberapa pihak yang mengatakan bahwa, pengaruh lobi Yahudi-lah yang mendesak pemerintah Inggris untuk segera memberikan tanah protektorat Palestina sebagai tempat tinggal orang Yahudi. Khususnya pada awal pemerintahan Raja Edward VII pada tahun 1901. Sudah banyak orang-orang Yahudi yang menduduki jabatan politik di pemerintahan Inggris. Benjamin Disraeli menduduki posisi di parlemen. Gold Schmid yang akhirnya berhasil menjabat sebagai Kepala Staf Komando Angkatan Bersenjata Inggris dan bertanggung jawab atas keamanan Afrika. Beberapa orang Yahudi Sdipercaya untuk menjadi walikota London, penguasa tanah jajahan di Hongkong, direktur jenderal pos tanah jajahan di India, penguasa tanah jajahan di Australia, walikota Capetown di Afrika Selatan, hingga jaksa agung di Inggris. Pengaruh itu berlanjut hingga pemerintahan Raja George dan Ratu Maria, saat Devid Levi menjadi rektor Universitas Oxford tahun 1935 dan Darwin  sebagai inspektur pada Akademi Seni di Inggris. Tokoh Yahudi lainnya yang menduduki jabatan vital untuk melancarkan program Zionis adalah Khaem Wiseman yang kelak menjadi presiden Zionis pertama di tanah Palestina.[52]

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak dahulu, bangsa Yahudi tidak pernah betul-betul meninggalkan tanah Kanaan bekas Kerajaan Israel. Sejumlah Yahudi yang masih tersisa sekitar 24.000 jiwa tetap tinggal di Palestina. Mereka hidup dan membaur dengan warga setempat. Sebagian besar dari mereka tinggal di Yerussalem, Safad, Tiberias, dan Hebron. Penduduk Yahudi tersebut hidup damai dengan warga Arab Palestina yang mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad. Pertambahan jumlah penduduk Yahudi di Palestina baru terdengar pada akhir abad ke 19 dan awal abad 20.

b.      Palestina

Palestina adalah sebuah daerah di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan.[53] Luas wilayah Palestina saat ini belum mendapat penjelasan. Status politiknya pun masih menjadi perdebatan. Beberapa negara-negara Islam, mengakui kedaulatan negara Palestina begitu pula dengan kepresidenannya. Namun tidak sedikit juga negara yang tidak mengakui eksistensi negara Palestina. Dalam berbagai jenis peta dunia saja, lokasi Palsetina tidak dicantumkan disebelah Israel. Keberadaan wilayah ini, seakan-akan hanya terdengar pada kisah konflik yang dihadapi rakyatnya melawan negara tetangganya. Padahal, layaknya negara-negara presidensial pada umumnya, Palestina juga memiliki kepala negara, pemerintahan, undang-undang, rakyat, bendera, dan wilayah territorial yang sayangnya, sedikit demi sedikit dianeksasi oleh Israel.

Nasib Palestina memang tidak sebaik negara Israel yang asal-usul bangsanya juga adalah pendatang di tanah Kanaan dan sekitarnya. Jika melihat kembali ke sejarah, penduduk asli Palestina terbagi-bagi menjadi beberapa suku baik yang semit maupun anti-semit. Suku-suku semit adalah mereka yang berasal dari Jazirah Arab dan datang ke kawasan utara disebabkan tekanan musim kemarau yang berkelanjutan dan iklim yang panas dari padang pasir pada 3000 tahun SM.[54] Adapula suku yang lebih awal menempati tanah Palestina masa lampau merupakan keturunan Ham, anak kedua dari Nuh yang ikut bersama ayahnya dalam bahtera ketika air bah membanjiri Mesir lebih dari 2000 tahun sebelum kedatangan Musa bersama pengikutnya. Anak keturunan Ham salah satunya bernama Kanaan, kemudian Kanaan memperanakkan Sidon, Het, Jebusi, Amori, Girgasi, Hewi, Arki, Sini, Arwadi, Semari dan Hamati, kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu, menempati tanah di pesisir Laut Tengah hingga ke Timur sehingga tanah itu disebut tanah orang Kanaan.[55]

Dengan kedatangan suku-suku tersebut, peradaban di tanah Palestina mulai terbangun. Suku-suku Semit seperti orang Kanaan, mulai membangun kuil-kuil untuk tempat beribadah pada dewa-dewa. Mereka juga mempunyai kebudayaan yang cukup maju, hal itu dibuktikan melalui penggalian arkeologis di beberapa Kota Kanaan, seperti Megiddo, Hazor, dan Sikhem yang menemukan situs-situs, perabotan, keramik, dan permata. Benda-benda itu diperkirakan dibuat sebelum abad 1700 SM. Kota-kota di Kanaan berisi rumah-rumah yang nyaman dan mewah. Kota yang mengetahui perdagangan, industri, dan tulisan.[56]

Orang-orang Kanaan juga meyakini gunung-gunung di Kanaan merupakan tempat bersemayam para dewa mereka. Mereka mengkeramatkan Gunung Ophel, Zaphon, Hermon, Karmel, dan Tabol. Dalam bukunya, Satu Kota Tiga Iman, Karen Armstrong, mempertegas hipotesa itu dengan mengatakan bahwa penyembah berhala Kanaan kuno punya tradisi mendaki tempat-tempat yang tinggi, untuk dapat merasakan bahwa mereka seolah telah berada di tengah-tengah antara langit dan bumi. Mereka membayangkan bertemu dengan dewa-dewa, seperti Dewa Shalem, Baal, dan El. Selain itu, mereka juga menciptakan seni dan musik yang mereka kutip dari orang-orang Timur Dekat. Seni dan musik itu kemudian dijadikan himne-himne dalam ritual pemujaan dewa-dewa yang instrumennya kemudian disebarkan ke seluruh wilayah Kanaan.

Sementara suku lainnya adalah suku anti-semit yang bermukin di wilayah selatan pantai Kanaan. Mereka adalah orang-orang yang juga datang dari Jazirah Arabbagian selatan ke tanah tersebut sekitar 2300 SM tahun yang lalu. Charles Foster Kent, mengatakan bahwa suku itu adalah orang-orang Pheonician yang mendapati pesisir Laut tengah lalu bermukim di daerah itu. Suatu daerah yang sempit di tepi pantai, dibatasi oleh lautan di sebelah barat dan dari sebelah timur yang dikelilingi deretan kaki bukit batu. Di bagian Selatan, suku-suku anti semit Palestina, yakni bangsa Pheonician hidup dengan cara berniaga. Mereka berlayar dan membuka jalur-jalur perdagangan di sepanjang Laut Mediterania hingga ke Yunani.Mereka menggunakan Galley, sejenis kapal bertenaga manusia dalam menjalankan pelayaran dagangnya menuju Yunani.[57] Meskipun hidup berdampingan dengan penduduk Kanaan, namun mereka memiliki kebudayaan dan bahasa yang berbeda dengan orang Kanaan pada umumnya. Orang-orang Pheonician tinggal secara terpisah di negara-kota yang serupa dengan negara-kota Yunani pada masa Aristoteles. Bahkan dapat dikatakan bahwa, kebudayaan orang-orang Pheonician yang mereka bawa melalui perdagangan, diadaptasi dalam kebudayaan Yunani Kuno.

Untuk beberapa waktu, orang-orang Pheonician yang berlayar ke sepanjang Laut Mediterania, datang dan menetap di negara-negara Eropa Selatan dan Afrika Utara saat ini.Dr. Pierre Zalloua and Dr. Spencer Wells, Ilmuan Genetika dari Universitas Harvard mengidentifikasi bahwa setiap satu dari tujuh belas orang di Malta, Spanyol, Tunisia, dan  Syria merupakan keturunan orang Pheonician. Sementara itu, dalam bukunya Belus and the Danaids, Robert Graves mencatat kedatangan pertama kali koloni pra-helledic atau orang Pheonician dari Palestina ke Yunani melalui jalan Rhodes kemudian menetap sebagai orang Arcadia. Pada masa perkembangan bangsa Yunani, sebuah bangsa pra-Hellenian lainnya atau disebut dengan orang-orang Filistin yang berasal dari pulau Kreta, berlayar melalui Laut Aegean, melewati laut lepas Mediterania menuju pesisir pantai tempat orang-orang Pheonician dahulu tinggal. Ketika mereka mulai bermukim dan membaur dengan sisa orang-orang Pheonician, daerah itupun kemudian disebut sebagai tanah Filistia. Lambat laun, orang-orang Filistia membaur dengan orang-orang Kanaan hingga timbullah suatu generasi yang disebut bangsa Palestina.

Hadirnya Islam di tanah Kanaan adalah pada masa Muhammad SAW, seorang yang disucikan dan dimuliakan oleh pemeluk Islam. Jauh setelah Kanaan berganti nama menjadi Palestina dan telah menyaksikan berbagai rentetan peristiwa sejarah kehausan manusia akan kekuasaan di dunia. Mulai dari pengkolonian Mesir, penyerbuan bangsa Yahudi, Syiria, Babylonia, Cyrus, Yunani, dan Romawi. Muhammad SAW yang merupakan pemimpin umat muslim yang pada masa hidupnya menjalankan hijrah demi menyebarkan agama Islam, datang ke Palestina pada 621 Masehi, setelah bangsa Palestina telah eksis bersama sisa-sisa bangsa Yahudi dan juga umat Nasrani pengikut ajaran Isa Almasih. Kehadiran Islam pun kemudian berlanjut dengan berdiri dan menyebarnya kekuasaan Khilafah Ustmaniyyah di sepanjang Asia Minor seperti Irak, Iran, Yordania, dan Palestina. Ekspansi Islam dimulai pada 636 M dan pada 637 M, namun di bawah pimpinan Umar Bin Khattab, pengaruh Islam berkembang di Yerussalem. Orang-Orang muslim dari Arab turut berdatangan ke Palestina mengikuti raja mereka dan Kekhilafaan itu menandai peradaban Islam di Palestina. Suku bangsa asli Palestina akhirnya mulai terarabisasi sehingga berganti nama menjadi bangsa Arab-Palestina. Beberapa umat Yahudi pun bahkan berkonversi menjadi umat muslim tanpa adanya paksaan dari penguasa Islam.

Perjalanan panjang tanah Palestina terus berlanjut di bawah kekuasaan Arab hingga 1072 M, lalu Turki, kemudian kekuasaan itu berpindah pemerintahan di bawah kekuasaan Kristen ketika tentara Salib merobohkan tembok Yerussalem dan mengkritenisasi peninggalan kebudayaan Islam pada 1095-1291. Umat Islam yang tinggal di wilayah Palestina khususnya Yerussalem mengungsi ke perbatasan. Bangsa Arab-Palestina baru kembali ke tanah air mereka ketika Palestina dan Yerussalem kembali dikuasai oleh Arab di bawah pimpinan Sultan Saladin pada perang Salib II dan bertahan hingga kekuasaan Ottoman Turki pada 1517-1917. Di awal abad 20, kekuasaan Ottoman Turki mulai meredup dan kekuatan Eropa kembali bangkit di bawah Imperium Kerajaan Inggris. Sejak saat itu, Palestina menjadi wilayah koloni Inggris. Namun dengan letak geografisnya yang strategis, khususnya yang berdekatan dengan Sungai Nil, Palestina menjadi wilayah internasional bagi negara-negara Eropa khususnya bagi Inggris dan Perancis.

c.       Sejarah Konflik

Berdasarkan pemaparan di atas, sekiranya jelas terlihat bahwa asal-usul dari kedua negara yang sedang berkonflik tersebut adalah sama-sama bangsa pendatang. Jika berbicara masalah waktu siapa yang lebih dulu menempati wilayah di tanah Kanaan yang sekarang adalah Palestina, maka, itu adalah orang-orang Kanaan sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, jika berbicara tentang siapa yang paling berhak atas tanah Kanaan berdasarkan penelusuran pedigri? maka yang paling berhak atas tanah Kanaan adalah bangsa Palestina awal dan keturunannya yakni orang-orang asal Mesir, Syiria, dan Yunani. Sebuah bangsa yang tidak pernah betul-betul pergi ataupun terusir ketika kerajaan-kerjaan atau kekuasaan dari luar datang untuk mengkolonisasi Palestina. Dengan kata lain, bukan bangsa Yahudi keturunan Babylonia atapun Umat Islam keturunan Arab yang datang pada masa penguasaan Khilafah Ustmaniyyah yang harusnya bersitegang memperebutkan wilayah. Sehingga tidak benar jika orang-orang Yahudi mengklaim tanah Palestina sebagai tanah mereka berdasarkan asas sejarah ataupun teologis. Di sisi lain, tidak benar pula jika tanah itu adalah milik muslim Arab yang baru menghuni dataran Kanaan setelah berubah nama menjadi Palestina. Akan tetapi, jika memang terjadi percampuran atau pembauran etnis Palestina dan Arab pada masa kekuasaan Ustmaniyyah, kemudian jika merujuk pada terjadinya Arabisasi pada masa itu, maka benarlah jika keturunan dari Arab-Palestina yang berhak atas tanah tersebut.

Terdengar tidak logis memang, jika bangsa Yahudi khususnya orang-orang Israel kontemporer,bersikeras mengklaim wilayah Palestina atas dasar teologis. Namun, pada kenyataannya, negara Israel tetap berdiri di atas atas Palestina. Dukungan Inggris yang mengkolonisasi Palestina, ditengarai sebagai salah satu faktor keberhasilan bangsa Yahudi membangun kembali Israel. Pada mulanya, Bangsa Arab-Palestina tidak pernah keberatan dengan pemukiman Yahudi, hal itu terbukti dengan adanya 24.000 etnis Yahudi yang hidup di Palestina. Satu hal yang menjadi permasalahan adalah ketika diaspora bangsa itu berimigrasi dari negara-negara Eropa baik secara legal maupun ilegal dan mendirikan perdaban Yahudi tanpa memegang nasionalitas Ustmaniyyah dan mematuhi hukum Islam yang berlaku di wilayah itu. Khilafah Ustmaniyyah telah menegaskan sikap atas penolakan imigrasi tersebut. Ironisnya, polulasi Yahudi terus berkembang. Jumlah penduduk Yahudi di Palestina mulai bertambah, terutama pada tahun 1882, saat kaum diaspora Yahudi mulai kembali dari pengungsian mereka di Rusia. Perkembangan penduduk Yahudi di Palestina mengalami perkembangan ke arah yang tidak terkontrol saat Deklarasi Balfour ditandatangani. Bangsa Yahudi yang menjadi warga Negara Eropa, mulai berbondong-bondong berimigrasi ke Palestina. Tercatat antara tahun 1920-1924 jumlah migran Yahudi berjumlah 42.784 orang, kemudian meningkat menjadi 57.022 orang pada tahun 1925-1929, dan meningkat lagi menjadi 91.258 orang pada tahun 1930-1934. Pada tahun 1940 jumlah migran Israel di Palestina telah berjumlah 456.743 orang.

Dalam buku Sejarah Nasional dan Umum, Drs. Suparman akhirnya, membagi tahap Imigrasi bangsa Yahudi ke Wilayah Palestina sejak 1882 sampai sekarang secara lebih sistematis. Adapun eskalasi itu terbagi menjadi empat kategori, yakni:

1.         Tahun 1882-1924 sebagai Masa Pertumbuhan;

2.         Tahun 1925-1948 sebagai Masa Generasi Mandat;

3.         Tahun 1948-1954 sebagai Masa Pendudukan Tanah yang Dijanjikan;

4.         Tahun 1954-sekarang sebagai Masa Perluasan.

Sejak imigrasi pertama itu, hubungan antara orang Yahudi, Inggris, dan penduduk Palestina mulai merenggang. Benih-benih konflik mulai muncul ketika Arthur James Balfour pada tahun 1925, mengunjungi Jerussalem dalam rangka berpartisipasi dalam peresmian Universitas Hebrew di wilayah Gunung Al-Zytoun. Sebuah lokasi bekas perkebunan yang diberikan Inggris pada Yahudi tahun 1981. Rakyat Palestina yang tidak setuju dengan aksi bangsa Yahudi, mengadakan demostrasi dan pemogokan atas kedatangan menteri luar negeri Inggris itu.[58] Revolusi akhirnya meletus ketika orang-orang Yahudi mulai bertindak lebih dengan berusaha melebarkan kekuasaannya di dinding timur Masjid Al-Aqsa. Umat Islam Palestina yang tidak terima dengan tindakan lancang itu, lantas menyerang pemukiman umat Yahudi di Hebron, Nablus, Bysan, dan Safad. Yahudi berhasil selamat akibat perlindungan militer Inggris.Tidak bisa menerima hal tersebut, rakyat Palestina meminta bantuan Mesir. Mereka mulai menyerang dan menghancurkan desa-desa seperti Desir Yasin, Lifta, dan yang lainnya. Sebagai akibat dari revolusi tersebut, pemerintah Inggris yang saat itu berwenang, memenjarakan lebih dari 1000 orang yang sebagian besar adalah warga Arab-Palestina, 26 orang dihukum mati, diantaranya 25 warga Arab dan 1 warga Yahudi.[59]

Konflik antara Arab-Palestina dan Isreael kembali mencuat ketika populasi Yahudi di Palestina berkembang menjadi penduduk mayoritas.Munculnya isu pembangunan rumah nasional bagi Yahudi di atas wilayah Palestina, memicu kembali terjadinya revolusi Sheikh Eiz Al-Din Al-Qasam. Bersama dengan sekelompok pejuang mujahidin, Sheikh Al-Qasam mendedikasikan hidupnya untuk mempertahankan tanah Palestina, namun dia gugur di Jenin dalam menjalankan misinya. Hal itupun mengakibatkan situasi di Palestina memanas. Dewan partai-partai politik di Palestina meminta kepada pemerintah Inggris tentang pelarangan pembelian tanah oleh kaum Yahudi terhadap pemukiman Palestina, serta pengontrolan terhadap imigrasi Yahudi setiap menitnyasebagai kompensasi. Selepas pertemuan itu, perseteruan sempat meredam, akan tetapi, toleransi umat muslim tidak dapat bertahan lagi ketika sebuah perusahaan konstruksi Yahudi menolak untuk mempekerjakan buruh Arab pada pembanguna tiga sekolah Yahudi di Yafah. Sebagai konsekuensinya, buruh Arab memblokade akses bagi buruh Yahudi untuk mencapai lokasi pembangunan sekolah. Bentrokan tidak dapat dihindari dan satu buruh Yahudi menjadi korban dalam peristiwa itu. Sebagai tindakan balasan, pihak Yahudi membunuh petani-petani Arab di rumah mereka. Ketidak-harmonisan interaksi antar etnis tersebut pun semakin intens. Pihak Inggris yang mendukung Yahudi menyebabkan timbulnya gerakan-gerakan perlawanan nasional yang berasal dari semua kelas.

Pada 7 Juni 1937, Komite Kerajaan yang dipimpin oleh Lord Bill menerbitkan sebuah laporan yang intinya adalah konflik Israel-Palestina hanya dapat diselesaikan melalui pembagian wilayah. Melalui mandat itu, tanah Palestina bagian utara, mulai dari pesisir yang berbatasan dengan Libanon hingga selatan Jaffa yang meliputi daerah Acre, Haifa, Safad, Typerias, Nazaret, dan Tel Aviv, diberikan kepada etnis Yahudi. Sementara etnis Arab-Palestina menetap di bagian selatan dan timur Palestina yang terbentang dari kota Jaffah hingga timur Yordania. Kota-kota penting seperti Jerussalem dan Betlehem berada dibawah otoritas pemerintah Inggris. Undang-undang perpajakan antara kedua etnis yang akan hidup berdampingan itu juga turut dibuat. Dengan adanya pemberlakuan pajak dan keharusan bagi warga Yahudi untuk membayar biaya finansial pemukiman, membuat rakyat Palestina masih bisa menerima keberadaan etnis Yahudi di wilayah utara.

Konflik Israel-Palestina kembali mencuat ketika Perang Dunia II terjadi, keputusan Jerman dan Nazi untuk membinasakan etnis Yahudi, membuat imigrasi ke Palestina semakin melambung. Etnis Yahudi yang merasa tercekam oleh teror Nazi merasa semakin perlu untuk mendirikan negara yang aman bagi kaumnya. Namun, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Inggris kehilangan “power” nya di dunia internasional, sementara Amerika Serikat tampil sebagai pemenang perang. Hasilnya, Yahudi beralih dengan melobi Amerika Serikat untuk membantu mereka mewujudkan Negeri Israel. Dengan kompleksnya permasalahan, Inggris memberikan wewenangnya kepada PBB. Komite PBB yang disebut UNSCOP atau komite khusus PBB mengenai Palestina, pada akhirnya mengeluarkan resolusi No. 181 tahun 1947 tentang Partition Plan yang memberikan 56 % dari wilayah Palestina untuk bangsa Yahudi.

Resolusi PBB itu mengundang perhatian dari seluruh negara-negara Arab. Di bawah bendera Liga Arab, mereka menolak secara tegas pembagian wilayah yang dianggap menguntungkan Israel. Di pihak lain, Israel, melaui Golda Mayerson, secara eksplisit menerima pembagian wilayah tersebut. Satu tahun setelah resolusi tersebut, Pada 14 Mei 1948, pukul 6 pagi waktu setempat. Israel, melalui David Ben Gurion, memproklamirkan kemerdekaan negara Israel. Sepuluh menit kemudian, Amerika Serikat mengakui kedaulatan Israel sebagai negara merdeka. Penulis berasumsi bahwa, dengan banyaknya populasi di Amerika dan betapa berpengaruhnya peran etnis tersebut, menjadi salah satu faktor Amerika Serikat menerima kemerdekaan Israel. Perseteruan sengit pun terjadi dengan saling menyerang antara kedua etnis. Perang antar kedua bangsa terjadi berulang kali mulai dari tahun 1948, 1949, 1956, 1967, dan 1973. Namun, perseteruan itu dimenangkan oleh Israel.

Sebagaian besar lahan Palestina direbut oleh Israel melalui aksi militer sehingga Rakyat Palestina tidak lagi menempati setengah wilayah tanah Kanaan di bagian selatan melainkan tersudut pada beberapa kantong-kantong wilayah saja seperti di Gaza, Tepi Barat, dan Yerussalem Timur. Ratusan warga Palestina kehilangan pekerjaan dan keluarga mereka menjadi terpisah oleh tembok-tembok pembatas yang dibangun oleh Israel di sepanjang wilayah pencaplokannya.  

 

Adapun wilayah territorial Israel sejak masa perluasan seperti yang tertera di bawah ini:

  Gambar 3 : Peta Pendudukan Israel Sejak Aneksasi Pertama Pasca

      Resolusi No. 181 Tahun 1947

                                 

                     Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine_Map.svg

Masih teringat jelas dalam ingatan penulis sewaktu menonton berita mancanegara di stasiun televisi nasional TVRI bertahun-tahun lalu, ketika siaran tersebut menayangkan gerombolan orang Arab-Palestina berdesak-desakan melewati pagar berduri untuk mengungsi ke Yordania maupun Lebanon akibat Israel mulai mencaplok tempat tinggal mereka dengan menggunakan tenaga militer. Lebih ekstrimnya lagi, Israel membangun sebuah tembok pembatas untuk memisahkan pemukiman antara warga Arab-Palestina dan Israel. Dengan begitu, warga Palestina semakin terotak-kotak dan secara tidak langsung lapangan kerja atau perkebunan mereka terampas. Blokade tersebut juga disertai dengan didirikannya pangkalan militer yang dapat dengan mudah menarik bentrok maupun pertikaian antar militer Israel dengan warga sipil atau pejuang nasional. Namun, keadaan yang oleh PBB sendiri dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, belum dapat diredam. Terdapatnya kekuatan besar yang melindungi Israel, membuat Israel selalu bertindak diatas hukum internasional yang berlaku.

A.2 Terjadinya Insiden Mavi Marmara.

Meningkatnya aktivitas konflik di atas tanah Palestina, sudah jelas mengundang banyak perhatian dari negara-negara di dunia yang tergabung dalam suatu ikatan masyarakat internasional. PBB pada umumnya dan Dewan Keamanan pada khususnya, telah berusaha menjalankan tugasnya sebagai “polisi dunia” dengan berkali-kali mengeluarkan resolusi untuk melerai tensi antara Palestina-Israel. Masyarakat Internasional pun berharap terjadinya “Stalemate” dari kedua pihak. Meski begitu, Israel tetap saja mempertahankan blokade di wilayah-wilayah aneksasinya. Sementara rakyat Palestina terus dianggap memicu bentrokan dari penjuang nasional. Perjanjian Palestina-Israel sempat disepakati pada masa pemerintahan Yasser Arafat di tahun 1993. Perjanjian itu juga menjadi awal perdamaian bagi negara-negara Arab dan Israel dimana Mesir, Bahrain, Oman, dan Arab Saudi membuka blokade perdagangan ke Israel. Namun, peristiwa serangan Hamas ke pemukiman Israel pada Desember 2008 lalu, kembali memicu ketegangan di jalur Gaza. Israel yang merasa diserang, membalasnya dengan tembakan senjata artileri dan roket dari pesawat jet F-16. Hubungan antara Palestina dan Mesir pun turut merenggang. Negara Arab yang satu itu, lebih memilih memelihara hubungan bilateralnya dengan Israel daripada membantu rekan seanggota Liga Arabnya.

Tanpa adanya dukungan dari dari negara tetangga, Israel kembali memblokade Gaza. Jalur-jalur penerbangan ataupun jalur pelayaran yang berhubungan dengan dunia luar, dihalangi oleh militer Israel. Pengisolasian itu menyebabkan kekurangan bahan pangan dan obata-obatan di dalam wilayah Gaza. Bencana kelaparan terjadi di Gaza, sementara infrastruktur yang vital bagi masyarakat tidak layak untuk digunakan lagi. Masyarakat internasional pun menganggap Israel telah melanggar hukum internasional mengenai hak asasi manusia dan perlindungan korban perang. Banyaknya korban jiwa, khususnya anak-anak yang dikomunikasian oleh media kepada seluruh lapisan masyarakat internasional, mengundang simpati dan maupun kecaman. Tiga tahun kemudian iring-iringan kapal yang tergabung dalam armada “Freedom Flotilla”, berlayar untuk menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia di Gaza.

Kapal pertama yang bernama “Lifeline for Gaza”, berangkat dari pelabuhan Sarayburnu, Istanbul, Turki pada 22 Mei 2010. Bersama dengan seluruh peserta armada, “Freedom Flotilla”, kapal tersebut berharap dapat menyelesaikan misi kemanusiaan yang merupakan akumulasi donasi dari masyarakat internasional pada umumnya dan simpatisan Palestina pada khususnya. Armada yang terdiri dari delapan kapal ferry tersebut, akan berlayar melalui Laut Tengah menuju perairan Gaza dengan membawa peralatan medis, bahan bangunan, dan bantuan lainnya termasuk bahan sandang dan pangan. Sebelum berangkat, konvoi yang penumpangnya merupakan gabungan aktivis, negarawan, jurnalis, serta jenis ulama, dan diprakarsai oleh IHH (lembaga kemanusiaan internasional terbesar di Turki), telah memberi konferensi pers bahwa mereka tidak akan mengikuti tawaran negosiasi yang diberikan Israel untuk mengubah arah tujuan armada tersebut ke pelabuhan Ashdod dan memberikan bantuan tersebut kepada pihak Israel untuk disalurkan ke lokasi blokade Gaza. Presiden IHH, Bullent Yildirim, bahkan menegaskan bahwa, pihaknya tidak akan mematuhi perintah dari manapun untuk membelokkan arah perjalanan. Tujuan mereka sudah sangat jelas yakni Jalur Gaza dan akan bersama-sama mengatasi rintangan yang dibuat oleh pihak Israel untuk menghalang-halangi masuknya bantuan kemanusiaan bagi bangsa Palestina ini. Pernyataan tersebut diperkuat melalui dukungan Perdana Menteri Turki Recep Tayyib Erdogan yang membalas ultimatum Israel dengan peringatan untuk tidak menyerang iring-iringan bantuan kemanusiaan “Freedom Flotilla”. Bahkan, Perdana Menteri Turki menyatakan akan mengerahkan helikopter untuk mengawal kapal bantuan, bila Israel mencoba mengintervensi kapal-kapal bantuan yang bertolak dari Turki.[60]

Pada 27 Mei 2010, sebuah kapal ferry yang merupakan peserta terakhir dari rombongan, bernama Mavi Marmara, berlayar dari pelabuhan Antalya Turki pukul 02.00 waktu setempat. Kapal berbendera Turki tersebut, ditumpangi oleh lebih dari 600 orang aktivis kemanusiaan, anggota parlemen, dan wartawan dari 42 negara. Dari Indonesia, telah hadir di Istanbul tim dari KISPA (Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina), MER-C (Medical Emergency Rescue Committee) dan Sahabat Al-Aqsha. Dengan membawa bantuan yang serupa, yakni sekitar 10.000 ton bantuan berupa bahan makanan, material bangunan, peralatan medis dan perelngkapan sekolah.

Bertolaknya Kapal Mavi Marmara diiringi perayaan pelepasan yang begitu meriah. Berdasarkan liputan pers, khususnya Al Jazeera, kapal tersebut dilepas dengan dentuman puluhan mercon berukuran besar yang diledakkan di dekat buritan kapal. Di atas kapal, beberapa peserta konvoi turut menyalakan asap-asap pengirim sinyal darurat beraneka warna. Di dek belakang kapal, ratusan balon berwarna merah-hitam-putih-hijau seperti bendera Palestina dilepas. Sementara, ratusan warga yang memenuhi pelabuhan Antalya, mengibarkan bendera-bendera Palestina, Turki, bendera Tauhid dan bendera negara-negara yang diwakili oleh para peserta konvoi.

Mavi Marmara diharapkan akan bergabung bersama dengan aramada Freedom Flotilla yang lebih dulu berangkat untuk menembus kepungan Angkatan Laut Israel ke Gaza. Namun, sebagaimana istilah “Das Solen” yang terkadang tidak sesuai dengan “Das Sein” Harapan Mavi Marmara terbentur kenyataan yang menyebabkan kapal tersebut tidak pernah sampai di Gaza. Dalam perjalanannya, pada tanggal 31 Mei 2010 dini hari, terjadi kontak yang berpotensi memicu bentrokan. Radar dari militer angkatan Laut Israel, mengidentifikasi keberadaan Mavi Marmara di sekitar perairan Gaza yang dikuasai Israel. Militer Israel memang telah disiagakan oleh pemerintah Israel menyangkut sikap blokade Israel terhadap Gaza. Tercatat, sebanyak 2 atau 3 kapal berisi Navi IDF yang bersenjata, telah siaga untuk mengarahkan Mavi Marmara menuju Ashdod. Beberapa sumber menjelaskan bahwa sempat terjadi kontak negosiasi antara radar Israel dengan nakhoda Mavi Marmara. Namun dengan tidak ditemukannya kesepakatan antara kedua pihak, kapal-kapal Israel akhirnya berlayar mendekati Mavi Marmara. Berikut adalah kronologis detik-detik sebelum insiden tersebut terjadi, seperti yang disaksikan oleh penulis melalui tayangan berita Al Jazeera dan Metro TV:

1.      Dari kejauhan, tampak sebuah kapal militer berlayar mendekati sebuah kapal pesiar Mavi Marmara, kapal pemimpin misi kemanusiaan Freedom Flotilla (Armada Kebebasan). Angkatan Laut Israel lalu menghubungi kapten kapal Mavi Marmara. Mereka meminta sang nakhoda mengindentifikasi dirinya dan menanyakan hendak ke mana kapal itu pergi.

2.      Beberapa saat kemudian, dua kapal laut Israel merapat ke kapal Mavi di kedua sisi. Namun mereka tetap mengambil jarak dari sasaran.

3.      Melihat situasi seperti itu, aktivis kemanusiaan di Mavi Marmara mengalihkan arah kapal dan berjalan pelan dengan harapan konfrontasi dapat dihindari. Mereka juga menyerukan semua penumpang menggunakan pelampung dan meminta agar tetap berada di bawah dek.

4.      Tampak di buritan, beberapa aktifis maupun jurnalis, berusaha merekam sebuah helikopter yang sedang terbang jauh mengintari kapal mereka.

5.      Sejumlah speed boat yang berisikan tentara Israel pun mendekat dan mengintari  kapal terbesar dari misi Freedom Flotilla (Armada Kebebasan) yang berjumlah 9 kapal itu.

6.      Tentara Israel menggunakan pakaian lengkap dengan disertai senjata dan rompi anti peluru serta helm pengaman. Mereka memasuki bagian kapal. Para awak kapal dan penumpang tampak berkumpul di satu lokasi.

7.      Video bergerak mengekspos Mavi Marmara dari luar kapal, dan dari kejauhan, terlihat seorang tentara Israel yang mengenakan penutup kepala, memukul seseorang dengan menggunakan benda keras yang terbuat dari besi. Kemudian, sebuah helikopter terbang rendah di atas kapal Mavi Marmara. Dari perut heli itu, keluar tentara Israel menggunakan seutas tali. Sesekali dalam tayangan video juga terdengar suara rentetan senjata. Tidak diperoleh informasi dari mana suara tembakan berasal dan diarahkan ke mana tembakan tersebut. Huru-hara tidak dapat dihindarkan dan sekilas, tentara Israel seakan sedang menganiaya awak kapal.

8.      Beberapa penumpang kapal tampak menolong rekannya yang terluka akibat terkena tembakan.

Seperti yang telah disebutkan pada Bab I dari penelitian ini bahwa terdapat berbagai versi mengenai jumlah korban dari insiden Mavi Marmara. Awalnya, Militer Israel menyatakan, korban tewas dalam serangan angkatan laut negara itu terhadap konvoi kapal yang membawa bantuan ke Jalur Gaza, Senin pagi, hanya sembilan orang. Pernyataan itu merevisi sebuah pernyataan sebelumnya yang menyebutkan, korban tewas sebanyak 10 orang. Di sisi lain, televisi swasta Israel Saluran 10, menyebut jumlah kematian mencapai 19 orang. Televisi Israel itu kemudian menurunkan angka kematian menjadi 10, sesuai denga jumlah yang diumumkan militer sebelumnya. Dari kesimpangsiuran mengenai korban jiwa tersebut, dapat dilihat bahwa Israel sedang berusaha meminimalisir jumlah korban yang disebabkan oleh aksi militernya. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, khususnya bagi para pemerhati konflik Timur-Tengah bahwa Israel kerap kali melakukan manipulasi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan militernya, baik itu melalui media ataupun melalui pemerintahnya. Pada kasus serangan ke Gaza 2008 silam, Israel kerap kali membenarkan serangannya terhadap warga sipil Palestina sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah cenderung berbeda dengan apa yang disampaikan oleh media.

Sementara itu, cabang Gaza LSM Turki IHH, yang memiliki sebuah kapal penumpang berukuran besar dalam armada kapal yang mengangkut lebih dari 600 orang itu, mengatakan kepada AFP, pihaknya mengetahui ada 15 orang yang tewas, sebagian besar warga negara Turki.[61] Namun, dari kesimpangsiuran itu, penulis cenderung mempercayai jumlah korban sesuai yang dilaporkan kantor berita Al Jazeera, dengan bahan pertimbangan bahwa Al Jazeera memiliki jangkauan pemberitaan yang paling komprehensif dan netral terhadap komunikan serta menjadi sumber lansiran oleh kantor berita lainnya di berbagai negeri di dunia, maka korban tewas diyakini sebanyak 19 orang kehilangan nyawa dan 30 orang lainnya terluka parah.

Setelah terjadinya konfrontasi tersebut, sisa armada kapal yang tidak mengalami konfrontasi dengan tentara Israel, diarak menuju pelabuhan Ashdod. Sementara penumpangnya disandera oleh militer Israel di penjara Ela, Beersheba. Menurut laporan dari kantor berita Al Jazeera, mereka disandera untuk diinterogasi. Mereka bahkan dipaksa untuk menandatangi sebuah dokumen yang menyatakan bahwa mereka telah melanggar hukum Israel. Jika tawanan tidak bersedia untuk bekerja sama, maka tawanan tersebut akan disandera lebih lama. Adapun, jumlah korban yang selamat berdasarkan laporan Reuters:

Gambar 4 : Daftar Penumpang Selamat Konvoi Freedom Flotilla

                        

                     Sumber: “Harian Republik” Edisi Kamis 3 Juni 2010. Hal: 4

            Merujuk dari data di atas, diketahui bahwa komposisi awak dari Mavi Marmara bukan saja berasal dari negara-negara yang kontra dengan Israel namun berasal dari berbagai negara di dunia yang merupakan berbagai lapisan anggota masyarakat yang perduli terhadap nasib saudara mereka di Palestina. Dapat dilihat bahwa Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat masing-masing memiliki warga negara yang berjumlah, 11 dan 9 orang. Tidak ada unsur etnis maupun teologis dalam pelayaran tersebut melainkan unsur kemanusiaan, sehingga berdasarkan perjanjian dari hukum laut, kapal tersebut seharusnya diberi akses masuk ke Jalur Gaza.  Jika Israel beralasan bahwa peserta misi tersebut paling banyak berasal dari Turki yakni 380, hal itu semata karena konvoi tersebut diawali di Turki dan diprakarsai oleh organisasi kemanusiaan terbesar di negara tersebut. Terdapatnya kecurigaan mengenai teroris yang tergabung dalam kapal tersebut mungkin saja beralasan namun terkesan terlalu paranoid sehingga yang terjadi adalah pertumpahan darah dari korban yang telah bersedia untuk berjihad.

Hampir serupa dengan nasib penumpang kapal, nasib dari bantuan kemanusiaan yang telah dikumpulkan sebelum konvoi dimulai ikut disandera oleh pihak Israel.Segala isi dari kapal tersebut, berada ditangan Israel segera setelah kejadian. Hingga beberapa hari pasca serangan pun, tidak diketahui apakah bantuan kemanusiaan untuk Gaza akan dikembalikan atau tidak. Dana kontan yang dibawa oleh dua tim solidaritas Palestina milik Indonesia, yakni Mer-C sebesar 600 juta dan Sahabat Al Aqsha sebesar 650 juta pun belum diketahui masa depannya.Radikalisme sistem penyanderaan Israel bahkan menyita seluruh pakaian dan alat komunikasi dari penumpang kapal.Dalam bukunya tentang Kisah-Kisah Kekejaman Israel di Palestina, Budi Susanto mengatakan, bahwa bantuan untuk Gaza sering ditumpuk oleh Israel di sejumlah titik sehingga bantuan tersebut, meskipun akan disalurkan, akan memakan waktu yang cukup lama.

Terlepas dari radikalisme sistem penyanderaan Israel, pemerintah negara tersebut masih bertanggung jawab terhadap beberapa relawan yang menjadi korban luka dalam insiden. Rumah sakit Barzilai dan Raubah di Ashkelon serta rumah sakit London Hospital di Haifa, menjadi wadah bagi pertanggung-jawaban Israel terhadap pertikaian yang mereka picu. Sementara, korban selamat yang disandera, secara bergilir dilepaskan satu hari kemudian. Menurut laporan Al Jazeera, setelah dibebaskan dari penjara Ela di Bersheeba, para tawanan gelombang pertama dideportasi keluar Israel menuju Amman,Yordania. Dengan menggunakan beberapa bus, pemerintah Israel membawa tawanan dari berbagai negara tersebut kesebuah daerah di perbatasan Israel dan Yordania, yakni King Husein Bridge, tempat di mana para duta besar telah menunggu kepulangan warga negara mereka.[62]  Alternatif Yordania, pada akhirnya harus dipilih sebagai pintu deportasi bagi relawan yang disandera. Itu disebabkan oleh Mesir menolak unruk membuka rafah sebagai jalur alternative yang lain. Dengan menegangnya hubungan Mesir dan Palestina, negara firaun tersebut kurang memberi perhatian terhadap nasib Gaza dan korban Mavi Marmara.

Sehari berselang yakni Rabu siang, sebanyak 130 aktivis warga Turki sudah berada di bandara David Ben Gurion, di dekat Tel Aviv, kemudian menyusul 74 aktivis lainnya.[63] Selebihnya, menurut laporan dari Associated Press, sebanyak 100 relawan masih berada di penjara Ela. Meskipun sempat terjadi penundaan waktu, namun hingga kamis, atau tiga hari setelah peristiwa Mavi Marmara menggeparkan dunia perpolitikan internasional, Israel telah melepaskan lebih dari 574 tawanan dan jumlah itu sudah hampir mencapai seluruh jumlah penumpang dari Mavi Marmara.

B.     Sikap dan Tanggapan Masyarakat Internasional di Beberapa Negara

Tidak perlu diragukan lagi bagaimana reaksi dunia dalam menanggapi hal insiden Mavi Marmara. Masyarakat internasional, khususnya negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, baik yang pro Israel maupun yang kontra dengan negara Yahudi tersebut, mengecam tindakan Israel. Faktor terlibatnya warga negara bersangkutan dalam insiden, entah itu menjadi korban ataupun pelaku, membuat negara-negara yang dulunya sering membela Israel jadi berbalik arah menentang Israel. Melalui wakil negara masing-masing, masyarakat internasional memberikan kecaman atau tanggapan negatif perihal keputusan negara itu menyerang kapal bantuan kemanusiaan. Hanya berselang beberapa waktu pasca insiden, duta besar dari 27 negara anggota Uni, menggelar rapat guna membahas insiden Mavi Marmara di perairan Gaza. Seluruh diplomat maupun wakil Israel di negara-negara yang melakukan hubungan bilateral dengan negara tersebut, dipanggil untuk menjelaskan perihal tindakan pemerintah mereka.Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Danny Ayalon mengatakan bahwa ini adalah krisis diplomatik yang sangat besar. Kami sedang bekerja sama untuk mengatasi situasi darurat ini.[64]

Di pihak lain, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut serangan itu sebagai ”Pembunuhan Massal atau Pembantaian”. Presiden Abbas juga mengumumkan masa berkabung selama tiga hari bagi korban yang telah gugur.Bersama otoritas Palestina, dia menyerukan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadakan pertemuan darurat dan berniat untuk mendesak Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk mengambil sikap tegas terhadap permasalahan Timur-Tengah. Sedangkan Perdana Menteri Palestina, Ismail Haniyah, menyeru seluruh negara Arab untuk tidak menunggu lama dan segera mengutuk serangan tersebut serta mengusir para duta besar Israel dari negara mereka. Meskipun selama ini menjadi kambing hitam dari keputusan Israel memblokade Gaza, namun Dr. Sami Abu Zuhri, juru bicara Hamas, turut menyatakan bahwa pencegahan kapal bantuan ke Gaza adalah salah satu bentuk terorisme negara. Sami Abu Zuhri memandang serangan Israel atas konvoi kebebasan sebagai kejahatan besar dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.[65] Selama ini, suara Palestina memang sering tidak terdengar di forum internasional. Keruhnya suasana perpolitikan di Timur-Tengah dan bermainnya faktor kepentingan, menurut penulis, membuat negara-negara bersahabat melupakan identitas dari integrasi mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Mesir yang membuat Israel semakin leluasa memblokade Palestina. Namun dengan terjadinya peristiwa ini, masyarakat internasional pun membalikkan badan mereka dan bereaksi terhadap Israel, berikut adalah pernyataan beberapa pihak, baik wakil organisasi regional ataupun negarawan perihal Mavi Marmara sebagaimana yang dikutip penulis dari Tribunnews.com pada senin, 31 Mei 2010, pukul 19.12 WIB:

1.      Sekjen PBB, Ban Ki-moon, menyatakan shock atas serangan Israel atas konvoi kapal yang mengangkut bantuan serta para aktivis pro-Palestina, jurnalis, dan anggota parlemen di perairan internasional tersebut. Ban Ki-Moon berpendapat bahwa perlu investigasi menyeluruh untuk menyelidiki bagaimana tragedi berdarah tersebut bisa terjadi. Dia juga mendesak Israel menjelaskan soal serangan tersebut. Sementara utusan dan pakar hak asasi manusia PBB malah meminta masyarakat dunia mengadili para pembuat kebijakan Israel.

2.      Greta Berlin, Juru bicara Free Gaza Movement mengatakan bahwa memuakkan mereka menaiki kapal dan menyerang warga sipil. Kami orang sipil. Bagaimana bisa militer Israel menyerang warga seperti itu?, Apakah karena mereka memandang bisa menyerang bangsa Palestina secara semena-mena, mereka bisa menyerang siapa saja.

3.      Catherine Ashton, Wakil Tinggi Uni Eropa Urusan Luar Negeri menyatakan penyesalan mendalam atas kabar jatuhnya korban jiwa dan tindak kekerasan, dan kami menyampaikan simpati kepada keluarga korban jiwa dan cedera. Atas nama Uni Eropa, dia menuntut penyelidikan tuntas atas konteks kejadian. Dia pun menyerukan pembukaan segera, berkesinambungan, dan tanpa syarat penyeberangan untuk arus bantuan kemanusiaan, barang komersial, dan orang-orang dari Gaza.

4.      AMR Moussa, Sekjen Liga Arab, menyerukan pertemuan mendesak di tingkat duta besar untuk mencermati kejahatan keji yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap warga sipil tak bersenjata dan menyebabkan puluhan korban jiwa dan terluka. Serta mengutuk keras aksi teroris ini.

5.      Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad menyatakan bahwa tindakan tidak manusiawi rezim Zionis terhadap bangsa Palestina yang mencegah bantuan kemanusiaan mencapai warga Gaza, tidak memperlihatkan kekuatan rezim ini tapi pertanda kelemahannya, dan ini membawa rezim yang jahat dan palsu tersebut lebih dekat ke akhir riwayatnya.

6.      Filippo Grandi dan Robert Sherry, pejabat senior PBB, menegaskan bahwa tragedi semacam ini sepenuhnya bisa dihindari jika Israel memperhatikan seruan berulang-ulang masyarakat internasional untuk mengakhiri blokade kontraproduktifnya yang tidak bisa diterima terhadap Gaza. Dengan begitu, mereka mengutuk dan menyerukan agar tindakan kekerasan itu dihentikan.

7.      Perdana Menteri Lebanon, Saad Hariri menyerukan agar diselenggarakannya  pertemuan darurat DK PBB juga dilontarkan

8.      Bernard Kouchner, Menlu Perancis mengungkapkan: Saya terguncang oleh konsekuensi tragis operasi militer Israel terhadap konvoi perdamaian untuk Gaza. Tidak yang bisa membenarkan penggunaan kekerasan yang seperti itu, yang kami kutuk.

9.      Menteri Luar Negeri Italia, Franco Fratinni, menyerukan kutukan sekeras-kerasnya terhadap pembunuhan warga sipil oleh Israel.

Terlepas dari kumpulan kecaman menyangkut masyarakat internasional di atas, terdapat beberapa negara yang paling verbal dalam menggencarkan kutukan terhadap Isreal, beberapa dari negera itu adalah mereka yang menganggap pihak paling dirugikan dari serangan Israel, sementara beberapa negara lainnya adalah negara yang mengalami perubahan sikap baik itu terhadap Israel maupun Palestina setelah terjadi Insiden Mavi Marmara.

1 Turki

            Dalam kasus Freedom Flotilla khususnya Mavi Marmara, tidak ada yang berhak untuk menyalahkan atau merintangi segala tindakan ataupun sikap yang diambil Turki dalam menanggapi keputusan Israel menyerang konvoi bantuan kemanusiaan itu. Hal itu disebabkan oleh kapal Mavi Marmara yang menjadi pusat serangan, merupakan kapal berbendera Turki yang membawa penumpang terbanyak berkewarga-negaraan Turki. Korban yang berjatuhan pun, khususnya korban jiwa, sebagian besar adalah warga Turki. Dalam kasus Mavi Marmara, harga diri dan bargaining posisition dari pemerintah Turki seakan tidak diindahkan oleh pemerintah Israel.

            Berangkatnya iring-iringan Freedom Flotilla dari negara bekas kekuasaan Khilafah Ottoman tersebut, merupakan tanggung jawab tersendiri bagi pemerintah Turki yang mendukung tindakan IHH dan rakyatnya dalam memprakarsai akumulasi bantuan kemanusiaan untuk Gaza itu. Perdana Menteri Turki, Recep Tayyib Erdogan, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, telah mewanti Israel untuk tidak menyerang bantuan kemanusiaan itu. Namun, apa yang diharapkan oleh perdana menteri itu tidak terwujud karena Israel tetap menunjukkan arogansinya dan mengabaikan peringatan dari rekan kerja-samanya. Ironisnya, Perdana Menteri Erdogan disalahkan karena telah membiarkan kapal tersebut berlayar, yang oleh pihak pendukung Israel dianggap sebagai faktor utama yang memicu atau menyebabkan terjadinya insiden Mavi Marmara. Dalam Harian Wall Street Journal, pada 4 Juli lalu, Erdogan disebut-sebut lebih bertanggung jawab terhadap korban Mavi Marmara dibandingakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Turki tersebut bahkan dituding memiliki hubungan dengan IHH yang berkesutu dengan Hamas, sebuah gerakan yang dianggap teroris dan dapat membahayakan nasib Israel. Akibatnya, Perdana Menteri Erdogan tepaksa membatalkan sejumlah pertemuan diplomatisnya di negara-negara Amerika Latin. Kecurigaan dari pihak pro-Israel tersebut sepertinya agak berlebihan. Memang penulis tidak pernah melakukan penelitian langsung terhadap adanya hubungan perdana menteri Turki dengan Hamas sebab itu berarti harus menelusuri latar belakang hidup seorang Recep Tayyib Erdogan, namun jika melihat pada posisi Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki dan terjalinnya kerja sama antara negara tersebut dengan Israel, maka penulis dapat mengatakan bahwa tudingan kerja sama Erdogan dengan Hamas yang menyelundupkan aktivis separatis muslim adalah sebuah akumulasi dari paranoia terhadap islamophobia.

            Berbanding terbalik dengan sikap pendukung Israel, warga negara Turki mendukung sikap perdana menteri mereka dan menunjukkan sikap frontal terhadap Israel terhadap serangan itu terjadi. Segera setelah berita serangan terhadap konvoi tersebut, ribuan pengunjuk rasa Turki menunjukkan kegeraman mereka dengan memprotes dan bergerak menuju konsulat Israel di Istanbul. Jargon-jargon anti Israel seperti “Mampus Israel” menggema di jalan-jalan besar sekitar konsulat Israel.[66] Turki bahkan telah menarik duta besarnya dari Tel Aviv dan secara sepihak membatalkan rencana latihan militer bersama antara angkatan bersenjata kedua negara. Hubungan bilateral dan perjanjian kerjasama militer yang telah terjalin sejak 1996 pun memburuk pasca serangan tersebut. Dalam pidatonya yang berapi-api, Perdana Menteri Recep Tayyib Erdogan menyalahkan serangan militer Israel sebagai “pembantaian berdarah” dan mendesak dunia untuk menghukum Israel atas pelanggaran hukum yang dilakukannya itu.[67]

            Sikap ekstrim Turki tidak berhenti sampai di situ, dalam pembicaraannya dengan Presiden Barack Obama, sebagaimana yang dirilis oleh Kantor Perdana Menteri Turki,  Recep Tayyib Erdogan mengecam dan menyatakan bahwa Israel akan kehilangan satu-satunya kawan di Timur Tengah. Hal tersebut akan diputuskan melalui sikap-sikap Israel kedepannya dalam menanggulangi insiden Mavi Marmara tersebut. Prediksi Erdogan benar, Pada akhirnya, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengajukan kompensasi sebesar 100.000 Dollar kepada setiap keluarga yang menjadi korban penembakan militer Israel. Pemerintah Israel juga menawarkan rasa “penyesalan” terhadap insiden Mavi Marmara demi memperbaiki kembali hubungan bilateral antara kedua negara. Namun, hal tersebut belum menyetuh persyaratan Pemerintah Turki yakni “perminta-maafan” secara resmi bagi seluruh rakyat dan pemerintahan Turki. Sehingga, Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu menyatakan bahwa penawaran Israel bersifat spekulatif dan permintaan dari pemerintah Turki sampai saat ini belum berubah.[68]

            Hingga hasil dari penelitian PBB didapatkan, maka Pemerintah Turki tidak akan memperbaiki hubungan diplomatik antar kedua negara. Pada pertemuan Genewa yang sengaja digelar untuk memediasi kedua negara, Turki, melalui perdana menterinya juga menegaskan bahwa tidak ada fleksibilitas dalam sikap Turki perihal Insiden Mavi Marmara.  Recep Tayyib Erdogan juga menambahkan, “If there are those who want to start a new period, I repeat: They must accept their guilt, apologise and pay compensation. I say too that the embargoes, which have been eased but not enough, should be lifted,”[69]

2 Indonesia

            Selain Turki, terdapat satu negara lagi yang bersikap sangat frontal terhadap insiden Mavi Marmara yang dilakukan oleh Israel. Negara tersebut adalah Indonesia, wakil presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan ketua ASEAN periode 2010. Sikap Indonesia sendiri bukan semata dilandaskan oleh kewajiban Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional ataupun sebagai konsekuensi dari kedua jabatan yang sedang diembannya, namun terlibatnya warga negara Indonesia dalam peristiwa tersebut, turut menjadi faktor lantangnya suara Indonesia terdengar dalam berbagai forum internasional perihal Mavi Marmara.

            Seperti yang telah diketahui bahwa, pada saat tregedi Mavi Marmara terjadi, 12 warga negara Indonesia berada di dalam kapal tersebut. Bahkan, dua dari korban luka-luka adalah warga negara Indonesia, sedangkan sepuluh lainnya ikut disandera di Bersheeba. Dengan demikian, jelas sudah alasan Indonesia mengutuk serangan Israel yang menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Martin Natalegawa telah melanggar hukum internasional. Beliau juga menjelaskan bahwa pada dasarnya, blokade Israel terhadap Gaza pun itu semdiri merupakan suatu pelanggaran hukum internasional. Jadi tak ada dasar untuk menyergap dan memblokade kapal.[70]

Kementerian Luar Negeri Indonesia secara resmi mengeluarkan statement anti-Israel menyusul serangan brutal atas konvoi kapal pengangkut bantuan yang bersandi Freedom Frotilla. Pernyataan yang dikutip dari situs resmi Deplu RI berisi sebagai berikut:

Pemerintah Indonesia mengutuk penyergapan dan aksi kekerasan Israel terhadap Kapal Mavi Marmara yang membawa misi bantuan kemanusiaan internasional ke Jalur Gaza, Palestina, pada tanggal 31 Mei 2010 yang dikabarkan telah menimbulkan sejumlah korban jiwa dan cedera. Pemerintah Indonesia akan bekerjasama dengan masyarakat internasional guna memastikan agar Israel mempertanggung-jawabkan tindakannya sesuai dengan hukum internasional. Secara khusus, Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menunaikan kewajibannya sesuai dengan Piagam PBB, termasuk melalui investigasi atas insiden penyerangan Israel dimaksud guna memastikan pertanggung-jawaban Israel.

Presiden Indonesia, sebagai kepala negara, yang tentunya juga mendapat tekanan dari rakyat Indonesia pada umumnya dan keluarga korban Mavi Marmara pada khususnya, menunjukkan sikap tegas terhadap serangan Israel. Langkah-langkah yang paling dapat diperhitungkan adalah ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia sebagai wakil presiden dewan HAM PBB juga mendesak adanya debat penting terkait insiden Mavi Marmara. Indonesia akan berupaya mendorong lahirnya resolusi dewan HAM atas penyerangan tersebut.[71] Di samping itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga akan berusaha untuk menggalang dukungan internasional untuk meminta Israel menghentikan pembangunan permukiman baru yang dikhawatirkan akan memunculkan permasalahan baru yang tidak dikehendaki.[72] Sebagai tambahan bukti bagi keseriusan Indonesia dalam menangani konflik Palestina-Israel, Presiden RI tersebut juga menyatakan kesediannya untuk mengirimkan kontigennya dalam tugas pemeliharaan di wilayah Palestina di bawah bendera PBB.[73]

Mengenai keadaan warga negara Indonesia yang terlibat insiden Mavi Marmara, Pemerintah memilih alternatif yang memanfaatkan kedutaan besar Indonesia di Yordania. Mulai dari diplomasi pembebasan sepuluh warga Indonesia yang disandera Israel hingga evakuasi korban luka dari rumah sakit Israel ke Yordania. Hal tersebut ditempuh mengingat status Indonesia dan Israel yang tidak mengadakan hubungan diplomatis atas dasar soldaritas negara muslim dengan Palestina. Duta besar Indonesia untuk Yordania, Zainul Bahar Noor sendiri yang akan menangani kepulangan warga Indonesia mulai dari penjemputan relawan di Amman hingga perjalanan ke Indonesia. Sebelumnya, Indonesia sempat melobi Mesir melalui kedutaan besar Indonesia untuk menjadikan negara itu sebagai pintu masuk ke Gaza perihal serangan Israel, namun dengan sikap Mesir yang sedang berkoalisi dengan Israel dan justru bersiteru dengan Palestina hal tersebut tidak dapat dilaksanakan.

3 Jerman

Jerman, sebagai negara yang selama ini dikenal selalu mendukung tindakan Israel di Palestina, Melalui Kanselirnya Angela Merkel, menegaskan bahwa, meskipun selama ini Jerman selalu mendukung Israel untuk mempertahankan diri, namun apa yang dilakukan Isreal tempo hari sudah diluar batas.[74] Jerman bahkan mengecam Israel ketika mencegah Dirk Niebel masuk ke jalur Gaza untuk menemui pengungsi Palestina serta wakil Kepala bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina. Sejak terjadinya peristiwa Mavi Marmara, Jerman menjadi sedikit lunak terhadap Palestina, melalui menterinya pula, Jerman berusaha untuk mengubah strategi politik Israel terhadap Gaza.

Sebelumnya, Jerman merasa bertanggung jawab untuk mendukung aksi “Detterance” Israel melalui jalan militer. Hal itu didasarkan pada beban moral dari sejarah masa lampau antara Nazi dan etnis Yahudi. Jika peristiwa holocaust betul-betul terjadi dan bukannya sekedar konspirasi sejarah oleh pihak-pihak tertentu, maka sikap Jerman untuk membenarkan blokade Gaza dapat dimaklumi. Namun, karena aksi Israel sudah dianggap berlebihan dan dengan adanya faktor warga negara Jerman yang juga terlibat dalam insiden Mavi Marmara, maka Jerman untuk sejenak melupakan aksi politik etisnya dan berbalik untuk membela pengungsi Gaza yang selama tiga tahun lebih diperlakukan tidak adil oleh Israel. Jika berangkat dari sikap Jerman dalam merespon insiden Mavi Marmara, dapat dilihat bahwa kebijakan Israel mengintervensi kapal bantuan kemanusiaan tersebut, memang telah melewati batas. Hal itu disebabkan oleh, negara pendukung politik luar negeri Israel seperti Jerman saja dapat bereaksi negatif atas serangan tersebut.

4 Mesir

Di benua Afrika, Mesir merupakan negara islam terbesar yang juga masih menjalankan syariat Islam. Peran Mesir di Liga Arab juga tidak perlu diragukan lagi. Ketika tanah Palestina digrogoti invasi Israel, Mesir menjadi salah satu negara yang bersikap frontal. Keputusan Israel yang menyerang Mesir demi memperebutkan otoritas Sungai Nil pada tahun 1967 yang dikenal dengan konflik Arab-Israel, membuat Mesir semakin berpihak pada Palestina.[75] Namun, sejak hadirnya Amerika Serikat yang melobi Mesir melalui Harry Kissinger untuk berdamai dengan Israel, membuat konflik kedua negara meredah. Hubungan diplomatis antara Israel pun ditandai dengan ditanda-tanganinya perjanjian Camp David pada 26 Maret 1979.

Sejak saat itu, hubungan Mesir-Israel menjadi terlewat dekat, sementara hubungan Mesir dengan Palestina menjadi renggang akibat terdapatnya perbedaan pendapat antara pemerintah Mesir dengan Hamas. Penolakan Hamas untuk bertemu dengan Mesir bahkan membuat negara gurun itu, menyalahkan Hamas dan menganggapnya sebagai teroris yang berpotensi memicu konflik dengan Israel sehingga Mesirpun membenarkan blokade Gaza. Pada saat terjadinya Insiden Mavi Marmara pun, Mesir menolak untuk membuka Rafah sebagai jalur alternatif untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan tersebut. Mesir bahkan tidak menerima relawan di deportasi ke negaranya, sehingga sebagian besar relawan yang ditawan oleh Israel, dideportasi ke Yordania. Dari sini penulis dapat melihat sikap Mesir yang pada akhirnya mulai mengaplikasikan konsep realis Machievelli yang menyatakan bahwa, suatu negara hanya akan melakukan hubungan internasional terhadap negara lain jika dalam hubungan tersebut dapat memenuhi kepentingan nasional dari setiap negara, namun jika suatu negara berpotensi merintangi hal tersebut maka negara yang bersangkutan dapat dengan sepihak memutuskan hubungan bilateral tersebut. Meskipun begitu, pada misi kemanusiaan Flotilla II yang berangkat 1 Juni 2011 lalu dari perairan internasional Cyprus, Mesir telah menyatakan kesediannya untuk membuka Rafah sebagai jalan masuk ke Gaza.

C.        Pemberitaan Media Mengenai Peristiwa Mavi Marmara

Sebagaimana perannya di negara-negara penganut demokrasi, yang berada di urutam ke empat setelah Trias Politica, peran media dalam dunia perpolitikan internasional juga telah mendapatkan posisi yang kuat dalam mempengaruhi situasi yang ada. Menyebar luasnya perisitwa Mavi Marmara hingga kepada entitas masyarakat internasional, tidak diragukan lagi merupakan hasil kerja dari sistem komunikasi internasional. Terbentuknya sikap masyarakat internasional yang dalam hal ini adalah individu warga dunia, juga sebagian besar juga merupakan konsekuensi dari respon mereka terhadap apa yang ditampilkan oleh agenda setting suatu kiblat kantor berita dunia.

Sebagian besar pemberitaan yang selalu menggambarkan Israel sebagai penyerang yang tidak berprikemanusiaan, membuat berbagai anggota masyarakat internasional yang dalam hal ini adalah individu yang memiliki negara dan berbagai lembaga internasional, terjebak dalam satu koridor yang sama, yakni mengutuk serangan Israel. Tidak hanya di stasiun televisi, tetapi juga pada pemberitaan surat kabar atau media online, Peristiwa Mavi Marmara selalu disebutkan sebagai “Insiden Berdarah” atau “Serangan Mematikan” yang dilakukan Israel. Hal tersebut dapat dilihat pada pemberitaan Al Jazeera yang berjudul “Israel attack was unlawful” yang mengatakan bahwa “…since Gaza was suffering from a humanitarian crisis on the day of the deadly raid, for this reason alone, Israel’s blockade is unlawful and cannot be sustained in law.” Pada program Metro-Highlight yang menayangkan rekaman video insiden Mavi Marmara dengan tajuk Mavi Marmara Berdarah, dan juga pada salah satu Koran Suara Karya edisi Rabu, 2 Juni 2010 yang menyebutkan “…serangan Israel sebagai serangan Komando mematikan terhadap kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza.” Serta pada website straitstimes.com yang menyebutkan “Indonesia and Malaysia yesterday condemned the deadly Israeli raid on a ship carrying activist and aid to the Gaza Strip.”

Serangkaian pemberitaan yang dianggap pihak Israel sebagai “biased” dan “one-sided” ini, dapat dikatakan cukup berjasa membuat mereka yang sudah jelas terpisah oleh keadaan gegografis negara masing-masing, dapat menjadi satu melalui keseragaman opini yang tersusun melalui apa yang mereka terima dari pemberitaan media. Warga Turki, Yunani, dan Washington DC bersama-sama melakukan demonstrasi mengutuk serangan Israel. Terdapatnya desakan dari warga negara-negara yang bersangkutan dengan Mavi Marmara, membuat pemerintah semakin gencar untuk mendesak Israel segera mempertanggung-jawabkan serangan militernya ataupun mengadakan sebuah forum yang membahas sikap masyarakat internasional dalam menanggulangi aksi Israel. Salah contoh yang dapat dilihat mengenai peran media yang ekuivalen dengan keseriusan pemerintah dalam menangani warga negaranya adalah situasi di Indonesia pasca serangan yang melibatkan 12 belas WNI. Dengan adanya pemberitaan yang memenuhi headline news ataupun program highlights dari berbagai stasiun televisi swasta, membuat pemerintah Indonesia tidak dapat lagi menyembunyikan apa yang terjadi seputar Mavi Marmara. Hasilnya, transparansi kebijakan politik luar negeri pun tidak dapat lagi dihindari.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pemberitaan dari beberapa media seperti Al Jazeera dan Reuters yang menjadikan Israel sebagai pelaku kekerasan terhadap 9 relawan yang tewas pada peristiwa Mavi Marmara, dianggap biased oleh Israel. Beberapa media yang pro Israel seperti CNN dan FOX News menunjukkan framing berita melalui sisi yang berbeda. Pada pemberitaan CNN sejak insiden Mavi Marmara terjadi, tidak pernah sekalipun penulis menemukan kata-kata seperti “Israely Death Raid”, dalam setiap artikel CNN, peristiwa Mavi Marmara lebih sering disebut sebagai “May 31 Gaza flotilla incident” atau bentrokan militer antara militer dan aktivis yang sayangnya menyebabkan korban jiwa. Kantor berita yang berbasis di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat ini, pada pemberitaan online yang disadur penulis melalui melalui CNN.com lebih menonjolkan sumber atau dasar dari keputusan Israel “mencegat” Mavi Marmara di perairan internasional, yakni terdapatnya kecurigaan pemerintah Israel mengenai senjata bagi militant Hamas yang diselundupkan ke dalam bantuan kemanusiaan yang dibawa oleh Mavi Marmara.

Pada pemberitaan media CNN mengenai peristiwa Mavi Marmara, selalu disebutkan bahwa konfrontasi terjadi akibat aktivis yang menumpang Mavi Marmara, menyerang tentara Israel lebih dulu dengan menggunakan ketapel, pisau, kapak, dan tongkat besi. Pada konferensi pers perilah serangan terhadap bantuan kemanusiaan, di Yerussalem 2 Juni lalu, Benjamin Netanyahu menyatakan kecurigaannya terhadap bantuan persenjataan bagi militan Hamas, “Who stood behind the extremist group on the boat? Who subsidized them? How did axes, knives, bars and other weapons get on the ship?”[76] Lebih lanjut lagi, pada pemberitaan CNN, dikatakan bahwa intervensi Israel ke Mavi Marmara adalah legal. Israel tidak pernah bersalah akibat berusaha mempertahankan diri dari teroris bukan berusaha mencegat bantuan kemanusiaan terhadap Gaza, sebagaimana yang ditulis oleh CNN wire staff pada 9 Juni 2010 lalu, The Prime Minister defended Israel’s actions in setting up a naval blockade of Gaza, saying it was legal. Netanyahu said there was no humanitarian crisis in the Palestinian territory, because goods were able to enter through land-based access points. Netanyahu said Israel still allows humanitarian aid into Gaza despite what he called “war crimes” committed by Hamas, which does not recognize Israel’s right to exist.[77]

Sebelumnya telah disebutkan pada harian Wall Street Journal bahwa pihak pro-Israel lebih menyalahkan peran Perdana Menteri Reccep Tayyib Erdogan dibandingkan keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam salah satu edisi CNN mengenai permintaan penyelidikan terhadap Mavi Marmara, CNN menyertakan pernyataan Tony Blair, sebagai anggota Quartet, yang mendukung peran pemerintah Israel. Mantan Perdana Menteri Inggris itu menyatakan “I hope this will enable us to move decisively to a policy on Gaza which keeps out weapons and other combat-related material but lets in, as a matter of course, those items that Gazan people need to improve their lives. This also will enable the U.N. projects for re-construction to go ahead,[78]

Pernyataan dari Tony Blair tersebut tampaknya sengaja ditampilkan untuk mengimbangi berbagai kecaman yang ditujukan oleh berbagai media pro-Palestina. Sebagaimana, negara-negara besar yang selalu mendukung politik luar negeri Israel yang cenderung anarkis, media-media yang memiliki effect besar dalam arus berita internasional, juga selalu hadir untuk merekayasa tindakan Israel sehingga tidak terlihat bersalah di mata publik internasional. Bukan hanya CNN, FOX News, yang merupakan salah satu korporasi media terbesar di dunia, juga hadir mengekspos peristiwa Mavi Marmara dengan kerangka yang berlawanan dengan media pro-Palestina. Jika dalam video yang disiarkan oleh Al Jazeera, militer Israel sebagai pelaku aktif dalam konfrontasi Mavi Marmara, FOX News menampilkan video yang lebih mengekspos tindakan beberapa relawan yang menyerang tentara Israel dengan menggunakan pisau sewaktu mencoba mengintervensi kapal. Pada video tersebut, kalimat propaganda yang menjadikan aktivis sebagai pelaku penyerangan sengaja ditambahkan. Dengan begitu, dalam konfrontasi Mavi Marmara, kedua pihak menjadi bersalah. FOX News, memperlihatkan sisi benar dari keputusan Israel mencegat, sebagaimana kata yang selalu digunakan oleh CNN dan FOX News, pelayaran Mavi Marmara memasuki Jalur Gaza yakni untuk melindungi diri dari serangan teroris Hamas, seperti yang disadur penulis, Prime Minister Benjamin Netanyahu defended the blockade in remarks following the takeover, saying it was meant to keep weapons out of the hands of the Iranian-backed Hamas and he would “not allow the establishment of an Iranian port in Gaza.”[79] Intinya, framing berita CNN dan FOX selalu berusaha untuk meluruskan segala pemberitaan miring yang diekspos oleh media lain. Mengenai peristiwa Mavi Marmara, Israel dianggap berusaha mempertahankan kedaulatanannya dari ancaman senjata illegal untuk separatis Hamas yang diselundupkan bersama bantuan kemanusiaan yang diangkut oleh Mavi Marmara pada pelayarannya 31 Mei 2010 lalu.

Memang, keterlibatan media dalam berbagai aktivitas dunia sudah tidak perlu diragukan lagi. Keberadaan jurnalis maupun koresponden di lokasi kejadian dan kinerja kantor berita multinasional yang selama 24 jam memantau perkembangan segala peristiwa di dunia melalui koresponden mereka, membuat sebuah kantor berita bahkan lebih cepat menyatakan suatu pendapat atau pernyataan seputar kejadian peristiwa dibandingkan pernyataan dari negara yang terlibat perseteruan. Pada kasus Irak saja, satu-satunya yang memiliki akses tak terbatas menuju lokasi-lokasi sensitif ataupun rawan konflik adalah mililter, pemerintah rezim, dan jurnalis.[80] Dengan berkembangnya sistem informasi dan teknologi, suatu berita yang menyangkut khalayak orang banyak, sudah tidak bisa lagi disembunyikan atau ditutup-tutupi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

ANALISIS SIKAP MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PEMBAJAKAN MAVI MARMARA

 

A.     Analisis Penyebab Pembajakan Mavi Marmara

Palestina-Israel, dua nama negara yang kerap kali menarik perhatian dunia oleh berbagai kisah maupun konflik yang terjadi antara dua belak pihak. Sepanjang sejarah Timur-Tengah, konflik Israel-Palestina adalah konflik terpanjang dan terpanas. Tidak terdapatnya perimbangan kekuatan antara kedua negara, membuat satu pihak terus menganeksasi wilayah pihak lain yang kemudian dibalas dengan aksi separatis pihak yang lainnya lagi. Bentuk anarkisme dari mempertahankan diri pun dilakukan oleh pihak Israel untuk menjawab segala bunga api yang berpotensi membakar perang selanjutnya dengan Palestina. Meluncurnya serangan roket dari markas besar Hamas ke pemukiman Yahudi, tak pelak lagi mengundang agresi militer Israel ke Jalur Gaza. Hasilnya, Israel mengumumkan secara internasional bahwa negara Yahudi tersebut memblokade Gaza, tembok pembatas yang dibangun setinggi delapan meter, membatasi gerak-gerik rakyat Palestina, dan apa yang oleh PBB dan sejumlah lembaga kemanusiaan internasional disebut sebagai “Bencana Kemanusiaan” pun terjadi yang terjadi di dalam Gaza.

Pelanggaran gencatan senjata tersebut terjadi sekitar hampir tiga tahun lalu pada 27 Desember 2008, ketika pesawat-pesawat pengebom Israel terbang di atas Jalur Gaza dan melepaskan sasarannya pada pemukiman warga Palestina. Tidak ada pihak yang menyangka bahwa agreasi tersebut berbuntut panjang. Meskipun dewasa ini telah terjadi pelonggaran blokade oleh pihak Israel, namun saat ini, kebijakan deterensi Israel tersebut belum dilepaskan dan puncak dari kebijakan blokade tersebut adalah dengan terjadinya insiden Mavi Marmara. Sebuah bentrokan antara pasukan patroli IDF dengan aktivis yang menyebabkan korban jiwa.

Insiden yang sempat menjadi sangat bahan pembicaraan masyarakat internasional tersebut, menurut penulis adalah sebuah titik kulminasi dari blokade Israel di Gaza. Terdapatnya pemberitaan yang tidak menyenangkan tentang perilaku militer Israel di Gaza, tentang bagaimana rakyat Palestina dihujani bom ataupun ditembak oleh peluru nyasar oleh tentara Israel, menarik perhatian sekawanan relawan kemanusiaan yang tergabung dari berbagai negara untuk menunjukkan simpati mereka melalui pemberian donasi kemanusiaan, terutama oleh sang pelopor yakni IHH yang tergerak atas dasar solidaritas sesama muslim. Tidak ada yang salah dengan tujuan tersebut, misi kemanusiaan itu adalah benar, namun bagaimana misi kemanusiaan itu dilakukan, merupakan suatu hal yang perlu dipertanyakan kembali, terutama jika misi kemanusiaan tersebut malah berakhir dengan insiden. Oleh karena itu, marilah melihat kembali pada detik-detik sebelum kapal tersebut lepas jangkar.

Jauh hari, sebelum Mavi Marmara diberangkatkan menuju Gaza, pelopor dari terlaksananya misi kemanusiaan ini, yakni IHH telah membuat konferensi pers kepada dunia bahwa mereka akan berlayar dari perairan nasional menuju Gaza yang selama ini telah diblokade oleh pemerintah Israel. Mendengar hal tersebut, Israel yang juga sedang dalam misi melindungi rakyatnya dari terror Hamas, membalas berita tersebut dengan ultimatum untuk tidak memasuki perairan Gaza. Namun, dengan solidaritas sesama manusia dan juga sesama saudara muslim (untuk aktivis tertentu), ratusan relawan tersebut rela berjihad. Mavi Marmara berlayar meninggalkan pelabuhan Antalya, Turki pada 27 Mei 2010. Beberapa hari berlayar menyisir Laut Tengah, Iringan kapal tersebut pun semakin mendekati perairan Gaza. Sewaktu masih berada di perairan internasional, radar Israel yang telah menangkap keberadaan kapal asing di dekat perairan mereka, berusaha mengadakan kontak dengan pihak yang bersangkutan. Salah satu bentuk kontak militer Israel dengan kapal terbesar dari aramada tersebut adalah sebagai berikut:

Mavi Marmara, you are approaching an area of hostilities which is under a naval blockade. The Gaza area coastal region and Gaza harbor are closed to all maritime traffic. The Israeli government supports delivery of humanitarian supplies to the civilian population in the Gaza Strip and invites you to enter the Ashdod port. Delivery of supplies in accordance with the authorities’ regulations will be through the formal land crossings and under your observation, after which you can return to your home ports on the vessels on which you have arrived.”

Jika mengacu pada manuskrip di atas, maka jelas terlihat bahwa, Israel telah dua kali melakukan peringatan terhadap Freedom Flotilla untuk tidak memasuki perairan Gaza. Pertama melalui ultimatum atas konferensi pers IHH dan kedua melalui kontak tersebut. Pihak Israel pun telah berusaha bernegosiasi dengan memberikan alternatif penyaluran bantuan kemanusiaan melalui jalur darat di bawah “pengawasan yang bersangkutan”. Namun, keteguhan hati dari para aktivis yang berada di atas kapal tersebut untuk tidak mengindahkan peringatan serta pertimbangan dari Israel. Mavi Marmara tetap saja menerobos perairan yang telah dinetralisir dari pihak asing oleh militer Israel sejak tiga tahun lalu. Satu-satunya langkah yang ditempuh oleh pihak Israel semi menanggulangi hal itu adalah mengerahkan pasukan mereka untuk mendekati Mavi Marmara dengan speedboat yang bertujuan untuk mengarak kapal tersebut berbalik arah dan meninggalkan perairan Gaza menuju Ashdod. Namun, sekali lagi, keteguhan hati sang nakhoda tetap membawa Mavi Marmara menuju perairan Gaza. Sebuah tindakan yang pada akhirnya dijawab Israel dengan menurunkan dua tentaranya ke kapal tersebut yang berakhir dengan insiden berdarah.   

       Gambar 5 : Lokasi Terjadinya Insiden Mavi Marmara

      

                   Sumber: http://internasional.kompas.com

Gambar di atas adalah jalur pelayaran Mavi Marmara dari Turki menuju Perairan Gaza. Sudut tumpul yang terbentuk pada garis hijau di gambar tersebut merupakan titik di mana Mavi Marmara diintervensi oleh Israel sebelum memasuki perairan Gaza dan seharusnya berlabu di Gaza.

Mengacu pada paragraf dan gambar di atas, kiranya dapat dilihat bagaimana Insiden Mavi Marmara dapat terjadi. Menurut penulis, terlepas dari benar tidaknya tindakan Israel terhadap Mavi Marmara yang akan dibahas lebih lanjut pada sub Bab berikutnya, dalam menghadapi Mavi Marmara, pihak Israel telah berusaha menggunakan strategi bertahap demi menghindari terjadinya konfrontasi. Dengan berkibarnya bendera Turki di atas buritan kapal yang merupakan satu-satunya partner Israel Timur-Tengah dan mengingat bahwa sebagian dari penumpang kapal adalah warga negara Eropa yang merupakan negara-negara pendukung kedaulatan Israel, maka pemerintah negara Yahudi tersebut, tentu saja berusaha untuk tidak menyerang Mavi Marmara. Andai kata, pihak Mavi Marmara bersedia menerima tawaran Israel dan melupakan pernyataan yang telah disebutkan dalam konferensi pers demi kebaikan kedua belah pihak, maka pelayaran Mavi Marmara ke Gaza tidak akan berakhir dengan insiden yang menelan korban jiwa. Akan tetapi, dengan sikap dari pihak Mavi Marmara yang dianggap pihak Israel sebagai ancaman, Bagaimanapun sebuah keputusan harus diambil dan Israel memilih untuk mengerahkan aksi militer.

 

B.     Sikap Masyarakat Internasional Dalam Menanggapi Peristiwa Pembajakan Mavi Marmara

Keberadaan Israel yang melalui berbagai sejarah, membuat rakyatnya yakni bangsa Yahudi lebih mengutamakan kedaulatan negara di atas segalanya. Demi menyelamatkan 7.587.0002 jiwa dari segala sesuatu yang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintahnya, Israel rela merintangi sistem masyarakat internasional maupun kaidah hukum yang berlaku. Meskipun Israel selalu berusaha melakukan hubungan bilateral dengan berbagai negara sebagai syarat diakuinya kedaulatan negara itu, namun Israel dapat dengan mudah mengabaikankannya jika hal itu berpotensi membahayakan kepentingan nasionalnya.  Seperti halnya hubungan bilateral antara Israel dan Turki yang harus merenggang akibat kasus Mavi Marmara. Aksi militer Israel yang dianggap Turki sebagai pencorengan kedaulatan Turki, membuat negara bekas kekuasaan Khilafah terbesar di jagad raya itu melupakan kerjasama mereka selama ini.

Bukan hanya Turki, insiden Mavi Marmara juga memicu berekasinya dunia atas nama masyarakat internasional yang berlandaskan pada nilai-nilai hukum internasional. Negara-negara di dunia secara serentak menunjukkan ketidak-setujuan mereka dan mencekaman sikap Israel yang sering dianggap melampaui batas kemanusiaan. Pihak-pihak kontra Israel sekali lagi menyerukan kearogansian Israel yang dianggap selalu bertindak di atas hukum. Beberapa negara bahkan mendesak PBB untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap insiden tersebut. Sementara warga negara di berbagai belahan dunia pun turun ke jalan dan berdemonstrasi meminta Israel segera diseret ke mahkamah internasional untuk dimintai pertanggung-jawababn. Meskipun penulis sangat menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut dan tidak dapat mengingkari bahwa tindakan Israel di atas tanah Palestina untuk beberapa hal tertentu telah melanggar hak asasi manusia. Namun, untuk kasus Mavi Marmara, penulis perlu mencermati dulu latar belakang landasan hukumnya.

Pada aksi invasi dan aneksasi Israel ke tanah Palestina untuk kepentingan pemukiman warga Yahudi, tidak dapat dipungkiri lagi telah melanggar resolusi PBB No. 181 tahun 1947 tentang Partition Plan dan Perjanjian Israel-Palestina tahun 1993. Sehingga sudah sepantasnya Liga Arab memboikot arus perekonomian mereka ke negara itu atau negara yang tidak setuju dengan perbuatan Israel, memilih untuk tidak melakukan hubungan diplomatis. Perbuatan Israel yang menembaki warga sipil serta menghujani pemukiman serta infrastruktur vital bagi rakyat Palestina dengan bom pada Perang Gaza, dapat dikatakan telah melanggar Konvensi Jenewa tahun 1954 tentang perlindungan terhadap korban perang. Apabila Israel telah meratifikasi keberlakuan traktat tersebut Israel berhak dibawah ke mahkamah internasional.Lalu bagaimana dengan insiden Mavi Marmara, masyarakat internasional kerap kali mengatakan bahwa Israel telah melanggar hukum internasional. Pada pemberitaan media massa pun, sering kali pelanggaran hukum internasional oleh Israel dijadikan sebagai tajuk pemberitaan. Namun, tidak diberi spesifikasi perjanjian yang menimbulkan hukum apa yang telah dilanggar oleh Israel. Hanya secara implisit disebutkan bahwa karena insiden Mavi Marmara dilakukan di perairan internasional atau di laut lepas pantai Gaza maka secara otomatis, hukum yang dilanggar adalah perjanjian Unclose 1982 yang di dalamnya mengatur tentang berbagai aktivitas pelayaran di laut lepas. Kemudian, karena menyerang warga sipil dan bantuan kemanusiaan, maka Israel secara otomatis dianggap melanggar Humanitarian Law atau hukum hak asasi manusia. Hal tersebut pula yang menyebabkan insiden Mavi Marmara disamakan dengan pembajakan. Namun, seperti yang telah disinggung sebelumnya tentang ratifikasi, apakah Israel sebagai negara tertuduh, telah meratifikasi traktat tersebut sehingga negara itu terikat oleh hukumnya.

Eksistensi masyarakat internasional di dunia memang sangat kompleks. Demi menciptakan terwujudnya seuatu perdamaian dunia yang adil, maka negara-negara yang ada di dunia, bersepakat untuk membuat suatu perjanjian yang mampu mengakomodir benturan perdamaian dunia dengan kepentingan nasional dari tiap negara. Namun, tidak semua dari perjanjian internasional dapat diterima oleh negara anggota dari masyarakat internasional itu sendiri. Sehingga dengan begitu, tidak semua traktat internasional dapat digunakan sebagai sesuatu yang menimbulkan hukum terhadap semua anggota masyarakat. Hanya anggota masyarakat internasional yang mencapai lima tahap perjanjian internasional sajayang terikat pertanggung-jawaban dan tahap itu adalah:

1.      Perundingan

2.      Penandatanganan

3.      Penerimaan Naskah (Adoption of The Text)

4.      Pengesahan Bunyi Naskah (Authentication of The Text)

5.      Pengesahan/Ratifikasi (Ratification)

Seperti halnya Indonesia, meskipun Indonesia merupakan anggota masyarakat internasional dan aktif di berbagai forum PBB, tidak semua dari traktat yang dibuat diratifikasi oleh negara kepulauan ini. Hanya dalam beberapa hal saja Indonesia turut serta dalam Konvensi Internasional dengan mengajukan persyaratan-persyaratan seperti dalam Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Hukum Laut.[81] Dari empat traktat yang diperundingkan, hanya tiga yang bersedia diratifikasi oleh Indonesia, dengan begitu, Indonesia hanya terikat dan bisa disanksi pada ketiga perjanjian internasional saja, sementara traktat ke empat, tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum jika saja Indonesia melanggarnya.

Lalu bagaimana dengan kasus Mavi Marmara, apakah Israel benar telah melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional sehingga masyarakat internasional berhak menganggap bahwa Israel telah menggangu ketertiban dunia dan oleh karena layak diadili?. Untuk menjawab hal itu, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Pusat Kajian Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri, DR. Siswo Pramuno. Beliau mengatakan bahwa sebelum menuding apakah Israel melanggar hukum internasional melalui insiden Mavi Marmara, perlu dilihat terlebih dahulu beberapa substansi penting, pertama dari segi lokasi peristiwa kemudian berlanjut kepada perjanjian apa yang menimbulkan hukum, dan apakah Israel menjadi bagian dari perjanjian itu?.

Mengenai di mana lokasi terjadinya peristiwa, Beliau mengatkan apabila insiden Mavi Marmara terjadi di luar 24 mil wilayah territorial Israel, maka aksi militer Israel perlu diperhitungkan. Pada kenyataannya, konfrontasi Mavi Marmara dengan militer Israel terjadi pada 65 km dari lepas pantai Gaza yang setara dengan 40.36 mil dari zona eksklusif suatu negara mengintervensi kapal asing. Dengan dasar itu, tindakan Israel dapat dikatakan ilegal.

Kedua, dari segi perjanjian apa yang dilanggar, Andai kata Mavi Marmara dibajak di dalam zona eksklusif perairan Gaza yang di blokade Israel yakni 250 mil dari garis pantai, maka perjanjian internasional yang dilanggar adalah Unclose 1982. Dalam perjanjian Unclose 1982 yang merupakan penyempurnaan dari Konvensi Jenewa 1958, dibahas mengenai aturan di laut lepas yang memberi hak istimewa bagi negara-negara yang berbatasan dengan laut hingga 300 mil jauhnya. Akan tetapi, Israel tidak meratifikasi Unclose 1982, sehingga masyarakat internasional, khususnya IIFM atau Misi Pencari Fakta Independen Internasional yang sengaja dibuat oleh Dewan HAM PBB, dapat merujuk pada Konvensi Jenewa 1958, di mana Israel merupakan anggota yang meratifikasi hukum laut, terutama pasal 9 Konvensi Jenewa yang berbunyi sebagai berikut:

Ship owned or operated by a state and used only on government non-commercial service shall on the high seas, have a complete immunity from the jurisdiction of any state other than the flag state.

 

 Perjanjian Hukum Laut PBB, merupakan traktat yang telah lama berlaku. Telah menjadi kebiasaan oleh masyarakat internasional untuk menggunakan perjanjian tersebut sebagai pondasi hukum. Secara tidak langsung, hukum tersebut mengikat siapa saja yang menjadi anggota masyarakat internasional.

Hal serupa juga dikatakan Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, Hadi Rahmat Purnama yang penulis sadur dari Koran Kompas. Dalam pendapatnya, beliau mengutip United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang menyatakan bahwa tidak ada kedaulatan negara di perairan internasional. Laut internasional itu sendiri dibagi menjadi beberapa zona maritim.0-12 mil dari pantai merupakan laut teritorial yang merupakan kedaulatan negara. Kemudian ada zona tambahan sepanjang 12 mil. Di zona ini, ada tambahan kewenangan negara. Tetapi hal ini lebih pada masalah imigrasi kesehatan, sanitari, bea cukai, fiskal. Negara yang bersangkutan bisa melarang kapal asing untuk masuk. Selain itu, karena tindakan ini berada dalam perairan internasional, maka yang hukum yang berlaku adalah hukum bendera kapal. Dalam kasus ini, kapal yang diserang berbendera Turki. Jadi, yang berlaku adalah hukum Turki di atas kapal tersebut, tidak ada yuridiksi negara lain. Kalau Israel memasuki kapal tersebut, ini sama saja melanggar kedaulatan Turki. Jika Israel mengakui juridiksi dari International Court of Justice atau Mahkamah Internasional maka Turki sebagai pihak yang diserang, bisa membawa kasus tersebut ke hadapan Mahkamah Internasional.

Berdasarkan kedua pemaparan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa sikap masyarakat internasional yang mencekam Israel akibat pembajakan Mavi Marmara adalah benar. Atas nama perdamaian dunia, masyarakat internasional menganggap bahwa tindakan Israel telah melanggar hukum laut atau lebih tepatnya Unclose 1982 yang mengatur tentang peraturan di laut lepas. Dalam perjanjian itu telah disepakati bahwa jika sebuah kapal berlayar di perairan internasional baik niaga ataupun perang menyebabkan intervensi, maka hukum yang berlaku adalah hukum bendera kapal. Sehingga anggota masyarakat internasional yang paling berhak bersikap dalam kasus Mavi Marmara ini adalah  adalah negara Turki karena keputusan Israel menyerang Mavi Marmara telah mengingkari kedaulatan Turki. Akan tetapi, Israel tidak saja melanggar satu perjanjian melainkan dua perjanjian tentang hukum kemanusiaan atau HAM PBB dengan tidak memberikan akses kepada kapal bantuan kemanusiaan dan menyerang awak kapalnya. Dengan begitu, masyarakat internasional berhak menganggap Israel telah mengganggu ketertiban dan perdamaian dunia. Meskipun Israel tidak meratifikasi perjanjian tersebut, namun sebagaimana yang disebutkan oleh DR. Siswo Pramuno bahwa traktat yang telah berlaku lama akan menjadi kebiasaan yang mengikat setiap anggota masyarakat yang tentu saja dalam hal ini juga termasuk Israel.

Israel dapat saja terus menggunakan sikap realisnya yang menganggap negara lain adalah teman selama tindakan negara itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Israel. Selain itu, dengan adanya blokade di perairan Gaza dan ultimatum sebelum menyerang Mavi Marmara, Israel bisa saja membuat buku putih. Namun, status keanggotaan Israel di PBB, yang telah menjadi bagian masyarakat internasional, mengharuskan Israel mengakui supermasi hukum traktat internasional. Di mana, menurut Michael Walzer, dalam aturan masyarakat internasional intervensi atau agresi militer antar sesama anggota masyarakat internasional adalah ilegal, kecuali jika intervensi itu adalah intervensi yang menyangkut hak asasi manusia, yang keberlakuannya telah dilindungi dalam undang-undang PBB.[82]

 

 

BAB V

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Merujuk dari pembahasan pada Bab IV, maka ditariklah kesimpulan sebagai berikut:

1.      Mavi Marmara adalah sebuah kapal bantuan kemanusiaan berbendera Turki yang dipelopori oleh IHH untuk berlayar ke wilayah Gaza demi membantu rakyat Palestina.

2.      Terdapatnya blokade militer yang diberlakukan oleh Israel di sekitar wilayah Gaza membuat Israel melarang berbagai aktivitas kelautan di perairan Gaza sehingga pelayaran Mavi Marmara menjadi terhambat dan berakhir dengan sebuah insiden.

3.      Kurang berfungsinya lembaga ataupun organisasi internasional seperti PBB dalam menyikapi sikap “Detterence” Israel, membuat negara Yahudi tersebut terus saja bertindak di atas hukum internasional demi mewujudkan negara Israel Raya di atas tanah Palestina.

4.      Salah satu faktor mengapa hingga kini, Israel masih bisa melakukan tindakan ilegal terhadap rakyat Palestina adalah terdapatnya negara-negara besar yang kerap kali membantu Israel menyiasati supermasi perjanjian internasional yang keabsahannya diakui oleh Masyarakat internasional.

5.      Pada kasus Mavi Marmara, insiden tersebut melibatkan warga negara yang berasal dari negara-negara di seluruh dunia baik yang pro maupun yang kontra terhadap Israel, sehingga kebijakan Israel mengintervensi kapal tersebut pada akhirnya memicu kemarahan masyarakat internasional.

6.      Tindakan Israel mengintervensi bantuan kemanusiaan di perairan internasional dianggap telah mengganggu konsep tatanan dunia yang merupakan sebuah pola dalam sistem masyarakat internasional dalam menyebarkan keadilan bagi setiap negara di dunia, sehingga pada peristiwa Mavi Marmara, masyarakat internasional menganggap bahwa tindakan Israel yang telah melanggar pola interaksi masyarakat internasional, perlu ditindak-lanjuti dengan jalan membawa Israel ke Mahkamah Internasional.

7.      Akibat aksi militer Israel terhadap Mavi Marmara, hubungan bilateral antara Turki dan Israel menjadi renggang. Sementara situasi politik di Timur-Tengah yang melibatkan Palestina, Israel, Mesir, menjadi semakin renggang, khususnya dalam hal hubungan regional ketiga negara.

Saran-Saran

1.      Dengan adanya blokade Israel di Gaza dan sikap pemerintah negara tersebut yang menolak kedatangan Mavi Marmara, pihak IHH sebagai pelopor dan pemerintah Turki sebagai pendukung aksi tersebut, seharusnya memberi perlindungan ataupun perlawanan lebih terhadap Mavi Marmara hingga mencapai Jalur Gaza dari pada sekedar peringatan kepada Israel untuk tidak menyerang kapal tersebut.

2.      Faktanya, pelayaran Mavi Marmara telah berakhir dengan sebuah insiden yang merenggut korban jiwa, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut, pihak-pihak yang berwajib, seperti PBB pada umumnya dan Dewan Keamanan pada khususnya, harus mengambil sikap tegas terhadap tindakan Israel, seperti melakukan investigasi yang berimbang dan mengeluarkan sanksi yang kongkrit jika Israel betul terbukti bersalah. Bukannya sekedar mengatakan bahwa Israel mengerahkan kekuatan berlebihan dalam mengintervensi Mavi Marmara.

3.      Jika masyarakat internasional betul merasa bahwa Israel telah melakukan banyak pelanggaran terhadap perjanjian internasional dan memang berniat untuk menyelesaikan konflik antara Israel-Palestina, khususnya Mavi Marmara, maka sikap masyarakat internasional harus lebih dari sekedar kecaman melainkan mendesak pertanggung-jawaban dan perminta-maafan dari Israel khususnya kepada korban insiden Mavi Marmara dan kepada warga dunia pada umumnya.

4.      Jika masyarakat internasional betul perduli dengan nasib rakyat Palestina, maka diharapkan PBB menerima usul dari wakil presiden HAM Dewan Keamanan untuk menghentikan aksi Israel membangun pemukiman Yahudi di wilayah aneksasi milik Palestina.

5.      Masyarakat internasional juga harus bersikap netral dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul antara kedua pihak.

6.      Tidak perlu dipungkiri lagi bahwa Israel selalu mendapatkan dukungan dari negara-negara besar yang berperan seperti Amerika-Serikat. Jika masyarakat internasional ingin Israel berhenti menyebabkan kericuhan terhadap ketertiban dan perdamaian dunia, Amerika Serikat harus berhenti memveto segala keputusan PBB yang memberatkan Israel. Hal itu disebabkan oleh, jika segenap anggota masyarakat bekerja sama menegur Israel, pada akhirnya, negara Yahudi tersebut pun akan berhenti bertindak anarkis terhadap rakyat Palestina.

 


[1]Harian Seputar Indonesia.com Diakses pada 09/03/2011 pukul: 21.57

[2]‘Harian Republika’,  Kamis, 3 Juni 2010, Hal.3

[3]Http://Anton Hilman Blog.com/kronologis-serangan-tentara-israel-ke-kapal-mavi-marmara-freedom-flotilla.html Diakses pada 09/03/2011 21:30.

[4]Log.Cit Harian Republika.

[5] TRIBUNNEWS.COM. Diakses Pada: 18/5/2011. Pukul: 11.57 Wita

[6]Robert, J dan Georg, S. 2005, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal: 187 (terjemahan).

[7]‘Harian Media Indonesia’, Kamis 3 Juni 2010, Hal: 18

[8]Ibid. Hal.199

[9]Martin Griffiths, 2001,  Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal: 200

[10]Kristina Borjensson. 2006. Mesin Penindas Pers. Bandung: Q-Press. Hal.23 (Terjemahan)

[11]Op.Cit. Robert Jackson dan Georg Sorensen. Hal. 184

[12]Ibid. Hal.185

[13]F. Isjwara,  1999, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Putra Bardin, Hal.92

[14]Op.Cit. Robert Jackson dan Georg Sorensen. Hal.184

[15]Op.Cit. F. Isjwara. Hal. 95

[16]Op.Cit. Robert Jackson dan Georg Sorensen. Hal.49

[17]Alma Manuputy, Hamid Awaluddin, Dkk. 2008. Hukum Internasional. Depok: Rech-Ta Hal: 60

[18]Op.Cit. Robert Jackson dan Georg Sorensen. Hal: 70

[19]Op.Cit. Martin Griffiths, Hal. 231

[20]Ibid. Hal 32

[21]Op.Cit. Robert Jackson dan Georg Sorensen.Hal. 192

[22]Ibid. Hal. 184

[23]Op.Cit. Martin Griffiths. Hal: 200

[24] Op.Cit. Robert Jackson dan Georg Sorensen. Hal.199

[25] Op.Cit. Martin Griffiths. Hal. 218

[26]Aljazeera.net/English. Diakses pada: 3/4/2010. 1.19 Wita

[27]Ibid.

[28] Suparman, 2003, Sejarah Nasional dan Umum, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Hal. 34

[29]Prof. Dr. Anwar Arifin, 2010, Opini Publik, Depok: Gramata Publishing. Hal.115

[30]Dedy Djamaluddin Dkk, 1993, Komunikasi Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Hal.3

[31] Ibid. Hal:55

[32]Dedy Djamaluddin Dkk, 1993, Komunikasi Internasional, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, Hal : viii

[33]Ibid. Hal: 142

[34] Dan Nimmo. 2005. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (Terjemahan) Hal.9

[35]Pippa Noris, Montague Kern, and Marion Just. 2003. Framing Terrorism The News Media, the Government and the Public. New York: Routledge. Hal.134

[36]Mochtar Kusumatrnadja dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: P.T Alumni, Hal.170

[37]Tabloid Diplomasi’ Edisi September 2010. Rabu, 15 September 2010.  Sejarah Rezim Hukum.

[38]Ibid. Hal: 171

[39]Wikipedia.com/Israel Diakses pada 6/5/2011, 8.56 Wita

[40]Ibid.

[41]A. Maheswara, 2010, Rahasia Kecerdasan Yahudi, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, Hal: 13

[43]Op.Cit. A. Maheswara. Hal: 15

[44]Ibid. Hal 19

[45]Ibid. Hal: 20.

[46]http://www.muchsir.co.cc/2011/03/akar-konflik-palestina-israel-tinjauan.html Diakses pada Diakses pada 09/03/2011 pukul: 21.35 Wita

[47]http://bani-israil.blogspot.com, Diakses pada 15/6/2011 pukul 1:52 Wita

[49]Yeyen Rostiani. 2009. Inside Gaza:Genosida Israel di Gaza dan Palestina. Jakarta: KinzaBooks. Hal:56-57

[51]Op.Cit, Yeyen Rostiani. Hal: 60

[53]Wikipedia.com/Palestina. Diakses pada 6/6/2011 pukul: 4.42 Wita

[54] A. Monica Adriana, B. “Suatu Analisis tentang Prospek perdamaian Israel-Palestina Pasca Yasser Arafat”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perpustakaan Umum Unhas. Hal: 38

[56]Fawzy Al-Ghadiry. 2010. Sejarah Palestina: Asal Muasal Konflik Palestina-Israel. Jogjakarta; Bookmarks. Hal.33

[58]Op.Cit Fawzy Al-Ghadiry. Hal: 66

[59]Ibid. Hal: 67

[60] Budi Susanto, 2011, Bukti Kekejaman Israel di Palestina, Yogyakarta: IRCiSoD Hal.280

[61]http://Anton Hilman Blog.com/kronologis-serangan-tentara-israel-ke-kapal-mavi-marmara-freedom-flotilla.html Diakses pada 09/03/2011 21:30.

[62]‘Harian Republika’ Edisi Kamis, 3 Juni 2010. Hal:7

[63]‘Harian Kompas’ Edisi Kamis, 3 Juni 2010. Hal: 11

[64]Harian Republika’ Kamis, 3 Juni 2010. Hal 7

[65] TRIBUNNEWS.COM. Diakses Pada: 18/5/2011. Pukul: 11.57 Wita.

[66] Http://Anton Hilman Blog.com/kronologis-serangan-tentara-israel-ke-kapal-mavi-marmara-freedom-flotilla.htmlDiakses pada 09/03/2011 21:30.

[67]‘Harian Suara Karya’ Edisi Kamis, 3 Juni 2010. Hal: 2

[68] Al Jazeera.Net/English Diakses pada: 3/9/2011 pada 21.57 Wita.

[69] Ibid.

[70] ‘Harian Republika’ Edisi Senin, 7 Juni 2010, Hal.34

[71] ‘Harian Sinar Harapan’ Edisi Rabu, 2 Juni 2010. Hal: 5

[72] ‘Harian Republika’ Edisi Kamis, 3 Juni 2010. Hal:8

[73] Ibid.

[74] Global Future Institute.Com/Dunia_kutuk-Israel,AS-Basa_Basi. Diakses pada: 26/6/2011 pukul:1.55 Wita

[75]Op.Cit. Suparman. Hal.21

[78] Ibid.

[80]Op.Cit.  Kristina Borjesson. Hal.23

[81]Op.Cit. Alma Manuputy, Hamid Awaluddin, et. Al. Hal. 60

[82]Op.Cit. Martin Griffiths, Hal.224

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s