MAKALAH BPK

BPK

 

 

 

Di Susun Oleh :

FIFI ARI SHOLIKAH

MERLY DWI P

RIMA MARLITA

WIWIK INDRAWATI

X.E

PEMERIHTA KABUPATEN NGAWI DEPARTEMEN PENDIDIKAN

SMAN 1 NGRAMBE

2010/2011


BAB VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pasal 25

Pengertian dan Tingkatan

  1. Pengertian.

Badan Pemeriksa keuangan (BPK) adalah Badan yang dibentuk HKI untuk memeriksa seluruh harta kekayaan HKI di lingkup tingkat pelayanan masing-masing, dengan berpedoman kepada Peraturan Penatalayanan Keuangan HKI.

  1. Tingkatan Badan Pemeriksa Keuangan
  1. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat dibentuk di tingkat Pusat oleh Sinode.
  2. Badan Pemeriksa Keuangan Daerah dibentuk di tingkat daerah oleh Sidang Daerah.
  3. Badan Pemeriksa Keuangan Resort dibentuk di tingkat Resort oleh Sidang Resort.
  4. Badan Pemeriksa Keuangan Jemaat dibentuk di tingkat Jemaat oleh Sidang Jemaat.

Pasal 26

Badan Pemeriksa Keuangan Jemaat (BPKJ)

  1. Komposisi Badan Pemeriksa Keuangan Jemaat.

Badan Pemeriksa Keuangan Jemaat (BPKJ) terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih Sidang Jemaat dari partohonan atau non-partohonan anggota Jemaat, tetapi yang tidak menduduki jabatan Pimpinan dan Majelis di Jemaat.

  1. Syarat-syarat dapat dipilih menjadi BPKJ:
  1. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun dan sedikitnya sudah menjadi anggota Jemaat HKI selama 5 tahun.
  2. Tidak sedang menjalani Hukuman Siasat Gereja.
  3. Mempunyai keterampilan dalam mengelola keuangan.
  4. Bersedia menjadi Badan Pemeriksa Keuangan Jemaat.
  5. Anggota Sidang Jemaat dan hadir pada waktu Sidang jemaat mengadakan pemilihan BPKJ.
  6. Dipilih menjadi BPKJ oleh Sidang Jemaat.
    1. Memeriksa pengelolaan harta kekayaan HKI di Jemaat.
    2. Menerima informasi seluas-luasnya menyangkut pengelolaan seluruh harta kekayaan HKI di jemaat dari Pimpinan Jemaat.
    3. Memberikan saran-saran pengelolaan seluruh harta kekayaan HKI dalam ruang lingkup jemaat kepada Pimpinan Jemaat.
    4. Memberikan Laporan hasil pemeriksaan keuangan jemaat kepada Majelis Jemaat dan Pimpinan Resort.
    5. Mempertanggungjawabkan pengembanan tugasnya kepada Sidang Jemaat. Laporan Pertanggungjawaban Pengembanan Tugas BPKJ harus terlebih dahulu dikonfirmasi kepada Pimpinan Jemaat sebelum dilaporkan kepada Sidang Jemaat. Laporan Pertanggungjawaban tugas BPKJ yang belum dikonfirmasikan kepada Pimpinan Jemaat dianggap tidak sah.
  1. Tugas-tugas BPKJ:

Pasal 27

Badan Pemeriksa Keuangan Resort (BPKR)

  1. Komposisi Badan Pemeriksa Keuangan Resort.

Badan Pemeriksa Keuangan Resort (BPKR) terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih Sidang Resort dari partohonan atau non-partohonan anggota Jemaat, tetapi yang tidak menduduki jabatan Pimpinan dan Majelis di Resort.

  1. Syarat-syarat dapat dipilih menjadi BPKR:
  1. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun dan sedikitnya sudah anggota Jemaat HKI 5 (lima tahun) tahun.
  2. Tidak sedang menjalani Hukuman Siasat Gereja.
  3. Mempunyai keterampilan dalam mengelola keuangan.
  4. Bersedia menjadi Badan Pemeriksa Keuangan Resort.
  5. Anggota Sidang Resort dan hadir pada waktu Sidang Resort mengadakan pemilihan BPKR.
  6. Dipilih menjadi BPKR oleh Sidang Resort.
  7. Memeriksa pengelolaan harta kekayaan HKI di Resort
  8. Memeriksa harta kekayaan HKI di Jemaat atas permintaan Pimpinan Resort.
  9. Menerima informasi seluas-luasnya menyangkut pengelolaan seluruh harta kekayaan HKI di Resort dari Pimpinan Resort.
  10. Memberikan saran-saran pengelolaan seluruh harta kekayaan HKI dalam ruang lingkup Resort kepada Pimpinan Resort.
  11. Memberikan Laporan hasil pemeriksaan keuangan Resort kepada Majelis Resort dan Pimpinan Daerah.
  12. Mempertanggungjawabkan pengembanan tugasnya kepada Sidang Resort. Laporan Pertanggungjawaban tugas BPKR harus terlebih dahulu dikonfirmasi kepada Pimpinan Resort sebelum dilaporkan kepada Sidang Resort. Laporan Pertanggungjawaban tugas BPKR yang belum dikonfirmasikan kepada Pimpinan Resort dianggap tidak sah.
  1. Tugas-tugas BPKR:

Pasal 28

Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD)

  1. Komposisi Badan Pemeriksa Keuangan Daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih Sidang Daerah dari partohonan atau non-partohonan anggota Jemaat, tetapi yang tidak menduduki jabatan Pimpinan dan Majelis di Daerah.

  1. Syarat-syarat dapat dipilih menjadi BPKD:
  1. Usia minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun dan sedikitnya sudah anggota Jemaat HKI 5 (lima tahun) tahun.
  2. Tidak sedang menjalani Hukuman Siasat Gereja.
  3. Mempunyai keterampilan khusus di bidang Akuntansi atau pengelolaan keuangan.
  4. Bersedia menjadi Badan Pemeriksa Keuangan Daerah.
  5. Anggota Sidang Daerah dan hadir pada waktu Sidang Daerah mengadakan pemilihan BPKD.
  6. Dipilih menjadi BPKD oleh Sidang Daerah.
    1. Mengawasi dan memeriksa pengelolaan harta kekayaan HKI di Daerah
    2. Menerima informasi seluas-luasnya menyangkut pengelolaan seluruh harta kekayaan HKI di Daerah dari Pimpinan Daerah.
    3. Memberikan saran-saran pengelolaan seluruh harta kekayaan HKI dalam ruang lingkup Resort kepada Pimpinan Daerah.
    4. Memberikan Laporan hasil pemeriksaan keuangan Resort kepada Majelis Daerah dan Pucuk Pimpinan.
    5. Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Sidang Daerah. Laporan Pertanggungjawaban tugas BPKD harus terlebih dahulu dikonfirmasikan kepada Pimpinan Daerah sebelum dilaporkan kepada Sidang Daerah. Laporan Pertanggungjawaban tugas BPKD yang belum dikonfirmasikan kepada Pimpinan Daerah dianggap tidak sah.
    6. Memeriksa harta kekayaan Jemaat atau Resort atas permintaan Pimpinan Daerah.
  1. Tugas-tugas BPKD:

Pasal 29

Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP)

  1. Komposisi Badan Pemeriksa Keuangan Pusat.

Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP) terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih Sinode dari partohonan atau non-partohonan anggota Jemaat, tetapi yang tidak menduduki jabatan Pimpinan atau Majelis Pusat.

  1. Syarat-syarat dapat dipilih menjadi BPKP:
  1. Usia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun, sudah anggota Jemaat HKI 10 tahun.
  2. Tidak sedang menjalani Hukuman Siasat Gereja.
  3. Mempunyai keterampilan khusus di bidang Akuntansi atau pengelolaan keuangan yang dibuktikan dengan foto copy ijazah atau biodata (tertulis).
  4. Bersedia menjadi Badan Pemeriksa Keuangan Pusat.
  5. Anggota Sinode dan hadir pada waktu Sinode mengadakan pemilihan BPKP.
  6. Dipilih menjadi BPKP oleh Sinode .
  7. Mengawasi dan memeriksa pengelolaan harta kekayaan HKI di Pusat.
  8. Menerima informasi seluas-luasnya menyangkut pengelolaan seluruh harta kekayaan HKI Pusat.
  9. Memberikan saran-saran pengelolaan harta kekayaan HKI di semua tingkat pelayanan HKI kepada Pucuk Pimpinan.
  10. Memberikan Laporan hasil pemeriksaan keuangan Pusat kepada Majelis Pusat dan Pucuk Pimpinan.
  11. Mempertanggungjawabkan pengembanan tugasnya kepada Sinode. Laporan Pertanggungjawaban Pengembanan Tugas BPKP harus terlebih dahulu ada konfirmasi kepada Pucuk Pimpinan sebelum dilaporkan kepada Sinode. Laporan Pertanggungjawaban tugas BPKP yang belum dikonfirmasikan kepada Pucuk Pimpinan dianggap tidak sah.
  12. Memeriksa harta kekayaan Jemaat, Resort dan Daerah atas permintaan Pucuk Pimpinan.
  1. Tugas-tugas BPKP:

INILAH.COM, Jakarta – BPK kembali memberikan status disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Menkeu Sri Mulyani berharap pengertian BPK.”Negara ini baru saja membuat neraca 3 tahun lalu. Kita harus membayangkan pembanding kewajarannya dengan negara seperti Amerika yang sudah punya neraca puluhan atau ratusan tahun lalu. Mereka menerapkan LK untuk negaranya. Meski kita terlambat tidak berarti kita butuh 100 tahun untuk memperbaiki. Kita minta tenggang waktu yang wajar karena magnitudenya seperti apa,” kata Menkeu di Gedung Depkeu, Jakarta, Rabu (28/5).

Saat ini, kata dia, ada 21 ribu satuan kerja. Kalau mereka tahu sedikit saja soal LK, Menkeu yakin hal itu akan sangat membantu. “Kalau satuan kerja dapat uang dari DIPA, maka dicatat dipakai dilaporkan, itu saja. PNBP dilaporkan, itu saja tantangannya sangat besar. Masalah dihadapi juga oleh BPK,” katanya. Menkeu menilai masalah ini hanya masalah perbedaan pendapat terhadap penerapan ketentuan keuangan negara atau standar akuntansi seperti konsep azas bruto dan investasi non permanen, beberapa LK memperoleh PNBP tanpa didukung aturan pemerintah dan sebagian menggunakannya langsung tanpa melaporakannya sebagai PNBP.

Implementasi sistem akuntasi yang dibangun dengan mengacu pada standar akuntasi pemerintahan harus diakui masih dalam tahap awal karena baru efektif diterapkan selama 3 tahum. Sistem akuntansi ini harus mengakomodasikan seluruh variasi transasaksi keuangan pemerintah. Terkait dampak penilaian BPK terhadap utang, kata dia, tidak akan berpengaruh apa-apa jika ekuitasnya positif, karena aset itu hanya revaluasi saja, dan berbagai pencatatan yang lebih baik. “Kalau kemampuan bayar kan karena debt to GDP kita 35% dan di APBN sudah jelas pos untung pembayaran utang dan bunga, maka pemerintah tentunya dianggap bisa untuk bayar. Kalau negara tidak mampu bayar langsung turun derajatnya sebagai negara yang gagal bayar. Itu bisa disebut sebagai negara yang bangkrut,” cetunya.

Menkeu sendiri menilai LK makin bagus dan makin menunjukkan nilai sebenarnya dan akurat dari aset pemerintah dan kewajiban arus dananya makin menggambarkan Indonesia makin hari makin baik. “Saya sebagai Menkeu berharap suatu saat Indoensia bisa masuk kriteria sebagai negara invesment grade country, yaitu negara yang dari sisi neracanya sehat dan arus kasnya bagus sehingga tidak disebut sebagai negara hampir bangkrut,” katanya. Sehingga suatu saat Indoensia mampu berdiri kuat. “Selama ini kalau kita ngomong kesal bagaimana cara mengelola ini ya kita kesal, tapi kan nggak cukup cuma ngomong, kita perbaiki. Selama ini nggak pernah dicatat karena UU kita tidak pernah mewajibkan membuat LK neraca. Dulu makanya ketika kita buat kontrak kita tidak tahu catatannya dan kontrak ngawur, ya kesal tapi tidak bisa perbaiki. Bedanya sekarang kesal tapi bisa perbaiki karena tahu salahnya di mana,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s