MUZARA’AH

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATARBELAKANG MASALAH

Apabila kita perhatikan kehidupan masyarakat Indonesia yang agraris. Praktik pemberian imbalan atas jasa seseorang yang telah menggarap tanah orang lain masih banyak dilaksanakan pemberian imbalan yang cenderung pada praktek muzara’ah. Hal tersebut banyak dilaksanakan oleh para petani yang tidak memiliki lahan pertanian hanya sebagai petani penggarap.

  1. A.     RUMUSANMASALAH
    1. Apakah Pengertian, Syarat, Dasar Hukum Mukhabaroh?
    2. Bagaimana Pelaksanaan Muzaro’ah Di Desa Banyubiru dan Hikmahnya?

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Muzara’ah
  1. a.       Pengertian muzara’ah

Muzara’ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.
Selain itu bentuk kerjasama mudharabah dalam hal hal antar pemiliki modal dengan pekerja, maka bentuk lainya adalah antara pemilik tanah dengan petani penggarap yang disebut muzara’ah. Muzaraah adalah pemiliki tanah menyerahkan sebidang tanahnya kepad apiMunculnya pengertian muzara’ah dan mukhabarah dengan ta’rif yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti muzara’ah dan mukhabarah, yaitu Imam Rafi’I berdasar dhahir nash Imam Syafi’i. Sedangkan ulama yang menyamakan ta’rif muzara’ah dan mukhabarah diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi ketetntuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.

Dalam penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sini, dan penggarap mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya belum ada, bisa jadi bagian tanaman dari tanah sebelah sini yaitu untuk pemilik tanah bagus dan bagian tanaman penggarap gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini yang terjadi maka terjadi salah satu pihak dirugikan. Padahal muzara’ah termasuk dari kerjasama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama.

Adapun bisa terjadi pemilik tanah memilih bagiannya dari tanah yang dekat dengan saluran air, tanah yang subur, sementara yang penggarap mendapat sisanya. Inipun tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakadilan, kezhaliman dan ketidakjelasan. Tetapi dalam dalam muzaraah harus disepakati pembagian dari hasil tanah tersebut secara keseluruhan. Misalnya pemilik tanah mendapatkan bagian separuh dari hasil tanah dan penggarap mendapat setengah bagian juga, kemudian setelah ditanami dan dipanen ternyata rugi maka hasilnya dibagi dua, begitu juga bila hasilnya untung maka harus dibagi dua. Dan pada kasus ini ada kejelasan pembagian hasil, dan ini diperbolehkan.

b. Dasar Hukum Muzara’ah

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama akan hukum muzara’ah.
Ulama Malikiyah, Hanabilah , az-Zhahiriyah, Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan akad al-muzara’ah. Pendapat mereka ini didukung landasan hukum dari beberapa hadits dan ijma, antara lain:

Hadits Ibnu Umar

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
“Dari Ibnu Umar rahuma bahwasanya Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam pernah memperkerjakan penduduk khoibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan tanaman.”

Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail dari ulama Hanafiyah, akad muzara’ah tidak boleh. Mereka berdalil dari hadits riwayat Rafi’ bin Khudaij:
Artinya : “Rasulullah melarang melakukan al-muzara’ah”. (HR. Muslim).
Obyek akad dalam al-muzara’ah dinilai memiliki dimensi spekulatif belum dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada (ma’dum) dan tidak jelas (jahalah) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagikan tidak jelas. Boleh jadi panen gagal dan si petani tidak mendapat apa-apa dari garapannya, sehingga akad ini berpotensi untuk terjadinya kerugian, kedzaliman yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Mereka membantah dalil yang melegitimasi keabsahan akad al-muzara’ah dari para ulama Malikiyah dengan mengatakan bahwa perbuatan Rasulullah Saw dengan penduduk Khaibar, bukanlah al-muzara’ah, melainkan al-kharraj al-muqasamah, yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan kepada Rasulullah Saw setiap kali panen dalam prosentase tertentu.

Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa akad al-muzara’ah sah apabila muzara’ah mengikut kepada akad musaqah. Misalnya, apabila terjadi akad musaqah (pengelolaan perkebunan) dengan pengairan, kemudian ada tanah kosong diantara pepohonan yang tidak mungkin tidak akan terkena pengairan dari musaqah atau tanah kosong di salah satu sudut area tanah itu, maka tanah itu boleh dimanfaatkan untuk muzara’ah, artinya akad al-muzara’ah ini tidak berdiri sendiri tetapi mengikut pada akad musaqah, bila tidak demikian maka akad al-muzara’ah tidak boleh. Dari ketiga pendapat di atas, madzhab pertama yaitu Jumhur Ulama adalah yang lebih mendekati kebenaran. Adapun bantahan Imam

Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail pada hadits Khaibar dianggap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hukum bolehnya al-muzara’ah yang banyak ditopang oleh dalil-dalil lainnya yang lebih kuat.

Adapun hadits yang dijadikan dalil mereka yang menentangnya, yaitu hadits riwayat Rafi’ bin Khudaij adalah hadits Mudhtarib, yang tidak kuat untuk dijadikan sandaran hukum. Dengan demikian kita dapati bahwa pendapat Jumhur Ulama (Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah) adalah pendapat yang lebih benar, yaitu hukum bolehnya akad al-muzara’ah ini.

c. Rukun Al-Muzara’ah

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam muzara’ah:

  1. Pemilik tanah
  2. Petani/Penggarap
  3. Obyek al- muzara’ah (mahalul ‘aqdi)
  4. Ijab dan qabul, keduanya secara lisan,

d. Syarat-Syarat Al-Muzara’ah

Syarat-Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (pemilik dan petani).

1) Berakal;
2) Baligh.

Sebagian ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa salah satu atau keduanya (penggarap dan pemilik ) bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap mauquf, tidak punya efek hukum hingga ia masuk Islam. tetapi jumhur ulama sepakat bahwa aqad al-muzara’ah ini boleh dilakukan antara Muslim dan non Muslim termasuk didalamnya orang murtad. Adapun benih yang akan ditanam disyaratkan harus jelas, apa yang akan ditanam-sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu. Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

  1. Menurut adat di kalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, maka al muzara’ah dianggap tidak sah;
  2. Batas-batas tanah itu jelas;
  3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apa bila pada waktu akad disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut serta menggarap, maka akad al-muzara’ah ini dianggap tidak sah. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah :
    1. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas
    2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada unsur dari luar;
    3. Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya. Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani mengatakan bahwa bila ditinjau dari sudut sah tidaknya akad al-muzaraa’ah, maka ada empat bentuk muzaraa’ah yaitu:

a)       Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, sedangkan kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek adalah jasa petani, maka akad al- muzaraa’ah dianggap sah;

b)      Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi obyek al-muzaraa’ah adalah manfa’at tanah, maka akad al-muzaraa’ah dianggap sah.

c)       Apabila tanah, alat dan bibit dari pemilik tanah dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi obyek al-muzara’ah adalah jasa petani, maka akad al-muzaraa’ah juga sah;

d)      Apabila tanah dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit, serta kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Karena menurut Abu Yusuf dan Muhammad al Hasan, menentukan alat pertanian dari pemilik tanah membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak boleh mengikut pada tanah. Karena manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat tanah, karena tanah untuk menghasilkan tumbuhan, sedangkan manfaat alat adalah untuk hanya untuk menggarap tanah. Alat pertanian bagi mereka harus mengikuti petani penggarap bukan kepada pemilik tanah. hak lain untuk digarap untuk ditanami padi, jagung dan lain sebaginya.

  1. Pelaksanaan Muzaro’ah Di Desa Banyubiru

Di desa Banyubiru  di kecamatan Widodaren kabupaten Ngawi memang banyak lahan pertanianya , bagi seseorang yang memiliki lahan sawah yang cukup luas mereka menyuruh seseorang untuk menggarap sawah nya, di desa banyubiru banyak orang yang menggarap sawah orang lain dengan sistem Muzaro’ah yang mengenei biaya  operasionalnya seperti bibit, pupuk, obat-obatan, pembajakan, pemeliharaan,dll biaya atau modalnya di tanggung pemilik atau penggarap sawah dengan cara paron atau setegah-setengah, dan biasanya di desa banyubiru ittu yang di tanami hanya padi saja. Pada waktu musim kemarau tiba biasanya sawah kekurangan airdan penggarap membelikan air duludan nanti biayanya di ganti oleh pemilik sawah pada waktu panen, dan biasanya petani dan penggarap sawa sebelum melakukan kerja sama mereka biasanya melakukan kesepakatan dahulu, apabila pemilik sawah sudah setuju baru penggarap sawah melakukan penggarapan sawahnya,dan setelah petani dan penggarap sawah  semua setuju  dengan kesepakatannya yaitu mulai daribibitpupuk, obat-obatan, pembajakan sawa, pemeliharaan padi dari penanaman sampai pada saat pada padi di panen dan hasilnya  pemanenan dibagi masing-masing penggarap dan pemilik sawah mendapatkan setengah-setengah.

Menurut saya sistem Muzaro’ah yang ada di Desa Banyubiru itu sudah sangat baik , berjalan sesuai dengan aturan islam karena cara pembagiaan  hasilnya dilakukan secara adil  yakni dengan cara setengah-setengah untuk masing-masing untuk masing-masing pemilik sawah dan penggarap sawah

Apabila terjadi gagal panen, itu adalah hal biasa  suatu pekerjaan itu pasti ada yang berjalan lancar dan ada yang tidak lancar, apalagi seperti ini banyak tanaman yang mati karena  terkena penyakit wereng yang sangat meresahkan warga masyarakat. Maka kerugian di tanggung mereka berdua yaitu penggarap sawah dan pemilik sawah karena sebelumnya mereka juga sudah melakukan kesepakatan terlebih dahulu.

Hikmah :

  1. Meningkatkan kerukunan terhadap warga masyarakat.
  2. Berlaku adil sesuai apa yang harus di bagikan bagi pemilik sawah dan penyewa sawah.
  3. Memberikan lapangan pekerjaan untuk warga masyarakat yang tidak memiliki sawah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s