KOPERASI DALAM USAHA KECIL DAN MENENGAH MENUJU ERA PERDAGANGAN BEBAS

KOPERASI DALAM USAHA KECIL DAN MENENGAH MENUJU ERA PERDAGANGAN BEBAS

ERA PERDAGANGAN BEBAS

Gelombang tuntutan terhadap otonomi daerah yang sangat besar  pada masa reformasi berakar pada dua hal. Pertama, fakta historis menunjukkan adanya kebinekaan sosial-politik geografi antar daerah yang tinggi. Kedua, adanya pengaruh dari era perdagangan bebas dunia menuju perdagangan bebas, yang ditandai oleh semakin mudahnya mobilitas tenaga kerja, kapital, dana dan informasi melintasi jarak dan waktu.

Aspek pertama menumbuhkan kebutuhan akan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman cara masyarakat mengatur dirinya melalui suatu lembaga yang disebut dengan pemerintah. Aspek kedua secara riil telah membuka kesempatan bagi daerah untuk berhubungan dengan atau mengunjungi bagian belahan bumi mana pun secara cepat, dan juga sebaliknya bagi usaha ekonomis dari luar untuk masuk dan “mematikan” usaha di daerah.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh wahana perdagangan bebas (travel, transport and telecomunication), maka intuisi bisnis yang muncul pertama adalah keinginan untuk melakukan pertukaran / perdagangan dengan berbagai pihak. Sejarah perkembangan peradaban manusia membuktikan bahwa aktivitas perdagangan senantiasa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Meskipun sangat mungkin besaran manfaat yang diterima keduanya tidak sama atau bahkan rnungkin sangat timpang, namun perolehan tambahan keuntungan penghasilan sebagai dampak langsung dari perluasan perdagangan rnerupakan kepentingan utama dari para pelakunya. Oleh karena itu, gelombang perdagangan bebas selalu diikuti oleh tuntutan untuk mengurangi berbagai hambatan atau liberalisasi perdagangan.

Aspek kedua yang dipicu oleh perdagangan bebas adalah semakin cepat usangnya sistem pemerintahan yang sentralistis. Wahana perdagangan bebas telah memungkinkan sektor swasta melakukan relokasi dan realokasi sumberdaya secara cepat dan efisien mengikuti signal pasar. Selanjutnya, pengaruh tersebut akan menampakkan diri dalam struktur dan fungsi pemerintahan, dimana pemerintah dituntut lebih banyak mengurus penyediaan public good dan secara significant mengurangi perannya sebagai pelaku / pelaksana pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Iklim usaha merupakan terminologi untuk menggambarkan situasi lingkungan tempat kegiatan bisnis berlangsung. Dalam kaitannya dengan peranan UKM, lingkungan usaha ini dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat. Lingkungan dimaksud setidaknya terdiri dari tiga komponen / unsur yaitu sosial, ekonomi, dan kondisi alam. Aspek penting dari unsur sosial yang menentukan iklim usaha adalah “nilai” masyarakat setempat terhadap profesi pengusaha / pedagang dan penghargaan terhadap “kerja”. Aspek ekonomi mencakup akses terhadap keamanan, infrastruktur, perijinan, informasi, dan kredit, serta hambatan di bidang perdagangan dan investasi. Aspek perdagangan dan investasi menjadi issu penting, mengingat kedua aktivitas ekonomi tersebut merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, kondisi alam berkaitan dengan kondisi topografi, jarak, dan lain-lain.

lnteraksi ketiga unsur tersebut menentukan besarnya biaya transaksi (transaction cost), yang merupakan barometer utama untuk menilai kondusifitas iklim usaha di suatu daerah. Semakin rendah biaya transaksi berarti iklim usaha semakin kondusif, dan sebaliknya bila biaya transaksi meningkat atau semakin tinggi,  berarti iklim usaha semakin tidak kondusif.

Melalui uraian di atas dapat ditarik hubungan antara otonomi daerah dengan iklim usaha. Bila otonomi daerah diimplementasikan dalam bentuk penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah tanpa ada peningkatan efektivitas pengeluaran, sehingga mengakibatkan kenaikan biaya transaksi, maka iklim usaha akan memburuk atau semakin tidak kondusif. Sebaliknya, jika otonomi daerah lebih ditekankan dalam bentuk peningkatan efektivitas pengeluaran (dana dialokasikan berdasarkan prioritas kebutuhan daerah) daripada penambahan jenis pajak dan retribusi, sehingga biaya transaksi menurun, maka iklim usaha akan membaik atau semakin kondusif.

Iklim usaha yang semakin kondusif akan memberi pengaruh positif terhadap perekonomian daerah, dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,  penurunan tingkat pengangguran, peningkatan Upah tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan PAD. Kondisi ini dimungkinkan karena kegiatan bisnis semakin marak sejalan dengan penurunan biaya transaksi.

Dari uraian di atas nampak bahwa perdagangan bebas mendorong perubahan struktur pemerintahan, khususnya dari struktur pemerintahan sentralistik menuju desentralisasi. Di sisi lain, perdagangan bebas juga mernperbesar dan memperluas pasar bagi produk daerah. Di era otonomi, kesempatan dan kemungkinan bagi pengusaha daerah untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan pasar dunia banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan daerah dalam merespon otonomi daerah. Terhadap respon dimaksud perlu dikenali hingga sejauh mana otonomi daerah mengakibatkan perubahan biaya transaksi dalam perekonomian daerah. Ada dua kondisi yang mungkin terjadi. Pertama, respon pemerintahan daerah mengakibatkan kenaikan biaya transaksi atau iklim usaha semakin tidak kondusif, sehingga banyak pengusaha daerah kehilangan kesempatan untuk meraih manfaat dari perdagangan bebas perdagangan dan investasi. Kedua, respon pemerintahan daerah menghasilkan penurunan biaya transaksi atau iklim usaha semakin kondusif, sehingga diharapkan semakin banyak pengusaha daerah yang berpeluang mendapat kesempatan meraih manfaat dari perdagangan bebas perdagangm dan investasi.

Kembali pada pertanyaan pada bab sebelumnya, maka patut dipertanyakan upaya apa yang harus dilakukan sehingga pelaksanaan otonomi daerah dalam era perdagangan bebas akan mendorong iklim usaha di daerah semakin kondusif bagi setiap usaha bisnis yang ada. Selanjutnya, bagaimanakah UKM dapat memanfaatkan iklim usaha yang sehat sehingga dapat mendukung keberhasilan otonomi daerah dalam menggerakkan potensi ekonomi masyarakat.

PERAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

Peranan UKM dalam perekonomian nasional diakui sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UKM terhadap lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan sebagai penggerak peningkatan ekspor manufaktur / nonmigas. Di sisi lain, krisis ekonomi yang diawali dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa UKM relatif lebih bertahan daripada usaha skala besar, yang banyak mengalami kebangkrutan. Hal di atas berimplikasi pada pentingnya mengembangkan UKM. Beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya pengembangan UKM adalah:

  • Fleksibilitas dan adaptabilitas UKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan.
  • Relevansi UKM dengan proses-proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integritas kegiatan pada sektor ekonomi yang lain.
  • Potensi UKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja.
  • Peranan UKM dalam waktu jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi, karena UKM umumnya diusahakan pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan import yang rendah.

 

Nama                   : Fitriyah

NIM           : 09421315

Jurusan      : Ekonomi 4 Sore

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s